Hamas Tunjuk Kandidat Independen untuk Pimpin Gaza

GAZA - Seorang pejabat senior Hamas Mohammed Nazal mengatakan bahwa gerakan perlawanan Palestina telah mengajukan daftar nama lebih dari 40 "tokoh nasional independen". Umumnya kandidat tersebut dipilih sebuah badan teknokratis dapat dipilih untuk menangani pemerintahan Jalur Gaza.

Mohammed Nazal menyampaikan pernyataan tersebut kepada jaringan televisi Al Jazeera Qatar dalam sebuah wawancara pada hari Sabtu.

Ia menekankan bahwa komite teknokratis yang diusulkan bertujuan untuk meningkatkan manajemen dan tata kelola kemanusiaan di Gaza di tengah tantangan yang sedang berlangsung.

Awal bulan ini, kelompok tersebut sepakat untuk menyerahkan pemerintahan Gaza kepada badan Palestina dalam perundingan tidak langsung di Mesir, yang diadakan berdasarkan proposal yang diajukan oleh Donald Trump.

Melansir Press TV, gagasan tentang keamanan pascaserangan merupakan harapan yang menghidupkan kembali, namun beban perjanjian masa lalu yang belum terpenuhi dan hidup dalam pengepungan membuat banyak warga Gaza merasa waspada.

Baca Juga: 2.500 Gerakan No Kings 2 Gelar Protes di AS, Ada Apa Gerangan?

Presiden AS mengatakan rencana tersebut bertujuan untuk mengakhiri genosida yang telah berlangsung lebih dari dua tahun oleh rezim terhadap wilayah Palestina.

Nazal juga membahas ketentuan lain yang disepakati selama negosiasi oleh Hamas, yaitu pembebasan tawanan Israel bersama dengan tahanan Palestina.

Ia merujuk pada komitmen Hamas yang telah memulangkan semua tawanan yang masih hidup, dan menggarisbawahi bahwa Hamas juga berkomitmen untuk memulangkan mereka yang telah meninggal.

“Kami tetap berkomitmen untuk memulangkan jenazah para korban yang kami miliki,” kata pejabat itu.

Para pejabat Israel telah menyalahkan, apa yang mereka sebut, penolakan Hamas untuk memulangkan semua jenazah, sementara Hamas telah menggarisbawahi bahwa puing-puing besar akibat genosida telah menyulitkan Hamas untuk menemukan beberapa jenazah.

Pejabat Hamas tersebut juga menyoroti kebutuhan mendesak akan alat berat dan tim khusus untuk mengevakuasi jenazah warga Palestina yang terjebak di bawah reruntuhan.

Pejabat tersebut juga mengecam upaya untuk menekan warga Palestina melalui penutupan terus-menerus perlintasan Rafah di Gaza selatan, dan mendesak para mediator untuk meminta pertanggungjawaban Tel Aviv dan memastikan perlintasan tersebut dibuka kembali sesuai dengan ketentuan perjanjian sebelumnya.

Ia juga menyatakan kesediaan kelompok tersebut untuk memasuki tahap kedua dari proposal gencatan senjata, setelah kewajiban tahap pertama dipenuhi.

Pejabat tersebut mengaitkan penundaan tersebut dengan hambatan politik oleh otoritas Israel.