Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Senin, 10 November 2025 - 09:29 WIB
loading...
Shutdown AS Mungkin...
Senat AS bergerak menuju pemungutan suara yang mungkin akan mengakhiri penutupan pemerintah federal atau shutdown yang telah berlangsung 40 hari. Foto/NNR Global
A A A
WASHINGTON - Senat Amerika Serikat (AS) pada hari Minggu bergerak menuju pemungutan suara untuk membuka kembali pemerintah federal di tengah optimisme bahwa akhir dari penutupan (shutdown) bersejarah—yang memasuki hari ke-40—sudah dekat.

Shutdown selama 40 hari terakhir telah melumpuhkan berbagai layanan publik, termasuk pembatalan ratusan penerbangan.

Para senator memperkirakan pemungutan suara pada Minggu malam untuk memajukan rancangan undang-undang (RUU) yang telah disahkan DPR—yang akan diamandemen untuk menggabungkan langkah pendanaan jangka pendek—, yang akan mendanai pemerintah hingga Januari 2026, dengan paket tiga RUU alokasi anggaran setahun penuh. Demikian disampaikan Pemimpin Mayoritas Senat John Thune.

Baca Juga: AS Shutdown, 1.400 Pekerja Nuklir Dirumahkan

Paket amandemen tersebut masih harus disahkan oleh DPR dan dikirimkan kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani, sebuah proses yang bisa memakan waktu beberapa hari.

Senat Demokrat sejauh ini menolak upaya untuk meloloskan langkah pendanaan, dengan tujuan menekan Partai Republik agar menyetujui perbaikan layanan kesehatan yang akan mencakup perpanjangan subsidi yang akan berakhir di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau. Berdasarkan kesepakatan yang sedang dibahas, Senat akan setuju untuk mengadakan pemungutan suara terpisah mengenai subsidi di kemudian hari.

Senator AS Richard Blumenthal, seorang Demokrat, mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan memberikan suara menentang langkah pendanaan tersebut, tetapi mengisyaratkan kemungkinan ada cukup dukungan Demokrat untuk meloloskannya.

“Saya tidak bersedia menerima janji samar untuk melakukan pemungutan suara pada waktu yang tidak ditentukan, atas beberapa langkah yang tidak jelas yang memperpanjang kredit pajak layanan kesehatan,” kata Blumenthal, seperti dikutip dari Reuters, Senin (10/11/2025).

Kemarin menandai hari ke-40 shutdown, yang telah melumpuhkan para pegawai federal dan memengaruhi bantuan pangan, taman, dan perjalanan, sementara kekurangan staf pengatur lalu lintas udara mengancam akan menggagalkan perjalanan selama musim liburan Thanksgiving yang sibuk akhir bulan ini.

Senator Thom Tillis, seorang Republikan dari North Carolina, mengatakan dampak penutupan pemerintah atau shutdown yang semakin besar telah mendorong majelis untuk mencapai kesepakatan. Dia mengatakan bagian akhir, sebuah resolusi baru yang akan mendanai operasi pemerintah hingga akhir Januari, juga akan membalikkan setidaknya sebagian dari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pegawai federal yang dilakukan pemerintahan Trump.

"Suhu mendingin, tekanan atmosfer meningkat di luar, dan tiba-tiba semuanya tampak membaik," ujar Tillis kepada para wartawan.

Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett memperingatkan dalam acara CBS "Face the Nation" bahwa jika pemerintah tetap shutdown lebih lama lagi, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi negatif pada kuartal keempat, terutama jika perjalanan udara tidak kembali normal menjelang Thanksgiving. Thanksgiving jatuh pada 27 November tahun ini.

Trump Sasar Subsidi Layanan Kesehatan


Perselisihan di Capitol Hill terjadi ketika Trump kemarin kembali mendesak penggantian subsidi untuk pasar asuransi kesehatan dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau dengan pembayaran langsung kepada individu.

Subsidi, yang membantu menggandakan pendaftaran ACA menjadi 24 juta sejak diberlakukan pada tahun 2021, merupakan inti dari shutdown pemerintah. Partai Republik bersikeras bahwa mereka terbuka untuk membahas masalah ini hanya setelah pendanaan pemerintah dipulihkan.

Trump menggunakan platform Truth Social-nya kemarin untuk mengecam subsidi tersebut sebagai "rezeki nomplok bagi Perusahaan Asuransi Kesehatan, dan bencan bagi rakyat Amerika", sambil menuntut agar dana tersebut disalurkan langsung kepada individu untuk membeli asuransi sendiri.

