China Kampanyekan Inisiatif Keamanan Data Global
Kamis, 10 September 2020 - 11:35 WIB
loading...
A
A
A
“Beberapa negara terlihat sangat agresif menerapkan kebijakan sepihak dan melemparkan air kotor ke negara lain di bawah alasan ‘kebersihan’ dan melaksanakan perburuan terhadap perusahaan maju di negara lain dengan dalih keamanan. Ini merupakan upaya perundingan telanjang yang seharusnya ditentang dan ditolak,” paparnya. Wang juga mengungkapkan, Beijing tidak akan meminta perusahaan China untuk mentransfer data luar negeri ke pemerintahan karena melanggar undang-undang negara lain.
Sayangnya, tidak jelas bagaimana inisiatif itu sebenarnya atau bagaimana negara lain bisa bergabung. Selain itu, tidak jelas siapa saja negara atau perusahaan yang akan bergabung. Selain itu, proses penerapan kebijakan dan implementasinya juga masih meragukan. Namun demikian, negara ekonomi terbesar kedua itu memang sedang mencari upaya untuk meningkatkan peranan mereka dalam standar dunia dalam bidang data hingga telekomunikasi. (Baca juga: Ternyata Tidur Bisa Mencegah Alzheimer)
Padahal, Pemerintah China mengendalikan internet di negara itu dengan ketat melalui program yang disebut Great Firewall. Teknologi yang menghalangi akses masyarakat China untuk membuka situs-situs Amerika seperti Twitter, Facebook, dan Google.
Presiden AS Donald Trump mengincar perusahaan-perusahaan teknologi raksasa China seperti Huawei Technologies, Tencent Holdings, dan pemilik aplikasi TikTok yakni ByteDance. Pemerintah AS menuduh perusahaan-perusahaan itu mencuri data penggunanya, tuduhan yang dibantah dengan tegas perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan seperti Huawei dan Byte Dance membantah tudingan tersebut.
Agustus lalu, AS mengamendemen aturan yang secara efektif memutus Huawei dalam suplai semikonduktor. Pada bulan yang sama, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif melarang transaksi dengan pemilik TikTok ByteDance dan pemilik WeChat yakni Tencent. Negara lain juga ikut memblokade perusahaan teknologi China tersebut. (Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Kian Mengkhawatirkan, Rumah Sakit di Ambang Kolaps)
Sayangnya, tidak jelas bagaimana inisiatif itu sebenarnya atau bagaimana negara lain bisa bergabung. Selain itu, tidak jelas siapa saja negara atau perusahaan yang akan bergabung. Selain itu, proses penerapan kebijakan dan implementasinya juga masih meragukan. Namun demikian, negara ekonomi terbesar kedua itu memang sedang mencari upaya untuk meningkatkan peranan mereka dalam standar dunia dalam bidang data hingga telekomunikasi. (Baca juga: Ternyata Tidur Bisa Mencegah Alzheimer)
Padahal, Pemerintah China mengendalikan internet di negara itu dengan ketat melalui program yang disebut Great Firewall. Teknologi yang menghalangi akses masyarakat China untuk membuka situs-situs Amerika seperti Twitter, Facebook, dan Google.
Presiden AS Donald Trump mengincar perusahaan-perusahaan teknologi raksasa China seperti Huawei Technologies, Tencent Holdings, dan pemilik aplikasi TikTok yakni ByteDance. Pemerintah AS menuduh perusahaan-perusahaan itu mencuri data penggunanya, tuduhan yang dibantah dengan tegas perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan seperti Huawei dan Byte Dance membantah tudingan tersebut.
Agustus lalu, AS mengamendemen aturan yang secara efektif memutus Huawei dalam suplai semikonduktor. Pada bulan yang sama, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif melarang transaksi dengan pemilik TikTok ByteDance dan pemilik WeChat yakni Tencent. Negara lain juga ikut memblokade perusahaan teknologi China tersebut. (Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Kian Mengkhawatirkan, Rumah Sakit di Ambang Kolaps)
Lihat Juga :
