Dari Genosida hingga Gentrifikasi: Rencana Trump Hapus Populasi Gaza Terungkap
Selasa, 02 September 2025 - 16:10 WIB
loading...
Pemandangan kehancuran dari perbatasan Gaza di Israel seiring berlanjutnya serangan Israel di Gaza pada 24 Agustus 2025. Foto/Tsafrir Abayov/Anadolu Agency
A
A
A
JALUR GAZA - Proposal pembersihan etnis terbaru yang menargetkan warga Palestina di Gaza telah muncul dalam bentuk inisiatif rekonstruksi pascaperang yang didukung pemerintahan Presiden Donald Trump. Dijuluki "GREAT Trust" (Rekonstitusi Gaza, Akselerasi dan Transformasi Ekonomi), rencana tersebut membayangkan apa yang disebut sebagai kepergian "sukarela" seluruh penduduk Gaza, dengan insentif tunai yang ditawarkan sebagai insentif.
Rencana tersebut digambarkan tidak lebih dari pemindahan paksa dengan kedok pembangunan kemanusiaan, melanggar hukum internasional dan melanggengkan penghapusan sistematis rakyat Palestina.
Dokumen setebal 38 halaman tersebut, yang ditinjau Washington Post dan dikembangkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang kontroversial, mengusulkan relokasi lebih dari dua juta penduduk Gaza ke negara ketiga atau ke zona internal terlarang selama masa perwalian yang diproyeksikan berlangsung selama 10 tahun di bawah administrasi AS.
Warga Palestina yang setuju untuk pergi akan menerima pembayaran sekaligus sebesar USD5.000 dan subsidi sewa serta makanan selama empat tahun, sementara tanah mereka akan dijadikan jaminan untuk pembangunan mewah, termasuk apa yang disebut dalam rencana tersebut sebagai "Gaza Trump Riviera".
Dibingkai sebagai visi transformatif untuk wilayah kantong tersebut, rencana tersebut telah dijual kepada investor dengan janji pengembalian hampir empat kali lipat dari investasi USD100 miliar.
Namun, di balik citra kota pintar dan resor pantai yang gemerlap, terdapat agenda untuk membongkar realitas demografi Gaza, mereduksi penduduknya menjadi hambatan sekali pakai yang harus disingkirkan dan digantikan oleh proyek-proyek perkotaan bergaya Barat yang melayani kepentingan elit regional.
Para kritikus mengatakan inisiatif tersebut didasarkan pada fondasi ideologis yang sama dengan proyek-proyek kolonial pemukim sebelumnya, menawarkan kompensasi finansial sebagai kedok pembersihan etnis, sambil membingkai pendudukan militer dalam bahasa modernisasi dan peluang.
Rencana tersebut digambarkan tidak lebih dari pemindahan paksa dengan kedok pembangunan kemanusiaan, melanggar hukum internasional dan melanggengkan penghapusan sistematis rakyat Palestina.
Dokumen setebal 38 halaman tersebut, yang ditinjau Washington Post dan dikembangkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang kontroversial, mengusulkan relokasi lebih dari dua juta penduduk Gaza ke negara ketiga atau ke zona internal terlarang selama masa perwalian yang diproyeksikan berlangsung selama 10 tahun di bawah administrasi AS.
Warga Palestina yang setuju untuk pergi akan menerima pembayaran sekaligus sebesar USD5.000 dan subsidi sewa serta makanan selama empat tahun, sementara tanah mereka akan dijadikan jaminan untuk pembangunan mewah, termasuk apa yang disebut dalam rencana tersebut sebagai "Gaza Trump Riviera".
Dibingkai sebagai visi transformatif untuk wilayah kantong tersebut, rencana tersebut telah dijual kepada investor dengan janji pengembalian hampir empat kali lipat dari investasi USD100 miliar.
Namun, di balik citra kota pintar dan resor pantai yang gemerlap, terdapat agenda untuk membongkar realitas demografi Gaza, mereduksi penduduknya menjadi hambatan sekali pakai yang harus disingkirkan dan digantikan oleh proyek-proyek perkotaan bergaya Barat yang melayani kepentingan elit regional.
Para kritikus mengatakan inisiatif tersebut didasarkan pada fondasi ideologis yang sama dengan proyek-proyek kolonial pemukim sebelumnya, menawarkan kompensasi finansial sebagai kedok pembersihan etnis, sambil membingkai pendudukan militer dalam bahasa modernisasi dan peluang.
Lihat Juga :
