Deretan Reaksi Dunia Melawan Pencaplokan Gaza yang Diusung PM Netanyahu
Minggu, 10 Agustus 2025 - 04:55 WIB
loading...
Banyak negara memberikan reaksi melawan pencaplokan Gaza yang diusung PM Benjamin Netanyahu. Foto/X/@belkiswille
A
A
A
GAZA - Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk mencaplok Kota Gaza . Itu memicu kecaman internasional yang semakin besar dengan para pemimpin dunia memperingatkan konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan.
Rencana untuk mengambil alih kota terbesar di Gaza diumumkan pada hari Jumat, sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel bermaksud untuk mengambil alih kendali militer atas seluruh Jalur Gaza.
Rencana Israel untuk memperluas serangannya ke Gaza diperkirakan akan memperburuk kehancuran kemanusiaan di daerah kantong yang terkepung tersebut, memicu gelombang pengungsian massal lebih lanjut selama krisis kelaparan.
"Keputusan ini menandai eskalasi yang berbahaya dan berisiko memperdalam konsekuensi bencana yang sudah ada bagi jutaan warga Palestina" dan tawanan Israel di Gaza, demikian pernyataan kantornya, seraya menambahkan bahwa eskalasi lebih lanjut akan menyebabkan "pengungsian paksa tambahan, pembunuhan, dan kehancuran besar-besaran".
Pernyataan tersebut menegaskan kembali "seruan mendesak" Guterres untuk gencatan senjata permanen.
"Sekretaris Jenderal sekali lagi mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional," tambahnya.
"Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri pendudukannya sesegera mungkin, demi terwujudnya solusi dua negara yang disepakati, dan demi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri," tambah Turk.
“Ini adalah kejahatan total,” kata kantor Presiden Mahmoud Abbas, menggambarkannya sebagai kelanjutan dari “genosida, pembunuhan sistematis, kelaparan, dan pengepungan”, menurut laporan kantor berita Palestina, Wafa.
Kepresidenan memperingatkan bahwa tindakan Israel akan menyebabkan “bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
"Keputusan untuk menduduki Gaza menegaskan bahwa Netanyahu yang kriminal dan pemerintahan Nazi-nya tidak peduli dengan nasib para tawanan mereka," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. "Mereka memahami bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka."
Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengatakan, "Pemerintah entitas Zionis sedang bersiap untuk meningkatkan pembantaian di Gaza," dan menambahkan, "Kami menganggap pemerintah Arab dan Barat bertanggung jawab untuk mengekang eskalasi ini."
Mereka menuduh Netanyahu mendorong "pengungsian paksa", dengan mengatakan bahwa "eskalasinya, yang didukung penuh oleh pemerintahan Trump, bertujuan untuk menduduki Jalur Gaza".
"Keputusan ini tidak hanya melanggar perjanjian dengan Uni Eropa yang diumumkan oleh Perwakilan Tinggi pada 19 Juli, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan nilai-nilai universal," tambah Costa, yang memimpin Dewan Eropa yang mewakili negara-negara anggota Uni Eropa, dalam sebuah pernyataan di X.
"Keputusan pemerintah Israel untuk memperpanjang operasi militernya di Gaza harus dipertimbangkan kembali," tulisnya di X.
Hal ini juga akan "memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah parah, membahayakan nyawa para sandera, dan semakin meningkatkan risiko Pengungsian massal warga sipil”.
“Setiap upaya aneksasi atau perluasan permukiman melanggar hukum internasional,” tambah pernyataan itu.
“Keputusan pemerintah Israel untuk meningkatkan serangannya di Gaza adalah salah, dan kami mendesak mereka untuk segera mempertimbangkan kembali,” ujarnya.
“Tindakan ini tidak akan mengakhiri konflik ini atau membantu mengamankan pembebasan para sandera. Tindakan ini hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah.”
Baca Juga: Panglima Militer Israel Marah Rencana Netanyahu Caplok Gaza
"Tindakan militer yang lebih keras oleh tentara Israel di Jalur Gaza, yang disetujui oleh kabinet Israel tadi malam, semakin mempersulit pemerintah Jerman untuk melihat bagaimana tujuan-tujuan ini akan tercapai," ujarnya.
"Dalam situasi ini, pemerintah Jerman tidak akan mengizinkan ekspor peralatan militer apa pun yang dapat digunakan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut."
