Arab Saudi Cs Marah dengan Rencana Netanyahu Wujudkan Israel Raya

RIYADH - Kerajaan Arab Saudi telah bergabung dengan negara-negara Arab lainnya yang menyuarkan kemarahan atas komentar Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang ingin mewujudkan visi "Israel Raya". Beberapa negara Arab menyebut visi itu sebagai delusi.

"Kementerian Luar Negeri mengutuk dengan sekeras-kerasnya pernyataan Netanyahu dan menyatakan penolakan langsungnya terhadap rencana permukiman dan ekspansionis yang diadopsi oleh otoritas pendudukan Israel," kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan.

"[Kerajaan Arab Saudi] menegaskan kembali hak historis dan legal rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat di tanah mereka," imbuh pernyataan tersebut, yang dilansir Anadolu, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga: Gawat! Netanyahu Ingin Wujudkan Israel Raya, Incar Mesir hingga Irak

Netanyahu mengatakan kepada i24NEWS Israel pada hari Selasa bahwa dia merasa sangat terikat dengan visi "Israel Raya". Dia menganggap dirinya berada dalam misi historis dan spiritual. "Yang membawa generasi-generasi Yahudi yang bermimpi datang ke sini dan generasi-generasi Yahudi yang akan datang setelah kita," ujarnya.

Israel Raya adalah istilah yang digunakan dalam politik Israel untuk merujuk pada perluasan wilayah Israel yang mencakup Tepi Barat, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan di Suriah, dengan beberapa interpretasi juga mencakup Semenanjung Sinai di Mesir, sebagian Yordania, dan sebagian Irak.

Dalam sebuah pernyataan, Mesir meminta klarifikasi terkait komentar Netanyahu tersebut. "Karena komentar itu memicu ketidakstabilan dan menunjukkan penolakan terhadap perdamaian di kawasan," kata Kementerian Luar Negeri Mesir.

"Komentar tersebut bertentangan dengan aspirasi pihak-pihak regional dan internasional yang menghargai perdamaian dan berupaya mencapai keamanan dan kedamaian bagi seluruh rakyat di kawasan tersebut," lanjut kementerian itu.

“Satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah melalui kembalinya perundingan dan berakhirnya perang di Gaza, yang mengarah pada pembentukan negara Palestina.”

Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut komentar Netanyahu sebagai “eskalasi yang berbahaya dan provokatif, ancaman terhadap kedaulatan negara, pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB.”

“Klaim delusi ini, yang tercermin dalam pernyataan pejabat Israel, tidak akan memengaruhi Yordania dan negara-negara Arab dan tidak akan mengurangi hak-hak sah dan tak terelakkan rakyat Palestina,” imbuhnya dalam sebuah pernyataan.

“Klaim dan delusi yang diadopsi dan dipromosikan oleh para ekstremis pemerintah Israel ini mendorong berlanjutnya siklus kekerasan dan konflik di Gaza dan Tepi Barat," papar kementerian tersebut.

Yordania menyerukan kepada masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan tindakan dan pernyataan provokatif Israel yang mengancam stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan internasional.

Otoritas Palestina menyebut komentar Netanyahu sebagai pengabaian terhadap hak-hak sah rakyat Palestina" dan provokasi serta eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan.

Otoritas Palestina menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip internasional terkait pembentukan Negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengecam pernyataan tersebut sebagai "perpanjangan dari pendekatan pendudukan (Israel) yang didasarkan pada arogansi, yang memicu krisis dan konflik, serta secara terang-terangan melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional."

Kementerian itu menegaskan dukungan penuh Qatar untuk semua upaya yang bertujuan mencapai perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan di kawasan tersebut.

Liga Arab juga mengecam kecenderungan agresif dan ekspansionis Israel, menyebutnya sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional kolektif Arab.

Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, mengatakan, "Komentar Netanyahu jelas menggarisbawahi bahaya yang ditimbulkan oleh entitas fasis ini terhadap semua negara dan masyarakat di kawasan ini, dan rencana ekspansionisnya yang tidak menyisakan satu negara pun."

Militer Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, menewaskan lebih dari 61.700 warga Palestina, hampir setengahnya perempuan dan anak-anak.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di wilayah kantong Palestina tersebut.