Mengapa Paspor Malaysia Jauh Lebih Kuat Dibanding Indonesia?

JAKARTA - Kekuatan paspor Malaysia telah naik sembilan peringkat menjadi paspor terkuat nomortiga di dunia, menurut data peringkat Passport Index 2025. Sedangkan paspor Indonesia berada di peringkat 54 dunia, terpaut jauh.

Berdasarkan data terbaru, paspor Malaysia kini menjadi yang terkuat kedua di Asia Tenggara, di bawah Singapura.

Sementara itu, paspor Uni Emirat Arab (UEA) menempati posisi teratas dunia, diikuti oleh Singapura dan Spanyol, yang berbagi posisi kedua.

Baca Juga: 5 Paspor yang Lebih Lemah dari Indonesia dan Faktor Penyebabnya

Namun, Henley Passport Index menempatkan posisi paspor Malaysia menempati peringkat ke-12 secara global dalam iterasi terbarunya, imbang dengan Amerika Serikat (AS).

“Ini mencerminkan kepercayaan global terhadap keamanan dokumen perjalanan Malaysia," kata Departemen Imigrasi Malaysia dalam sebuah unggahan di Facebook.

Mengapa Paspor Malaysia Jauh Lebih Kuat Dibanding Indonesia?

Menurut Passport Index 2025, paspor Malaysia memiliki mobility score sekitar 174 (akses visa-free/visa-on-arrival ke ratusan destinasi) sedangkan paspor Indonesia tercatat jauh lebih rendah—mobility score di kisaran 92 (akses terbatas sekitar 40–90 negara destinasi.

Perbedaan besarnya menegaskan bahwa pemegang paspor Malaysia menikmati kemudahan perjalanan yang jauh lebih luas daripada pemegang paspor Indonesia.

1. Diplomasi Aktif dan Perjanjian Bilateral

Visa-free bukanlah hadiah acak; ini buah negosiasi bilateral, paket konsesi, dan kepercayaan timbal balik antarnegara. Negara-negara yang secara aktif menegosiasikan perjanjian perjalanan jangka pendek untuk tujuan wisata, bisnis, atau kerja sementara cenderung menaikkan jumlah destinasi bebas visa warganya.

Malaysia selama dekade terakhir intens menegosiasikan akses dan memanfaatkan jaringan perjanjian Persemakmuran, hubungan historis dengan banyak negara, serta strategi “open-for-tourism” yang agresif—sehingga lebih banyak negara bersedia memberikan akses bebas visa atau visa on arrival.

Indonesia, meskipun juga aktif diplomatik, masih tertinggal dalam kecepatan negosiasi, skala diplomasi ekonomi yang menekan akses visa, dan agenda diplomatik yang lebih terseret ke isu-isu lain, misalnya regional security, tenaga kerja Indonesia, atau pun isu hak asasi manusia.

2. Kondisi Ekonomi dan Kepentingan Ekonomi Mitra

Negara-negara tujuan cenderung membuka pintu bagi warga negara yang mereka nilai memberi manfaat ekonomi (wisata, investasi, perdagangan). Malaysia, dibanding Indonesia per kapita, memiliki indikator ekonomi per kapita, struktur ekspor, dan pola pariwisata yang kadang lebih “kompatibel” dengan kepentingan banyak negara tujuan—sehingga membuka peluang negoisasi visa yang saling menguntungkan, misalnya paket visa-waiver untuk wisatawan dan pebisnis).

Studi-studi akademik menunjukkan korelasi positif antara kekayaan relatif atau pun posisi ekonomi suatu negara dengan akses visa warganya. Namun korelasi ini bukan satu-satunya penentu karena ada pengecualian signifikan.

3. Persepsi Governance, Keamanan, dan Risiko Migrasi

Negara tujuan mempertimbangkan dua hal utama sebelum menghapus visa, yakni risiko keamanan/terorisme dari pemegang paspor dan risiko imigrasi ilegal.

Dalam hal ini, persepsi soal governance—termasuk tingkat korupsi, transparansi, kemampuan imigrasi untuk men-screen pelancong—berperan.

Negara dengan skor governance yang lebih baik dan sistem kontrol perbatasan yang dipercaya mitra internasional lebih mudah mendapat akses visa. Beberapa penelitian menemukan korelasi antara rendahnya tingkat korupsi/konflik dan tingginya “passport power”.

Malaysia, meskipun tidak sempurna, relatif lebih sukses meyakinkan beberapa mitra tentang kontrol perbatasannya dibanding persepsi beberapa mitra terhadap isu-isu tertentu di Indonesia seperti masalah pekerja migran, overstay, atau kasus kriminal yang mendapat sorotan.

4. Keamanan Dokumen dan Teknologi Paspor

Kepercayaan negara lain juga dibangun pada seberapa “aman” dokumen perjalanan yang diterbitkan, yang mencakup fitur biometrik, integritas registrasi, dan keandalan sistem administrasi kependudukan.

Paspor yang dilengkapi chip biometrik, sistem registrasi yang sulit dipalsukan, dan kerja sama data imigrasi (API/PNR data-sharing) meningkatkan tingkat kepercayaan negara tujuan.

Malaysia terus memodernkan dokumennya dan menonjolkan standar keamanan dokumen yang bisa jadi mempermudah diplomasi visa. Sementara Indonesia—meski sudah mengadopsi e-passport—masih menghadapi tantangan administratif dan persepsi implementasi di lapangan yang berdampak pada kepercayaan mitra.

5. Politik Luar Negeri, Blok Regional, dan "Soft Power"

Negara yang memiliki jaringan diplomatik luas—seperti perwakilan konsuler di banyak negara—, serta yang dikenal membentuk aliansi strategis yang stabil, sering kali mendapatkan akses timbal balik lebih mudah.

Malaysia memanfaatkan posisi historis Persemakmuran, hubungan strategis dengan negara-negara Teluk, serta kemitraan perdagangan ASEAN yang intens untuk menegosiasikan akses.

Indonesia, meski berpopulasi besar dan geopolitik penting, kadang prioritas diplomasi diarahkan pada isu lain—misalnya kepemimpinan regional, kerja sama keamanan, masalah domestik—sehingga negosiasi visa tidak selalu jadi prioritas yang menghasilkan “quick wins”.

Selain itu, politik dalam negeri yang menimbulkan persepsi instabilitas sesaat bisa mempengaruhi keputusan negara lain memberikan akses bebas visa.