Pernah Terlibat Pembunuhan Ribuan Warga Irak dan Afghanistan, Hamas Tolak Tony Blair Berperan di Gaza

GAZA - Hamas memperingatkan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair tidak akan diterima dalam peran apa pun dalam pemerintahan Gaza setelah dimulainya gencatan senjata di wilayah kantong tersebut.

Berbicara kepada Sky News, pejabat senior Hamas, Basem Naim, mengatakan ia menyambut baik keterlibatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam mengakhiri perang dua tahun tersebut.

Namun, ia mengatakan mantan perdana menteri Inggris tersebut tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza, meskipun Trump sebelumnya telah mengumumkan dukungannya terhadap keterlibatan Blair.

"Sayangnya, ketika menyangkut Tony Blair, kami, warga Palestina, Arab, dan Muslim, dan mungkin orang lain di seluruh dunia, memiliki kenangan buruk tentangnya," ujar Naim.

Dia menjelaskan, "Kami masih dapat mengingat perannya dalam pembunuhan, yang menyebabkan ribuan atau jutaan kematian warga sipil tak berdosa di Afghanistan dan Irak."

Sebagai utusan resmi untuk Kuartet Timur Tengah (AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB) antara tahun 2007 dan 2015, Blair sebelumnya juga ditugaskan untuk berupaya mencapai solusi bagi masalah Palestina-Israel, sesuatu yang tidak dapat ia capai.

Bulan lalu, berbagai media melaporkan Blair sedang berdiskusi untuk memimpin otoritas transisi di Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana pemerintahan pascaperang yang didukung AS.

Rencana tersebut akan membentuk otoritas transisi di Gaza hingga lima tahun, dengan mengecualikan Hamas dan Otoritas Palestina.

Berdasarkan proposal yang dilaporkan, otoritas tersebut akan memegang "otoritas politik dan hukum tertinggi" atas Gaza selama periode sementara.

Hamas telah menolak keterlibatan Blair dalam pemerintahan Gaza, dengan mengutip sebagian kegagalannya sebelumnya di wilayah tersebut.

Ribuan warga Palestina mulai kembali ke Gaza utara pada hari Jumat setelah gencatan senjata berlaku, menyusul persetujuan Israel dan Hamas atas kesepakatan untuk "mengakhiri perang" dan pertukaran tahanan.

Militer Israel mengatakan gencatan senjata resmi dimulai pukul 12 siang waktu setempat (9 pagi GMT) setelah penarikan pasukan Israel ke garis yang disepakati pada fase pertama selesai. Belum ada komentar langsung dari Hamas.

Pemerintah Israel meratifikasi perjanjian tersebut pada Jumat pagi, hanya beberapa jam setelah Hamas mengumumkan kesepakatan telah tercapai.

Siaran publik Israel, Kan, pada hari Kamis menerbitkan salinan bocoran fase pertama perjanjian yang ditandatangani di Mesir, yang menyatakan perang akan "segera berakhir" setelah disetujui oleh Israel.

Trump diperkirakan akan mengunjungi Mesir pada akhir pekan untuk menghadiri upacara penandatanganan resmi, yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Israel pada hari Senin.

Pada hari Kamis, kepala negosiator Hamas, Khalil al-Hayya, mengonfirmasi gerakan Palestina tersebut juga telah menyetujui perjanjian untuk mengakhiri perang.

Ia menambahkan Amerika Serikat dan mediator lainnya telah memberikan jaminan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut akan berarti perang "telah berakhir tanpa batas waktu".

Namun, serangan udara, tembakan artileri, dan tembakan senjata api Israel dilaporkan terjadi di Kota Gaza dan Khan Younis pada Jumat pagi. Tidak ada korban luka yang dilaporkan.

Pasukan Israel juga melancarkan pengeboman di Gaza pada hari Kamis, setelah para mediator mengumumkan tercapainya kesepakatan, yang menewaskan delapan warga Palestina.

Baca juga: Pertempuran Sengit Pecah antara Pakistan dan Afghanistan