Eks Menlu Yordania: Negara-negara Teluk Tak akan Bangun Lagi Gaza Tanpa Pengakuan Negara Palestina
Rabu, 22 Oktober 2025 - 10:03 WIB
loading...
Mantan Menlu Yordania Marwan Muasher (kiri) sedang berbicara dalam suatu acara. Foto/cuplikan video
A
A
A
AMMAN - Bukan rahasia lagi, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin negara-negara Teluk yang kaya minyak berinvestasi besar-besaran dalam membangun kembali "situs pembongkaran" Gaza. Begitulah Trump menyebut Gaza setelah dua tahun genosida Israel terhadap rakyat Palestina.
Namun, mantan menteri luar negeri Yordania dan kini wakil presiden studi di Carnegie Endowment for International Peace di Washington, Marwan Muasher, mengatakan pada hari Selasa (21/10/2025) bahwa negara-negara Teluk bahkan tidak diajak berkonsultasi mengenai masalah ini.
"Pertanyaannya adalah, siapa yang akan membangun kembali Gaza?" ujarnya dalam panel di Carnegie yang menilai langkah selanjutnya di wilayah kantong tersebut.
"Perwakilan negara-negara Teluk berada di kota ini pekan lalu. Saya mendengar langsung dari mereka," tambahnya.
Dia menjelaskan, "Mereka mengatakan tidak ada yang berkonsultasi dengan kami mengenai hal ini. Tidak ada yang meminta kami untuk membangun kembali Gaza, dan tanpa adanya penyelesaian politik, kami tidak tertarik untuk membangun kembali Gaza."
Penyelesaian politik yang benar-benar dapat bertahan harus melibatkan pengakuan negara Palestina bagi 7,5 juta warga Palestina di wilayah penjajahan Israel.
Dan meskipun rencana 20 poin Trump mengisyaratkan aspirasi untuk kenegaraan, pendekatan pemerintah AS yang sangat pro-Israel—yang dipimpin kaum Evangelis Kristen yang tidak menggunakan istilah "orang Palestina"—sangat jauh dari pengakuan negara Palestina, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sekutu terdekatnya, Israel.
Namun, mantan menteri luar negeri Yordania dan kini wakil presiden studi di Carnegie Endowment for International Peace di Washington, Marwan Muasher, mengatakan pada hari Selasa (21/10/2025) bahwa negara-negara Teluk bahkan tidak diajak berkonsultasi mengenai masalah ini.
"Pertanyaannya adalah, siapa yang akan membangun kembali Gaza?" ujarnya dalam panel di Carnegie yang menilai langkah selanjutnya di wilayah kantong tersebut.
"Perwakilan negara-negara Teluk berada di kota ini pekan lalu. Saya mendengar langsung dari mereka," tambahnya.
Dia menjelaskan, "Mereka mengatakan tidak ada yang berkonsultasi dengan kami mengenai hal ini. Tidak ada yang meminta kami untuk membangun kembali Gaza, dan tanpa adanya penyelesaian politik, kami tidak tertarik untuk membangun kembali Gaza."
Penyelesaian politik yang benar-benar dapat bertahan harus melibatkan pengakuan negara Palestina bagi 7,5 juta warga Palestina di wilayah penjajahan Israel.
Dan meskipun rencana 20 poin Trump mengisyaratkan aspirasi untuk kenegaraan, pendekatan pemerintah AS yang sangat pro-Israel—yang dipimpin kaum Evangelis Kristen yang tidak menggunakan istilah "orang Palestina"—sangat jauh dari pengakuan negara Palestina, sebagaimana yang telah dilakukan oleh sekutu terdekatnya, Israel.
Lihat Juga :
