Israel Tolak Kunjungan Macron Gara-gara Prancis Hendak Akui Negara Palestina
Jum'at, 05 September 2025 - 08:07 WIB
loading...
PM Benjamin Netanyahu tolak permintaan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengunjungi Israel karena keputusan Paris yang hendak akui Negara Palestina. Foto/GPO/Handout/Anadolu Agency
A
A
A
TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menolak permintaan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengunjungi Israel. Penolakan ini dipicu oleh keputusan negara Eropa tersebut yang akan mengakui Negara Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan ini di New York.
Netanyahu bersikeras bahwa Macron harus terlebih dahulu menarik niatnya untuk mengakui Negara Palestina jika ingin mengunjungi Israel.
Menurut saluran berbahasa Ibrani; Kan, Netanyahu menyampaikan pesan yang jelas kepada Macron: "Tarik keputusan Anda untuk mengakui Negara Palestina—baru Anda boleh datang."
Baca Juga: Membangkang terhadap AS, Prancis Akan Nekat Akui Negara Palestina
Namun, Presiden Prancis menolak untuk mundur dari keputusannya. Seorang pejabat Israel, yang dikutip Kan, Jumat (5/9/2025), mengatakan: "Kami tidak akan membiarkannya bermain di kedua sisi."
Mantan anggota Parlemen Prancis Meyer Habib mengatakan kepada stasiun televisi Israel bahwa Macron telah mengirim pesan kepada Netanyahu yang menyatakan keinginannya untuk berkunjung, tetapi tanggapannya negatif.
"Dalam situasi saat ini, ini bukan waktu yang tepat," ujarnya.
Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak. Bulan lalu, Netanyahu mengirim surat ketus kepada Macron, menuduhnya mengobarkan antisemitisme di Prancis dan memberi imbalan kepada Hamas dengan mengadvokasi pembentukan Negara Palestina.
Netanyahu juga mengeklaim bahwa pernyataan Macron telah mendorong peningkatan serangan terhadap orang Yahudi di Eropa.
Pada pekan terakhir Juli lalu, Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara. Keputusannya ini menjadi pembangkangan Prancis terhadap Amerika Serikat (AS) yang telah memperingatkan sekutu Barat-nya untuk tidak mengakui Negara Palestina.
Macron mengatakan keputusan Prancis merupakan upaya untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai "komitmen bersejarah untuk perdamaian yang adil dan abadi" di Timur Tengah.
Dalam pernyataan mengejutkan, Macron mengatakan bahwa dia akan membuat pengumuman resmi terkait hal tersebut di Sidang Umum PBB pada bulan September di New York.
"Kebutuhan mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil," katanya saat itu.
Meskipun sebagian besar negara di dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara, AS dan banyak sekutu dekatnya tidak mengakuinya. Dengan keputusan Presiden Macron, Prancis akan menjadi negara besar pertama di G7—yang terdiri dari AS, Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, dan Italia—yang secara resmi mengakui Negara Palestina.
Langkah Prancis ini diambil di tengah upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri permusuhan antara Israel dan Hamas.
Perang di Gaza, yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 belum berakhir hingga sekarang. Israel menolak untuk mengakhiri perang sampai Hamas melepaskan kekuasaan dan melucuti senjata, sebuah syarat yang ditolak oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut.
Perang dimulai pada 7 Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke Israel selatan yang menewaskan 1.200 orang. Sejak itu, lebih dari 60.000 warga Palestina telah tewas, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
Netanyahu bersikeras bahwa Macron harus terlebih dahulu menarik niatnya untuk mengakui Negara Palestina jika ingin mengunjungi Israel.
Menurut saluran berbahasa Ibrani; Kan, Netanyahu menyampaikan pesan yang jelas kepada Macron: "Tarik keputusan Anda untuk mengakui Negara Palestina—baru Anda boleh datang."
Baca Juga: Membangkang terhadap AS, Prancis Akan Nekat Akui Negara Palestina
Namun, Presiden Prancis menolak untuk mundur dari keputusannya. Seorang pejabat Israel, yang dikutip Kan, Jumat (5/9/2025), mengatakan: "Kami tidak akan membiarkannya bermain di kedua sisi."
Mantan anggota Parlemen Prancis Meyer Habib mengatakan kepada stasiun televisi Israel bahwa Macron telah mengirim pesan kepada Netanyahu yang menyatakan keinginannya untuk berkunjung, tetapi tanggapannya negatif.
"Dalam situasi saat ini, ini bukan waktu yang tepat," ujarnya.
Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak. Bulan lalu, Netanyahu mengirim surat ketus kepada Macron, menuduhnya mengobarkan antisemitisme di Prancis dan memberi imbalan kepada Hamas dengan mengadvokasi pembentukan Negara Palestina.
Netanyahu juga mengeklaim bahwa pernyataan Macron telah mendorong peningkatan serangan terhadap orang Yahudi di Eropa.
Pada pekan terakhir Juli lalu, Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Palestina sebagai negara. Keputusannya ini menjadi pembangkangan Prancis terhadap Amerika Serikat (AS) yang telah memperingatkan sekutu Barat-nya untuk tidak mengakui Negara Palestina.
Macron mengatakan keputusan Prancis merupakan upaya untuk mewujudkan apa yang disebutnya sebagai "komitmen bersejarah untuk perdamaian yang adil dan abadi" di Timur Tengah.
Dalam pernyataan mengejutkan, Macron mengatakan bahwa dia akan membuat pengumuman resmi terkait hal tersebut di Sidang Umum PBB pada bulan September di New York.
"Kebutuhan mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan penduduk sipil," katanya saat itu.
Meskipun sebagian besar negara di dunia mengakui Palestina sebagai sebuah negara, AS dan banyak sekutu dekatnya tidak mengakuinya. Dengan keputusan Presiden Macron, Prancis akan menjadi negara besar pertama di G7—yang terdiri dari AS, Inggris, Kanada, Jerman, Jepang, dan Italia—yang secara resmi mengakui Negara Palestina.
Langkah Prancis ini diambil di tengah upaya pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri permusuhan antara Israel dan Hamas.
Perang di Gaza, yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 belum berakhir hingga sekarang. Israel menolak untuk mengakhiri perang sampai Hamas melepaskan kekuasaan dan melucuti senjata, sebuah syarat yang ditolak oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut.
Perang dimulai pada 7 Oktober 2023 setelah serangan Hamas ke Israel selatan yang menewaskan 1.200 orang. Sejak itu, lebih dari 60.000 warga Palestina telah tewas, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.
(mas)
Lihat Juga :
