PM Denmark: Netanyahu Telah Menjadi Masalah!

KOPENHAGEN - Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen mengatakan bahwa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menjadi "masalah". Dia berjanji akan mencoba menekan Israel terkait perang brutalnya di Gaza karena negaranya saat ini memegang jabatan presiden Uni Eropa.

"Netanyahu kini menjadi masalah tersendiri," ujar Frederiksen dalam wawancara dengan harian Jyllands-Posten, seraya menambahkan bahwa pemerintah Israel bertindak "terlalu jauh."

Dia mengecam situasi kemanusiaan yang "sangat mengerikan dan dahsyat" di Gaza dan proyek permukiman baru Israel di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki.

Baca Juga: Menteri Zionis: Israel Bangun 3.401 Rumah di Tepi Barat Akan Mengubur Mimpi Palestina Miliki Negara

"Kami adalah salah satu negara yang ingin meningkatkan tekanan terhadap Israel, tetapi kami belum mendapatkan dukungan dari anggota Uni Eropa," ujarnya, yang dikutip AFP, Minggu (17/8/2025).

Frederiksen menambahkan bahwa dia ingin mempertimbangkan "tekanan politik, sanksi, baik terhadap para pemukim, menteri, atau bahkan Israel secara keseluruhan", merujuk pada sanksi perdagangan.

"Kami tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun sebelumnya. Sama seperti Rusia, kami merancang sanksi untuk menargetkan wilayah yang kami yakini akan memberikan dampak terbesar," imbuh Frederiksen, yang negaranya tidak termasuk di antara negara-negara yang menyatakan akan mengakui Negara Palestina.

Serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel oleh para milisi Hamas di Gaza mengakibatkan tewasnya 1.219 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan Zionis Israel.

Serangan balasan Israel telah menewaskan lebih dari 61.430 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, yang dianggap kredibel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menteri Keuangan Zionis Israel Bezalel Smotrich telah mengatakan bahwa pemerintahnya akan membangun 3.401 rumah dalam proyek permukiman kontroversial di Tepi Barat yang diduduki. Menurutnya, proyek ini akan mengubur mimpi rakyat Palestina untuk memiliki negara.

Proyek yang disebut E1 antara Yerusalem dan permukiman Maale Adumim itu telah dibekukan selama beberapa dekade di tengah pertentangan sengit dunia internasional. Pembangunan di sana secara efektif akan memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem Timur yang diduduki.

"Hal ini akan menggagalkan gagasan Negara Palestina karena tidak ada yang perlu diakui dan tidak ada yang perlu diakui," katanya, seperti dikutip BBC.

Permukiman Israel di tanah Palestina telah dianggap ilegal menurut hukum internasional dan merupakan salah satu penghambat utama perdamaian Israel dan Palestina. Sekitar 700.000 pemukim ilegal Israel telah tinggal di sekitar 160 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, menurut kelompok anti-permukiman Israel, Peace Now. Tanah inilah yang diperjuangkan warga Palestina untuk negara merdeka di masa depan.

"Setelah puluhan tahun tekanan dan pembekuan internasional, kami melanggar konvensi dan menghubungkan Maale Adumim dengan Yerusalem," kata Smotrich.

"Inilah Zionisme yang terbaik—membangun, menetap, dan memperkuat kedaulatan kami di Tanah Israel," paparnya.

Komentar Smotrich muncul muncul setelah semakin banyak negara yang berniat untuk mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis PBB pada September mendatang, yang telah dikecam Israel.

Mengumumkan rencana tersebut dalam konferensi pers bersama Ketua Dewan Yesha, Israel Ganz, dan Wali Kota Maale Adumim, Guy Yifrach, Smotrich mengatakan bahwa tanah tersebut telah diberikan kepada orang Yahudi oleh Tuhan.