"Tindakan semacam itu akan menjadi pelanggaran serius lebih lanjut terhadap hukum internasional dan mengarah pada jalan buntu total," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial.
"Tindakan tersebut akan merusak aspirasi sah rakyat Palestina untuk hidup damai dalam negara yang layak, berdaulat, dan bersebelahan, serta menimbulkan ancaman bagi stabilitas regional."
"Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina," ujar seorang juru bicara kementerian kepada kantor berita AFP dalam sebuah pesan.
"Cara yang tepat untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan mengamankan pembebasan sandera adalah gencatan senjata segera," tambah juru bicara tersebut.
"Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya guna mencegah implementasi keputusan ini, yang bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri," kata kementerian tersebut, menurut kantor berita Reuters.
“Rencana ini bertujuan untuk memperkuat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina, melanjutkan perang pemusnahan di Gaza, melenyapkan semua elemen kehidupan rakyat Palestina, melemahkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mewujudkan negara merdeka mereka, serta melikuidasi perjuangan Palestina – semuanya merupakan pelanggaran terang-terangan dan tidak dapat diterima terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional,” demikian pernyataan tersebut.
Mesir juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab politik, hukum, dan moral mereka, serta mengambil tindakan segera untuk menghentikan “kebijakan pelanggaran hukum dan arogansi kekuasaan Israel”.
Arab Saudi “dengan tegas mengecam kegigihan otoritas pendudukan Israel dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal, dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina yang bersaudara”, demikian pernyataan tersebut.
Kementerian Luar Negeri mendesak masyarakat internasional untuk mengambil "tindakan segera" guna mencegah Israel melanjutkan rencana tersebut.
Pernyataan tersebut juga menuduh Israel melakukan "pelanggaran berat hukum internasional dan hukum humaniter internasional" serta merongrong "solusi dua negara dan hak asasi rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka sesuai dengan prinsip-prinsip 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya".
Kementerian Luar Negeri mendesak PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan praktik ilegal Israel. Kementerian tersebut menambahkan bahwa menegakkan hak-hak rakyat Palestina "bukan lagi masalah kebijaksanaan politik, melainkan keharusan moral, kemanusiaan, dan hukum".
Dalam sebuah unggahan di X, Kementerian Luar Negeri mengatakan langkah tersebut "membahayakan prospek perdamaian di Timur Tengah dan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza".
Rencana untuk mengambil alih kota terbesar di Gaza diumumkan pada hari Jumat, sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel bermaksud untuk mengambil alih kendali militer atas seluruh Jalur Gaza.
Rencana Israel untuk memperluas serangannya ke Gaza diperkirakan akan memperburuk kehancuran kemanusiaan di daerah kantong yang terkepung tersebut, memicu gelombang pengungsian massal lebih lanjut selama krisis kelaparan.
Deretan Reaksi Dunia Melawan Pencaplokan Gaza yang Diusung PM Netanyahu
1. Sekretaris Jenderal PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "sangat khawatir" dengan keputusan Israel untuk menguasai Kota Gaza."Keputusan ini menandai eskalasi yang berbahaya dan berisiko memperdalam konsekuensi bencana yang sudah ada bagi jutaan warga Palestina" dan tawanan Israel di Gaza, demikian pernyataan kantornya, seraya menambahkan bahwa eskalasi lebih lanjut akan menyebabkan "pengungsian paksa tambahan, pembunuhan, dan kehancuran besar-besaran".
Pernyataan tersebut menegaskan kembali "seruan mendesak" Guterres untuk gencatan senjata permanen.
"Sekretaris Jenderal sekali lagi mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional," tambahnya.
2. Kepala Hak Asasi Manusia PBB
"Rencana Pemerintah Israel untuk pengambilalihan militer penuh atas Jalur Gaza yang diduduki harus segera dihentikan," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk dalam sebuah pernyataan."Hal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri pendudukannya sesegera mungkin, demi terwujudnya solusi dua negara yang disepakati, dan demi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri," tambah Turk.
3. Kepresidenan Palestina
Kepresidenan Palestina mengecam pengumuman Netanyahu bahwa Israel bermaksud merebut kendali penuh atas Jalur Gaza.“Ini adalah kejahatan total,” kata kantor Presiden Mahmoud Abbas, menggambarkannya sebagai kelanjutan dari “genosida, pembunuhan sistematis, kelaparan, dan pengepungan”, menurut laporan kantor berita Palestina, Wafa.