"Saya siap bekerja sama dengan kedua Partai untuk menyelesaikan masalah ini setelah Pemerintah dibuka kembali," tulis Trump.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Senator Lindsey Graham, sekutu setia Trump, mengatakan dalam wawancara televisi secara bahwa gagasan perawatan kesehatan Trump tidak akan diajukan sebelum anggota parlemen mengesahkan undang-undang pendanaan federal.

"Kami tidak mengusulkannya ke Senat saat ini," kata Bessent dalam wawancara dengan program This Week di ABC. "Kami tidak akan bernegosiasi dengan Partai Demokrat sampai mereka membuka kembali pemerintahan."

Warga Amerika yang mencari rencana asuransi kesehatan Obamacare 2026 menghadapi kenaikan premi bulanan rata-rata lebih dari dua kali lipat, menurut perkiraan para ahli kesehatan, dengan subsidi era pandemi yang akan berakhir pada akhir tahun.

Partai Republik menolak usulan yang diajukan oleh Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer, seorang Demokrat dari New York, pada hari Jumat untuk memberikan suara guna membuka kembali pemerintahan dengan imbalan perpanjangan satu tahun. Kredit pajak yang menurunkan biaya untuk program-program di bawah Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA), yang sering disebut sebagai Obamacare.

Senator Demokrat Adam Schiff mengatakan kemarin bahwa dia yakin proposal perawatan kesehatan Trump bertujuan untuk melemahkan ACA dan memungkinkan perusahaan asuransi untuk menolak memberikan pertanggungan kepada orang-orang dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya.

"Jadi, perusahaan asuransi yang sama yang ia kritik dalam twit-twit tersebut, ia mengatakan: 'Saya akan memberi Anda lebih banyak wewenang untuk membatalkan polis asuransi orang-orang dan tidak menanggung mereka jika mereka memiliki kondisi yang sudah ada sebelumnya'," kata Schiff dalam program This Week di ABC, yang dilansir Reuters, Senin (10/11/2025).
(mas)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Iran Tinjau Lagi Perundingan...
Iran Tinjau Lagi Perundingan dengan AS setelah Eskalasi Terbaru
Iran Ungkap Proyektil...
Iran Ungkap Proyektil AS Hantam Tongkang Kargo Iran di Lepas Pantai Oman
Iran Serang Pangkalan...
Iran Serang Pangkalan Yordania Markas Jet Tempur Siluman F-35, F-15, dan F-16 AS
India Protes setelah...
India Protes setelah Kapal Minyak Pembawa 24 Warganya Dihantam Rudal AS di Dekat Oman
AS Tolak Masuk Wasit...
AS Tolak Masuk Wasit Piala Dunia Omar Artan, Alasannya Terlibat Organisasi Teroris
Pertama Kalinya, Taiwan...
Pertama Kalinya, Taiwan Tembakkan Puluhan Rudal HIMARS Amerika ke Arah China
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Balas Serangan AS, Iran...
Balas Serangan AS, Iran Gempur 21 Target Militer hingga Pangkalan di Yordania
Presiden Pezeshkian...
Presiden Pezeshkian Sebut Ancaman Trump Tak Mempan untuk Iran
Rekomendasi
Liburan Sekolah, Hotel...
Liburan Sekolah, Hotel Ini Tawarkan Misi Seru Petualangan Staycation Keluarga
Beri Semangat Anak Pejuang...
Beri Semangat Anak Pejuang Leukemia, Polres Jakpus Wujudkan Harapan Deni Jadi Polisi Cilik
Mengapa The All-New...
Mengapa The All-New Lexus ES Bawa Evolusi Sedan Mewah Listrik ke Indonesia?
Berita Terkini
Iran Tinjau Lagi Perundingan...
Iran Tinjau Lagi Perundingan dengan AS setelah Eskalasi Terbaru
Hamas Kutuk Otoritas...
Hamas Kutuk Otoritas Palestina karena Koordinasi Keamanan dengan Israel
Didanai Maroko, Nikah...
Didanai Maroko, Nikah Massal Digelar untuk 40 Warga Gaza Penyandang Disabilitas dan Cedera
Iran Ungkap Proyektil...
Iran Ungkap Proyektil AS Hantam Tongkang Kargo Iran di Lepas Pantai Oman
Iran Serang Pangkalan...
Iran Serang Pangkalan Yordania Markas Jet Tempur Siluman F-35, F-15, dan F-16 AS
India Protes setelah...
India Protes setelah Kapal Minyak Pembawa 24 Warganya Dihantam Rudal AS di Dekat Oman
Infografis
10 Bendera Negara Paling...
10 Bendera Negara Paling Unik di Dunia, Ada yang Bergambar Naga
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved