Venezuela Waswas Diinvasi 7 Kapal Perang AS, Maduro Siap Deklarasikan Republik Bersenjata
Selasa, 02 September 2025 - 07:01 WIB
loading...
Venezuela waswas diinvasi tujuh kapal perang AS yang sudah mendekat. Presiden Venezuela Nicolas Maduro siap deklarasikan Venezuela sebagai republik bersenjata. Foto/defense.gov via The War Zone
A
A
A
CARACAS - Presiden Venezuela Nicolás Maduro mengatakan dia secara konstitusional akan mendeklarasikan "republik bersenjata" jika negaranya diinvasi Amerika Serikat (AS). Saat ini, sudah ada tujuh kapal perang Amerika yang mendekati negara sosialis tersebut.
Komentar Maduro disampaikan dalam konferensi pers ketika pemerintah Washington bersiap untuk meningkatkan kekuatan maritimnya di perairan lepas pantai Venezuela untuk memerangi ancaman dari kartel narkoba Amerika Latin.
AS belum memberi sinyal adanya rencana serangan darat oleh ribuan personel militernya yang telah dikerahkan. Namun, pemerintah Maduro telah merespons dengan mengerahkan pasukan di sepanjang pantai dan perbatasannya dengan negara tetangga Kolombia, serta mendesak warga Venezuela untuk bergabung dengan milisi sipil.
Baca Juga: AS Kerahkan 8 Kapal Perang dan 4.000 Tentara, Maduro: Tak Mungkin Bisa Menginvasi Venezuela!
"Menghadapi tekanan militer maksimum ini, kami telah menyatakan kesiapan maksimum untuk membela Venezuela," ujar Maduro mengenai pengerahan pasukan AS, yang dia sebut sebagai "ancaman yang berlebihan, tidak dapat dibenarkan, tidak bermoral, dan benar-benar kriminal serta berdarah."
Sebanyak tujuh kapal perang AS sudah berada di perairan Amerika Latin di dekat wilayah Venezuela. Tujuh kapal itu adalah dua kapal perusak berpeluru kendali Aegis; USS Gravely dan USS Jason Dunham, kapal perusak USS Sampson, kapal penjelajah USS Lake Erie, dan tiga kapal serbu amfibi. Laporan lain menyebut ada delapan kapal perang, termasuk kapal selam.
Kapal-kapal perang itu membawa pasukan besar yang terdiri dari lebih dari 4.000 pelaut dan marinir. Rincian pengerahan pasukan itu diungkap seorang pejabat pertahanan AS yang berbicara dengan syarat anonim kepada The Associated Press.
Pengerahan pasukan Washington ini terjadi di tengah desakan Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan militer guna menggagalkan kartel narkoba yang dia tuduh sebagai penyebab aliran fentanil dan obat-obatan terlarang lainnya ke komunitas-komunitas AS dan sebagai penyebab kekerasan yang berkelanjutan di beberapa kota AS.
Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Venezuela Yván Gil, mengutip laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan kepada rekan-rekannya di berbagai negara Amerika Latin bahwa pengerahan pasukan maritim AS didasarkan pada "narasi palsu" karena 87% kokain yang diproduksi di Kolombia dikirim melalui Pasifik dan para penyelundup hanya berupaya memindahkan 5% produk mereka melalui Venezuela.
Bolivia dan Kolombia yang terkurung daratan, dengan akses ke Pasifik dan Karibia, merupakan produsen kokain terbesar di dunia.
Gil menambahkan bahwa narasi tersebut "mengancam seluruh kawasan". "Serangan terhadap Venezuela akan benar-benar berarti destabilisasi total di kawasan tersebut," paparnya.
"Mari kita segera menuntut diakhirinya pengerahan pasukan ini, yang tidak memiliki alasan lain selain mengancam kedaulatan rakyat," imbuh dia dalam pertemuan virtual anggota kelompok regional Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia.
Maduro juga menggunakan konferensi persnya untuk menegaskan bahwa dia adalah pemenang sah pemilihan presiden tahun lalu. Namun, bukti yang cukup dan kredibel menunjukkan sebaliknya, yang mendorong beberapa negara, termasuk AS, untuk tidak mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela.
Maduro, yang dilantik untuk masa jabatan enam tahun ketiga pada bulan Januari, menambahkan bahwa pemerintahnya memelihara dua jalur komunikasi dengan pemerintahan Trump, satu dengan Departemen Luar Negeri dan satu lagi dengan utusan Trump untuk misi khusus, Richard Grenell.
Dia menyebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebagai "panglima perang" yang mendorong tindakan di Karibia untuk menggulingkan pemerintah Venezuela.
Sejak pemilihan presiden Juli 2024, oposisi politik Venezuela telah mendesak AS dan negara-negara lain untuk menekan Maduro agar lengser.
Pemimpin oposisi, María Corina Machado, bulan lalu berterima kasih kepada Trump dan Rubio atas pengerahan kapal-kapal perang AS, dan menyebut langkah tersebut sebagai "pendekatan yang tepat" terhadap pemerintah Venezuela, yang dia sebut sebagai "usaha kriminal".
Namun, pada hari Senin, Maduro memperingatkan bahwa tindakan militer AS terhadap Venezuela akan menodai tangan Trump dengan darah.
