Kenapa Paspor Timor Leste Lebih Kuat daripada Paspor Indonesia?

3. Persepsi Risiko Imigrasi dan Migrasi

Ketika suatu negara memiliki persepsi risiko yang lebih rendah bagi negara lain terkait keluarnya warganya atau potensi imigrasi ilegal, maka negara mitra cenderung lebih bersedia memberikan akses bebas visa.

Dalam banyak kasus, negara besar dengan populasi banyak seperti Indonesia dilihat sebagai potensi sumber migran atau pekerja migran yang besar, sehingga beberapa negara mitra mungkin lebih berhati-hati dalam memberikan akses bebas visa kepada pemegang paspor Indonesia karena khawatir beban imigrasi atau pelanggaran izin tinggal.

Sedangkan Timor-Leste dengan populasi kecil dan kurang menjadi sumber migrasi besar mungkin dipersepsikan sebagai risiko yang lebih kecil, sehingga banyak negara merasa “aman” memberikan akses bebas visa atau visa on arrival kepada warga Timor-Leste. Hal ini secara tidak langsung membantu meningkatkan skor mobilitas paspor mereka.

4. Skala Ekonomi dan Politik serta Kebijakan Luar Negeri

Meskipun bukan satu-satunya faktor, ukuran ekonomi dan stabilitas politik sering memengaruhi bagaimana negara lain memperlakukan pemegang paspor dari negara tersebut.

Negara dengan reputasi politik yang stabil, rendah konflik, dan tingkat korupsi yang lebih terkendali cenderung memiliki paspor yang dihargai lebih tinggi.

Timor-Leste sebagai negara baru (merdeka tahun 2002) telah bekerja untuk membangun stabilitas dan hubungan internasional yang positif.

Sedangkan Indonesia dengan ukuran yang sangat besar, keragaman sosial yang tinggi, dan tantangan internal dalam hal pemerintahan/korupsi/imigrasi mungkin menghadapi hambatan reputasi yang memengaruhi negosiasi visa bebas.

Dengan demikian, reputasi dan persepsi negara menjadi salah satu komponen yang memengaruhi “kekuatan” paspor secara tidak langsung.

5. Resiprositas Visa dan Kebijakan “Timbal Balik”

Negara yang ingin memperoleh akses bebas visa ke wilayah maju seperti zona Schengen, atau negara Eropa secara umum, sering kali harus memenuhi syarat tertentu — misalnya menjamin bahwa warganya tidak akan menetap ilegal di negara mitra, bahwa sistem imigrasi mereka dapat mengontrol, dan negara tersebut sering melakukan resiprositas terhadap warganya.

Jika negara mitra melihat kebijakan visa negara asal terlalu sulit atau tidak adil, mereka bisa menahan resiprositas tersebut.

Dalam konteks ini, Indonesia – walaupun besar – mungkin belum memperoleh sejumlah kemajuan dalam kesepakatan visa resiprositas ke negara-negara maju dibanding beberapa negara kecil lainnya.

Sementara Timor-Leste bisa memperoleh akses ke sejumlah negara yang mungkin memberikan kemudahan sebagai bagian dari diplomasi dan kesepakatan bilateral.