5 Fakta KTT ASEAN di Malaysia, dari Keanggotaan Timor Leste hingga Perdamaian Kamboja-Thailand
Selasa, 28 Oktober 2025 - 13:40 WIB
loading...
A
A
A
Pada tahun 2021, ASEAN mengeluarkan Konsensus Lima Poin, yang menyerukan gencatan senjata segera di Myanmar dan bantuan kemanusiaan, sekaligus membentuk utusan khusus ASEAN untuk membantu memediasi konflik. Empat tahun kemudian, para kritikus mengatakan hal itu hanya berdampak kecil terhadap krisis.
Charles Santiago, wakil ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia memperkirakan Myanmar dan dampak perang saudara akan dibahas di KTT tersebut.
“Myanmar telah menjadi faktor destabilisasi, baik [dalam hal] keamanan maupun kohesi sosial di kawasan lain di Asia Tenggara,” ujarnya. Perang saudara telah memfasilitasi penyebaran arus narkoba dan senjata sekaligus menciptakan krisis pengungsi, tambahnya.
Namun, Santiago mengatakan ia tidak berharap banyak dari KTT ASEAN. "Ini akan menjadi kesempatan berfoto yang penting bagi semua orang," ujarnya, tetapi "tidak banyak yang akan terjadi" dalam hal kebijakan.
Kritik ini baru-baru ini terdengar terkait isu-isu seperti Myanmar serta konflik perbatasan Kamboja-Thailand.
Foster mengatakan fitur ini merupakan warisan sejarah ASEAN yang unik. Organisasi ini didirikan pada tahun 1967 setelah gelombang besar dekolonisasi di seluruh dunia. Strukturnya mencerminkan norma-norma pada masa itu, ujarnya.
"Karena narasi bahwa ASEAN lahir dari kemerdekaan, hal itu tidak akan pernah mengarah pada ASEAN yang akan membatasi kemerdekaan [negara anggota] dengan menerima aturan dari badan yang berada di atas negara," kata Foster. "Negara bangsa akan selalu menjadi nomor satu di ASEAN."
Charles Santiago, wakil ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia memperkirakan Myanmar dan dampak perang saudara akan dibahas di KTT tersebut.
“Myanmar telah menjadi faktor destabilisasi, baik [dalam hal] keamanan maupun kohesi sosial di kawasan lain di Asia Tenggara,” ujarnya. Perang saudara telah memfasilitasi penyebaran arus narkoba dan senjata sekaligus menciptakan krisis pengungsi, tambahnya.
Namun, Santiago mengatakan ia tidak berharap banyak dari KTT ASEAN. "Ini akan menjadi kesempatan berfoto yang penting bagi semua orang," ujarnya, tetapi "tidak banyak yang akan terjadi" dalam hal kebijakan.
5. ASEAN Tak Memaksa Anggotanya Mematuhi Keputusan
ASEAN terkadang dikritik karena tidak memiliki mekanisme penegakan hukum untuk memaksa anggotanya mematuhi putusannya. Hal ini membedakannya dari blok regional lain seperti Uni Eropa, yang anggotanya harus mematuhi hukum dan putusan Uni Eropa.Kritik ini baru-baru ini terdengar terkait isu-isu seperti Myanmar serta konflik perbatasan Kamboja-Thailand.
Foster mengatakan fitur ini merupakan warisan sejarah ASEAN yang unik. Organisasi ini didirikan pada tahun 1967 setelah gelombang besar dekolonisasi di seluruh dunia. Strukturnya mencerminkan norma-norma pada masa itu, ujarnya.
"Karena narasi bahwa ASEAN lahir dari kemerdekaan, hal itu tidak akan pernah mengarah pada ASEAN yang akan membatasi kemerdekaan [negara anggota] dengan menerima aturan dari badan yang berada di atas negara," kata Foster. "Negara bangsa akan selalu menjadi nomor satu di ASEAN."
(ahm)
Lihat Juga :