Kepresidenan memperingatkan bahwa tindakan Israel akan menyebabkan “bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
4. Hamas
Hamas memperingatkan bahwa keputusan pemerintah Israel untuk meningkatkan perang sama saja dengan “mengorbankan” para tawanan yang ditahan di Gaza."Keputusan untuk menduduki Gaza menegaskan bahwa Netanyahu yang kriminal dan pemerintahan Nazi-nya tidak peduli dengan nasib para tawanan mereka," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan. "Mereka memahami bahwa memperluas agresi berarti mengorbankan mereka."
5. Jihad Islam Palestina
Kelompok bersenjata Palestina tersebut mengatakan bahwa rencana Israel untuk memperluas serangannya di Gaza merupakan "babak baru dalam perang pemusnahan".Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengatakan, "Pemerintah entitas Zionis sedang bersiap untuk meningkatkan pembantaian di Gaza," dan menambahkan, "Kami menganggap pemerintah Arab dan Barat bertanggung jawab untuk mengekang eskalasi ini."
Mereka menuduh Netanyahu mendorong "pengungsian paksa", dengan mengatakan bahwa "eskalasinya, yang didukung penuh oleh pemerintahan Trump, bertujuan untuk menduduki Jalur Gaza".
6. Dewan Presiden Eropa
Keputusan Israel untuk mengambil alih Kota Gaza “harus memiliki konsekuensi bagi hubungan Uni Eropa-Israel" kata Presiden Dewan Uni Eropa Antonio Costa, mendesak pemerintah Israel untuk mempertimbangkan kembali."Keputusan ini tidak hanya melanggar perjanjian dengan Uni Eropa yang diumumkan oleh Perwakilan Tinggi pada 19 Juli, tetapi juga merusak prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan nilai-nilai universal," tambah Costa, yang memimpin Dewan Eropa yang mewakili negara-negara anggota Uni Eropa, dalam sebuah pernyataan di X.
7. Presiden Komisi Eropa
Ursula von der Leyen, kepala cabang eksekutif Uni Eropa, mengatakan Israel harus mempertimbangkan kembali rencananya untuk menguasai Kota Gaza."Keputusan pemerintah Israel untuk memperpanjang operasi militernya di Gaza harus dipertimbangkan kembali," tulisnya di X.
8. Australia, Jerman, Italia, Selandia Baru, Inggris
Para menteri luar negeri Australia, Jerman, Italia, Selandia Baru, dan Inggris mengecam rencana Israel dalam sebuah pernyataan bersama pada Jumat malam, dengan mengatakan bahwa rencana tersebut berisiko "melanggar hukum humaniter internasional".Hal ini juga akan "memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah parah, membahayakan nyawa para sandera, dan semakin meningkatkan risiko Pengungsian massal warga sipil”.
“Setiap upaya aneksasi atau perluasan permukiman melanggar hukum internasional,” tambah pernyataan itu.
9. Perdana Menteri Inggris
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut keputusan Israel untuk meningkatkan operasi militer di Gaza “salah” dan mendesak pengekangan.“Keputusan pemerintah Israel untuk meningkatkan serangannya di Gaza adalah salah, dan kami mendesak mereka untuk segera mempertimbangkan kembali,” ujarnya.
“Tindakan ini tidak akan mengakhiri konflik ini atau membantu mengamankan pembebasan para sandera. Tindakan ini hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah.”
Baca Juga: Panglima Militer Israel Marah Rencana Netanyahu Caplok Gaza
10. Jerman
Kanselir Friedrich Merz mengatakan Jerman tidak akan mengizinkan ekspor peralatan militer apa pun ke Israel yang dapat digunakan di Gaza "hingga pemberitahuan lebih lanjut"."Tindakan militer yang lebih keras oleh tentara Israel di Jalur Gaza, yang disetujui oleh kabinet Israel tadi malam, semakin mempersulit pemerintah Jerman untuk melihat bagaimana tujuan-tujuan ini akan tercapai," ujarnya.
"Dalam situasi ini, pemerintah Jerman tidak akan mengizinkan ekspor peralatan militer apa pun yang dapat digunakan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut."