"Presiden Donald Trump, upaya untuk mengubah rezim telah habis; kebijakan ini telah gagal di seluruh dunia," kata Maduro. "Anda tidak bisa berpura-pura memaksakan situasi di Venezuela," imbuh dia, yang dikutip dari NDTV, Selasa (2/9/2025).
Komentar Maduro disampaikan dalam konferensi pers ketika pemerintah Washington bersiap untuk meningkatkan kekuatan maritimnya di perairan lepas pantai Venezuela untuk memerangi ancaman dari kartel narkoba Amerika Latin.
AS belum memberi sinyal adanya rencana serangan darat oleh ribuan personel militernya yang telah dikerahkan. Namun, pemerintah Maduro telah merespons dengan mengerahkan pasukan di sepanjang pantai dan perbatasannya dengan negara tetangga Kolombia, serta mendesak warga Venezuela untuk bergabung dengan milisi sipil.
Baca Juga: AS Kerahkan 8 Kapal Perang dan 4.000 Tentara, Maduro: Tak Mungkin Bisa Menginvasi Venezuela!
"Menghadapi tekanan militer maksimum ini, kami telah menyatakan kesiapan maksimum untuk membela Venezuela," ujar Maduro mengenai pengerahan pasukan AS, yang dia sebut sebagai "ancaman yang berlebihan, tidak dapat dibenarkan, tidak bermoral, dan benar-benar kriminal serta berdarah."
Sebanyak tujuh kapal perang AS sudah berada di perairan Amerika Latin di dekat wilayah Venezuela. Tujuh kapal itu adalah dua kapal perusak berpeluru kendali Aegis; USS Gravely dan USS Jason Dunham, kapal perusak USS Sampson, kapal penjelajah USS Lake Erie, dan tiga kapal serbu amfibi. Laporan lain menyebut ada delapan kapal perang, termasuk kapal selam.
Kapal-kapal perang itu membawa pasukan besar yang terdiri dari lebih dari 4.000 pelaut dan marinir. Rincian pengerahan pasukan itu diungkap seorang pejabat pertahanan AS yang berbicara dengan syarat anonim kepada The Associated Press.
Pengerahan pasukan Washington ini terjadi di tengah desakan Presiden AS Donald Trump untuk menggunakan militer guna menggagalkan kartel narkoba yang dia tuduh sebagai penyebab aliran fentanil dan obat-obatan terlarang lainnya ke komunitas-komunitas AS dan sebagai penyebab kekerasan yang berkelanjutan di beberapa kota AS.
Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Venezuela Yván Gil, mengutip laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan kepada rekan-rekannya di berbagai negara Amerika Latin bahwa pengerahan pasukan maritim AS didasarkan pada "narasi palsu" karena 87% kokain yang diproduksi di Kolombia dikirim melalui Pasifik dan para penyelundup hanya berupaya memindahkan 5% produk mereka melalui Venezuela.
Bolivia dan Kolombia yang terkurung daratan, dengan akses ke Pasifik dan Karibia, merupakan produsen kokain terbesar di dunia.
Gil menambahkan bahwa narasi tersebut "mengancam seluruh kawasan". "Serangan terhadap Venezuela akan benar-benar berarti destabilisasi total di kawasan tersebut," paparnya.
"Mari kita segera menuntut diakhirinya pengerahan pasukan ini, yang tidak memiliki alasan lain selain mengancam kedaulatan rakyat," imbuh dia dalam pertemuan virtual anggota kelompok regional Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia.
Maduro juga menggunakan konferensi persnya untuk menegaskan bahwa dia adalah pemenang sah pemilihan presiden tahun lalu. Namun, bukti yang cukup dan kredibel menunjukkan sebaliknya, yang mendorong beberapa negara, termasuk AS, untuk tidak mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela.
Maduro, yang dilantik untuk masa jabatan enam tahun ketiga pada bulan Januari, menambahkan bahwa pemerintahnya memelihara dua jalur komunikasi dengan pemerintahan Trump, satu dengan Departemen Luar Negeri dan satu lagi dengan utusan Trump untuk misi khusus, Richard Grenell.
Dia menyebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebagai "panglima perang" yang mendorong tindakan di Karibia untuk menggulingkan pemerintah Venezuela.
Sejak pemilihan presiden Juli 2024, oposisi politik Venezuela telah mendesak AS dan negara-negara lain untuk menekan Maduro agar lengser.
Pemimpin oposisi, María Corina Machado, bulan lalu berterima kasih kepada Trump dan Rubio atas pengerahan kapal-kapal perang AS, dan menyebut langkah tersebut sebagai "pendekatan yang tepat" terhadap pemerintah Venezuela, yang dia sebut sebagai "usaha kriminal".
Namun, pada hari Senin, Maduro memperingatkan bahwa tindakan militer AS terhadap Venezuela akan menodai tangan Trump dengan darah.
"Presiden Donald Trump, upaya untuk mengubah rezim telah habis; kebijakan ini telah gagal di seluruh dunia," kata Maduro. "Anda tidak bisa berpura-pura memaksakan situasi di Venezuela," imbuh dia, yang dikutip dari NDTV, Selasa (2/9/2025).
(mas)
Lihat Juga :
