Mengapa Paspor Malaysia Jauh Lebih Kuat Dibanding Indonesia?

1. Diplomasi Aktif dan Perjanjian Bilateral

Visa-free bukanlah hadiah acak; ini buah negosiasi bilateral, paket konsesi, dan kepercayaan timbal balik antarnegara. Negara-negara yang secara aktif menegosiasikan perjanjian perjalanan jangka pendek untuk tujuan wisata, bisnis, atau kerja sementara cenderung menaikkan jumlah destinasi bebas visa warganya.

Malaysia selama dekade terakhir intens menegosiasikan akses dan memanfaatkan jaringan perjanjian Persemakmuran, hubungan historis dengan banyak negara, serta strategi “open-for-tourism” yang agresif—sehingga lebih banyak negara bersedia memberikan akses bebas visa atau visa on arrival.

Indonesia, meskipun juga aktif diplomatik, masih tertinggal dalam kecepatan negosiasi, skala diplomasi ekonomi yang menekan akses visa, dan agenda diplomatik yang lebih terseret ke isu-isu lain, misalnya regional security, tenaga kerja Indonesia, atau pun isu hak asasi manusia.

2. Kondisi Ekonomi dan Kepentingan Ekonomi Mitra

Negara-negara tujuan cenderung membuka pintu bagi warga negara yang mereka nilai memberi manfaat ekonomi (wisata, investasi, perdagangan). Malaysia, dibanding Indonesia per kapita, memiliki indikator ekonomi per kapita, struktur ekspor, dan pola pariwisata yang kadang lebih “kompatibel” dengan kepentingan banyak negara tujuan—sehingga membuka peluang negoisasi visa yang saling menguntungkan, misalnya paket visa-waiver untuk wisatawan dan pebisnis).

Studi-studi akademik menunjukkan korelasi positif antara kekayaan relatif atau pun posisi ekonomi suatu negara dengan akses visa warganya. Namun korelasi ini bukan satu-satunya penentu karena ada pengecualian signifikan.

3. Persepsi Governance, Keamanan, dan Risiko Migrasi

Negara tujuan mempertimbangkan dua hal utama sebelum menghapus visa, yakni risiko keamanan/terorisme dari pemegang paspor dan risiko imigrasi ilegal.

Dalam hal ini, persepsi soal governance—termasuk tingkat korupsi, transparansi, kemampuan imigrasi untuk men-screen pelancong—berperan.

Negara dengan skor governance yang lebih baik dan sistem kontrol perbatasan yang dipercaya mitra internasional lebih mudah mendapat akses visa. Beberapa penelitian menemukan korelasi antara rendahnya tingkat korupsi/konflik dan tingginya “passport power”.