3 Negara yang Teguh Tak Akui Taiwan, Salah Satunya Indonesia

JAKARTA - Ketika sebagian negara kecil di Pasifik masih berani mengakui dan mengibarkan bendera Taiwan, tiga negara besar di Asia dan Timur Tengah justru berdiri di sisi sebaliknya. Ketiga negara ini, termasuk Indonesia, teguh memegang prinsip “Satu-China", menolak pengakuan terhadap Taiwan sebagai negara berdaulat.

Sejak berakhirnya perang saudara China pada 1949, dunia terbelah dalam pengakuan. Pemerintahan nasionalis Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taipei dan mendirikan Republik China (ROC), sementara pemerintahan komunis di bawah Mao Zedong membangun Republik Rakyat China (RRC) di Beijing.

ROC dan RRC menjadi entitas yang sama-sama mengeklaim sebagai “China yang sah”.

Baca Juga: Trump: Xi Jinping Menyadari Konsekuensi Jika China Nekat Menginvasi Taiwan

Namun dalam kenyataannya, hanya segelintir negara yang masih mengakui Taiwan—per Oktober 2025, tinggal 11 negara, sebagian besar negara kecil di Pasifik dan Amerika Latin seperti Palau, Nauru, dan Guatemala.

Sementara lebih dari 180 negara, termasuk Indonesia, mengikuti kebijakan "Satu-China", yaitu hanya mengakui Beijing sebagai pemerintah sah seluruh China, termasuk Taiwan.

3 Negara yang Tidak Mengakui Taiwan

1. Indonesia, Realisme Diplomatik ala Jakarta

Indonesia menjadi contoh paling khas dari negara yang tidak mengakui Taiwan, tapi tetap memelihara hubungan intensif secara ekonomi dan sosial.

Setelah sempat memutus hubungan dengan RRC pada 1967, Indonesia menormalisasi kembali hubungan tersebut pada tahun 1990. Dalam nota kesepahaman tersebut, Indonesia menyatakan: “Pemerintah Republik Indonesia mengakui Pemerintah Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah yang sah dari seluruh China, termasuk Taiwan.”

Artinya, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei. Namun hubungan “tak resmi” tetap berjalan lewat dua lembaga.

1. Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta yang berfungsi seperti “kedutaan bayangan” Taiwan.

2. Indonesian Economic and Trade Office (IETO) di Taipei, yang mengurus urusan perdagangan, pendidikan, dan pekerja migran.

Secara ekonomi, hubungan kedua pihak justru berkembang pesat. Nilai perdagangan bilateral 2023 mencapai USD15,7 miliar. Taiwan juga menjadi investor terbesar ke-8 di Indonesia. Selain itu, sekitar 250.000 pekerja migran Indonesia bekerja di Taiwan.

Meski demikian, Indonesia tetap memilih jalan menjaga hubungan ekonomi dengan Taiwan tapi tetap patuh pada garis diplomatik China.

2. Arab Saudi, Keteguhan Politik demi Ekonomi

Negara kedua yang tak mengakui Taiwan adalah Kerajaan Arab Saudi.

Hubungan Riyadh dan Beijing semakin erat dalam dua dekade terakhir, terutama setelah masuknya China ke sektor energi Timur Tengah.

Arab Saudi secara resmi mengadopsi kebijakan "Satu-China" sejak 1990.

Dalam pernyataan bersama Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Presiden Xi Jinping tahun 2022, Riyadh menegaskan: “Kerajaan Arab Saudi mendukung penuh prinsip 'Satu-China' dan menolak segala bentuk kemerdekaan Taiwan.”

Alasan Arab Saudi tidak mengakui Taiwan jelas, yakni karena faktor ekonomi dan geopolitik.

China diketahui merupakan pembeli minyak terbesar Arab Saudi, mencapai 1,7 juta barel per hari.

Selain itu, Beijing juga menjadi mitra utama dalam proyek diversifikasi ekonomi "Vision 2030" Arab Saudi yang dirancang Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Secara strategis, Arab Saudi juga menghindari konflik ideologis. Riyadh tak ingin hubungannya dengan Beijing terganggu hanya karena pengakuan terhadap pulau kecil yang dianggap memisahkan diri.

Bagi Arab Saudi, kepentingan energi dan investasi lebih penting daripada diplomasi simbolik.

3. Rusia, Dukungan Total untuk China di Tengah Rivalitas AS

Negara ketiga yang jelas-jelas tidak mengakui Taiwan adalah Rusia.

Sikap ini tidak hanya soal kebijakan luar negeri, tapi juga bagian dari rivalitas geopolitik global dengan Amerika Serikat.

Moskow sudah menegaskan dukungan terhadap prinsip "Satu-China" sejak era Uni Soviet.

Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan berulang kali menyebut Taiwan sebagai “bagian sah dari China”, terutama setelah krisis Ukraina mempererat aliansi Rusia–China.

Dalam pernyataan bersama Putin–Xi Jinping tahun 2023, Rusia menyatakan: “Rusia menentang segala bentuk kemerdekaan Taiwan dan campur tangan pihak asing di Laut China Selatan.”

Alasan utama Rusia tidak mengakui Taiwan bersifat strategis. Pertama, Rusia dan China kini berbagi kepentingan dalam melawan dominasi AS dan NATO. Kedua, dukungan terhadap Beijing soal Taiwan menjadi alat diplomasi timbal balik: Rusia mendapat dukungan China dalam isu Ukraina, sementara China mendapat dukungan Rusia dalam isu Taiwan.

Maka, bagi Kremlin, menolak pengakuan Taiwan berarti memperkuat blok anti-Barat.