Hamas Setujui Proposal Gencatan Senjata, Buka Jalan Kesepakatan Lebih Luas

JALUR GAZA - Sumber Hamas mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Senin (18/8/2025) bahwa gerakan tersebut telah menyetujui proposal dari mediator Mesir dan Qatar untuk gencatan senjata 60 hari di Jalur Gaza. Rencana tersebut mencakup pembebasan tahanan Israel dalam dua tahap, pengembalian jenazah, dan jalan menuju kesepakatan komprehensif untuk mengakhiri perang.

Menurut sumber tersebut, kesepakatan tersebut membayangkan penghentian sementara operasi militer di mana Israel akan mengerahkan kembali pasukannya untuk memungkinkan masuknya bantuan skala besar ke wilayah yang terkepung.

Ia menggambarkan inisiatif tersebut sebagai "pilihan terbaik untuk melindungi penduduk Gaza dari eskalasi yang disetujui pemerintah Israel."

Satu sumber di dalam gerakan Jihad Islam mengonfirmasi inisiatif tersebut juga mencakup gencatan senjata parsial dan pertukaran tahanan secara bertahap.

Sumber itu menambahkan faksi-faksi Palestina merespons secara positif dengan harapan dapat meringankan penderitaan warga sipil.

Upaya Mediasi Regional

Pengumuman ini muncul ketika Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bertemu di Kairo, di samping koordinasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat (AS).

Kedua pemimpin menekankan kebutuhan mendesak untuk gencatan senjata segera, pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Gaza, dan pembebasan tahanan.

Mereka dengan tegas menolak pendudukan kembali militer Israel di Gaza atau penggusuran warga Palestina.

Mereka menekankan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya — sejalan dengan resolusi internasional — adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian dan stabilitas.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdel Aati secara terpisah mengonfirmasi delegasi Palestina dan Qatar berada di Kairo untuk melanjutkan perundingan yang bertujuan menghentikan perang.

Berbicara di perlintasan Rafah bersama Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa, Abdel Aati mengecam pembatasan Israel di sisi perlintasan Palestina dan berjanji Mesir siap membanjiri Gaza dengan bantuan "jika hambatan Israel disingkirkan."

"Posisi kami terhadap perjuangan Palestina tidak tergoyahkan dan tidak berubah," ujarnya, menolak "ilusi" tentang apa yang disebut Israel Raya dan menekankan kesiapan Mesir berkontribusi pada pasukan internasional di Gaza — tetapi hanya di bawah mandat Dewan Keamanan PBB dan kerangka politik yang jelas.

Posisi Israel

Israel sementara itu telah menyetujui rencana untuk menduduki Kota Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan tujuan Israel adalah mendirikan pemerintahan sipil di Jalur Gaza, yang tidak berafiliasi dengan Hamas atau Otoritas Palestina.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi pada 12 Agustus, ia menegaskan kembali keterikatannya pada visi "Israel Raya" —klaim yang mencakup wilayah Palestina yang diduduki dan sebagian negara-negara Arab tetangga. Klaim itu memicu kecaman luas.

Menteri Pertahanan Yisrael Katz mengatakan Hamas baru menyetujui perundingan setelah menyadari niat Israel untuk menguasai Gaza. Netanyahu mengklaim Hamas "berada di bawah tekanan yang luar biasa."

Presiden AS Donald Trump sependapat dengan Israel, dengan mengatakan tidak akan ada sandera yang dibebaskan sampai Hamas "dihadapkan dan dihancurkan," seraya menambahkan semakin cepat hal ini terjadi, "semakin besar peluang keberhasilannya."

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan perang genosida di Gaza dengan dukungan penuh AS, melakukan pembunuhan massal, kelaparan, penghancuran, dan pengungsian yang menentang seruan internasional dan putusan Mahkamah Internasional.

Sebanyak 62.004 warga Palestina telah tewas dan 156.230 lainnya terluka, sebagian besar perempuan dan anak-anak.

Lebih dari 9.000 orang masih hilang, ratusan ribu orang telah mengungsi, dan kelaparan telah merenggut 258 nyawa, termasuk 110 anak-anak.

Baca juga: Trump: Putin Ingin Konflik Rusia-Ukraina Berakhir