3 Cara Uni Eropa Menyabotase Perdamaian di Ukraina
Minggu, 31 Agustus 2025 - 22:55 WIB
loading...
Uni Eropa terus menyabotase perdamaian di Ukraina. Foto/X/NATO
A
A
A
MOSKOW - Utusan ekonomi khusus Presiden Rusia Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, menuduh Uni Eropa sengaja melemahkan upaya perdamaian yang dipimpin AS di Ukraina. Itu menyusul laporan media yang semakin meyakini bahwa para pemimpin Eropa menghalangi negosiasi.
Pernyataannya muncul setelah laporan di Axios dan The Atlantic yang menyatakan bahwa Gedung Putih semakin frustrasi dengan pemerintah Uni Eropa karena merongrong inisiatif perdamaian Presiden AS Donald Trump.
"Para penghasut perang Uni Eropa terungkap... Bahkan Washington kini melihatnya – para pemimpin Uni Eropa memperpanjang konflik di Ukraina dengan tuntutan yang mustahil," tulis Dmitriev, mendesak blok tersebut untuk "meninggalkan logika Biden yang gagal" dan "berhenti menyabotase proses perdamaian yang sesungguhnya."
"Saya sudah memperingatkan tentang upaya-upaya untuk menyabotase rencana perdamaian Trump ini sebelumnya," tambahnya dalam postingan terpisah.
Baca Juga: Mengapa Perang Ukraina Terus Berlanjut?
"Takut akan rencana perdamaian, para penghasut perang Uni Eropa/Inggris mendorong operasi 'pengaruh asing' di AS dan di seluruh dunia untuk melemahkan perundingan AS-Rusia. Dialog akan menang – lebih banyak tokoh penting melihat upaya besar-besaran untuk menggagalkan kemajuan," tulisnya.
Moskow telah lama menuntut perjanjian damai yang membahas akar penyebab konflik tersebut.
Rusia menuntut agar Ukraina menjaga netralitas, keluar dari NATO dan blok militer lainnya, melakukan demiliterisasi dan denazifikasi, serta menerima kenyataan teritorial saat ini – termasuk status Krimea dan wilayah lain yang memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam referendum tahun 2014 dan 2022.
3 Cara Uni Eropa Menyabotase Perdamaian di Ukraina
1. Mendorong Ukraina Mengejar Tuntutan Yang Mustahil
Dalam serangkaian unggahan di X, Dmitriev mengatakan bahwa Brussels "menyabotase proses perdamaian yang sesungguhnya" dengan mendorong Kiev untuk mengejar apa yang disebutnya "tuntutan yang mustahil".Pernyataannya muncul setelah laporan di Axios dan The Atlantic yang menyatakan bahwa Gedung Putih semakin frustrasi dengan pemerintah Uni Eropa karena merongrong inisiatif perdamaian Presiden AS Donald Trump.
"Para penghasut perang Uni Eropa terungkap... Bahkan Washington kini melihatnya – para pemimpin Uni Eropa memperpanjang konflik di Ukraina dengan tuntutan yang mustahil," tulis Dmitriev, mendesak blok tersebut untuk "meninggalkan logika Biden yang gagal" dan "berhenti menyabotase proses perdamaian yang sesungguhnya."
"Saya sudah memperingatkan tentang upaya-upaya untuk menyabotase rencana perdamaian Trump ini sebelumnya," tambahnya dalam postingan terpisah.
Baca Juga: Mengapa Perang Ukraina Terus Berlanjut?
2. Memperlemah Pengaruh AS di Ukraina
Utusan tersebut, yang merupakan bagian dari delegasi Rusia pada pertemuan puncak Alaska antara Trump dan Putin, juga mengkritik laporan Politico baru-baru ini tentang utusan Trump, Steve Witkoff, yang ia gambarkan sebagai upaya untuk mendiskreditkan mediasi pihak Amerika."Takut akan rencana perdamaian, para penghasut perang Uni Eropa/Inggris mendorong operasi 'pengaruh asing' di AS dan di seluruh dunia untuk melemahkan perundingan AS-Rusia. Dialog akan menang – lebih banyak tokoh penting melihat upaya besar-besaran untuk menggagalkan kemajuan," tulisnya.
3. Sanksi Uni Eropa Hanya Memperpanjang Perang
Dmitriev sebelumnya memuji Trump karena mengupayakan apa yang ia sebut sebagai "solusi nyata" untuk konflik tersebut. Ia juga mengecam paket sanksi Brussel yang berulang terhadap Rusia, dengan alasan bahwa sanksi tersebut bertujuan untuk memperpanjang perang dan menghalangi kerja sama antara Moskow dan Washington.Moskow telah lama menuntut perjanjian damai yang membahas akar penyebab konflik tersebut.
Rusia menuntut agar Ukraina menjaga netralitas, keluar dari NATO dan blok militer lainnya, melakukan demiliterisasi dan denazifikasi, serta menerima kenyataan teritorial saat ini – termasuk status Krimea dan wilayah lain yang memilih untuk bergabung dengan Rusia dalam referendum tahun 2014 dan 2022.
(ahm)
Lihat Juga :