11. Prancis
Prancis mengecam rencana Israel untuk membangun kendali militer atas Kota Gaza, memperingatkan bahwa hal itu akan menyebabkan kebuntuan dalam upaya menemukan solusi jangka panjang untuk konflik tersebut."Tindakan semacam itu akan menjadi pelanggaran serius lebih lanjut terhadap hukum internasional dan mengarah pada jalan buntu total," kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial.
"Tindakan tersebut akan merusak aspirasi sah rakyat Palestina untuk hidup damai dalam negara yang layak, berdaulat, dan bersebelahan, serta menimbulkan ancaman bagi stabilitas regional."
12. China
China menyatakan "kekhawatiran serius" atas rencana Israel untuk menguasai Kota Gaza dan mendesaknya untuk "segera menghentikan tindakan berbahayanya"."Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina," ujar seorang juru bicara kementerian kepada kantor berita AFP dalam sebuah pesan.
"Cara yang tepat untuk meredakan krisis kemanusiaan di Gaza dan mengamankan pembebasan sandera adalah gencatan senjata segera," tambah juru bicara tersebut.
13. Turki
Turki mengatakan keputusan untuk menguasai Kota Gaza bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina, dan Turki menyerukan para pemimpin internasional untuk mencegah rencana tersebut terlaksana."Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya guna mencegah implementasi keputusan ini, yang bertujuan untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka sendiri," kata kementerian tersebut, menurut kantor berita Reuters.
14. Mesir
Mesir mengutuk "dengan sekeras-kerasnya" keputusan kabinet Israel terkait Gaza, sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri negara tersebut. katanya.“Rencana ini bertujuan untuk memperkuat pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina, melanjutkan perang pemusnahan di Gaza, melenyapkan semua elemen kehidupan rakyat Palestina, melemahkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mewujudkan negara merdeka mereka, serta melikuidasi perjuangan Palestina – semuanya merupakan pelanggaran terang-terangan dan tidak dapat diterima terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional,” demikian pernyataan tersebut.
Mesir juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab politik, hukum, dan moral mereka, serta mengambil tindakan segera untuk menghentikan “kebijakan pelanggaran hukum dan arogansi kekuasaan Israel”.
15. Arab Saudi
Riyadh mengutuk setiap langkah Israel untuk menguasai Gaza, menurut sebuah pernyataan kementerian.Arab Saudi “dengan tegas mengecam kegigihan otoritas pendudukan Israel dalam melakukan kejahatan kelaparan, praktik brutal, dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina yang bersaudara”, demikian pernyataan tersebut.
16. Iran
Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk rencana Israel untuk mengambil alih Kota Gaza. Ini adalah "tanda jelas lainnya dari niat khusus rezim Zionis untuk membersihkan Gaza secara etnis dan melakukan genosida terhadap Palestina", kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam sebuah pernyataan.17. Qatar
Qatar telah memperingatkan bahwa keputusan Israel menandai "eskalasi berbahaya" yang berisiko memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan melemahkan upaya untuk mencapai gencatan senjata permanen.Kementerian Luar Negeri mendesak masyarakat internasional untuk mengambil "tindakan segera" guna mencegah Israel melanjutkan rencana tersebut.
18. Yordania
Kementerian di Amman "mengutuk, dengan sekeras-kerasnya, rencana" yang disetujui oleh Israel yang "bertujuan untuk memperkuat pendudukannya di Jalur Gaza dan memperluas kendali militer penuh atasnya".Pernyataan tersebut juga menuduh Israel melakukan "pelanggaran berat hukum internasional dan hukum humaniter internasional" serta merongrong "solusi dua negara dan hak asasi rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka sesuai dengan prinsip-prinsip 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya".
19. UEA
Uni Emirat Arab memperingatkan bahwa keputusan Israel akan menyebabkan "konsekuensi bencana", termasuk "lebih banyak hilangnya nyawa tak berdosa dan memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza".Kementerian Luar Negeri mendesak PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan praktik ilegal Israel. Kementerian tersebut menambahkan bahwa menegakkan hak-hak rakyat Palestina "bukan lagi masalah kebijaksanaan politik, melainkan keharusan moral, kemanusiaan, dan hukum".
20. Indonesia
Indonesia menyatakan "mengutuk keras keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Gaza", yang merupakan pelanggaran hukum internasional.Dalam sebuah unggahan di X, Kementerian Luar Negeri mengatakan langkah tersebut "membahayakan prospek perdamaian di Timur Tengah dan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza".
(ahm)
Lihat Juga :
