Bagaimana Arah Politik Thailand setelah Upaya Pemakzulan PM Paetongtarn?

BANGKOK - Badai politik sedang melanda Thailand setelah penangguhan dramatis Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra awal bulan ini, mengguncang kepemimpinan negara dan memberikan pukulan telak bagi dinasti politik Shinawatra yang berkuasa.

Ia adalah perdana menteri kedua yang lengser sejak pemilihan umum 2023. Agustus lalu, mantan Perdana Menteri Srettha Thavisin dicopot setelah pengadilan memutuskan ia melanggar konstitusi atas penunjukan politik.

Melansir Anadolu, penangguhan Paetongtarn menyusul bocornya percakapan telepon antara dirinya dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, di mana ia tampak mengkritik seorang komandan tinggi militer Thailand. Percakapan telepon tersebut, yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan terkait sengketa perbatasan Thailand-Kamboja yang telah lama terjadi, justru memicu kemarahan publik.

Bagaimana Arah Politik Thailand setelah Upaya Pemakzulan PM Paetongtarn?

1. Risiko Politik Jangka Pendek

Akibatnya, 36 senator mengajukan pengaduan pelanggaran etika ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memberhentikannya dari jabatan atas tuduhan pelanggaran dan ketidakjujuran. Menteri Dalam Negeri Phumtham Wechayachai diangkat sebagai pelaksana tugas perdana menteri.

“Penangguhan Paetongtarn dari jabatan perdana menteri oleh Mahkamah Konstitusi secara signifikan meningkatkan risiko politik dan kinerja kebijakan Thailand,” ujar Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik dan hubungan internasional di Universitas Chulalongkorn, kepada Anadolu.

Ia mengatakan skandal itu "menjadi krisis besar" setelah panggilan telepon yang bocor itu menunjukkan bahwa perdana menteri Thailand telah "mengkompromikan posisinya dengan tunduk kepada" Hun Sen.

Baca Juga: Ini Penyebab Utama Kecelakaan Pesawat Air India

2. Pengkhianatan dalam Politik Thailand

Percakapan yang bocor itu muncul hanya beberapa minggu setelah pasukan Thailand dan Kamboja saling tembak pada 28 Mei di sepanjang perbatasan yang disengketakan, yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja. Bentrokan itu kembali memicu ketegangan yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.

Menurut Wanwichit Boonprong, pakar ilmu politik Thailand yang berbasis di Pathum Thani, "panggilan telepon itu telah membuat sebagian besar warga Thailand tidak senang, menuduhnya melakukan pengkhianatan, sehingga merugikan Thailand dalam negosiasi dengan Kamboja."

3. Mengulang Pola yang Sama

Matthew Wheeler, analis senior dari International Crisis Group, mencatat bahwa kasus ini mencerminkan pola yang berulang dalam politik Thailand.

"Sejak 2006, setiap pemerintahan telah berpihak pada ayah Paetongtarn, Thaksin Shinawatra, atau berpihak pada militer dan kelompok royalis," ujarnya. “Kelima perdana menteri yang berpihak pada Thaksin, hingga Thaksin sendiri pada tahun 2006, telah digulingkan melalui kudeta atau pengadilan.”

Thaksin Shinawatra, seorang taipan telekomunikasi miliarder, menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2001 hingga ia digulingkan dalam kudeta tahun 2006. Setelah menghabiskan lebih dari satu dekade di pengasingan untuk menghindari tuntutan pidana, ia kembali ke Thailand pada tahun 2023.

Paetongtarn, yang secara luas dianggap sebagai pewaris politik Thaksin, mengambil alih Partai Pheu Thai, sebuah partai populis dengan dukungan kuat dari pedesaan, setelah mantan perdana menteri tersebut digulingkan. Pheu Thai, yang berada di posisi kedua dalam pemilihan umum 2023, membentuk koalisi yang rapuh dengan Partai Bhumjaithai yang lebih konservatif, yang mewakili kepentingan bisnis.

Bhumjaithai sejak itu telah menarik diri dari koalisi, dengan alasan kekhawatiran atas skandal panggilan telepon tersebut. Pemimpin partai Anutin Charnvirakul, yang juga menjabat sebagai menteri kesehatan, telah lama berselisih dengan Paetongtarn.

4. Nasionalisme Thailand Kembali Bangkit

“Meskipun ia berhasil lolos dari mosi tidak percaya sebelumnya, koalisi yang melemah, di bawah tekanan ketegangan yang dipicu oleh nasionalisme, mungkin tidak akan mampu bertahan lagi,” kata Mark Cogan, profesor madya studi perdamaian dan konflik di Universitas Kansai Gaidai, dilansir Anadolu.

Partai Move Forward memenangkan pemilu 2023 tetapi kemudian dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena mengusulkan amandemen undang-undang yang melarang penghinaan terhadap monarki, yang memicu pergolakan politik lebih lanjut.

5. Turbulensi Ekonomi Akan Terjadi

Turbulensi politik bertepatan dengan kesulitan ekonomi.

“Sektor pariwisata dan manufaktur Thailand terus menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara ini belum kembali ke tingkat sebelum COVID-19,” kata Cogan.

Antara tahun 2020 dan 2024, PDB Thailand hanya tumbuh 2,6%, dibandingkan dengan 18% dalam periode lima tahun sebelumnya, menurut Bank Dunia. Bank Dunia baru-baru ini memangkas proyeksi pertumbuhannya untuk tahun 2025 menjadi 1,8%, dengan alasan ancaman tarif AS.

"Thailand tidak bergerak ke mana pun di tengah ketidakstabilan ini," kata Cogan. "Agenda ekonomi Pheu Thai, yang terhenti akibat pertikaian internal koalisi, telah tergelincir."

Mahkamah Konstitusi telah memberi Paetongtarn waktu 15 hari untuk menyampaikan pembelaannya. Putusan tersebut dapat mengakibatkan pemulihan jabatannya atau pemecatan permanen.

Para pengamat yakin bahwa meskipun ia dibebaskan, masa depan politiknya tampak suram.

“Paetongtarn mungkin dianggap telah kehilangan kekuatannya, dan masa jabatan politiknya dalam dua tahun tersisa dari masa jabatan parlemen saat ini diragukan,” kata Thitinan, seraya mencatat meningkatnya protes jalanan oleh lawan-lawan konservatif, ketidakpuasan publik, dan kritik di parlemen.

6. Pemilu yang Dipercepat Akan Dilaksanakan

Wanwichit mengatakan pemilihan umum dini tidak dapat dihindari.

“Perdana menteri baru perlu dipilih, yang diperkirakan berasal dari Partai Pheu Thai. Namun, kecil kemungkinan pemerintahan ini akan bertahan hingga akhir masa jabatannya,” katanya, memproyeksikan pembubaran parlemen dan pemilihan umum akan diselenggarakan pada awal 2026.

Para analis juga memperingatkan meningkatnya risiko intervensi militer.

“Limbo yang berkepanjangan dan pemerintahan yang tidak efektif kemungkinan akan memicu seruan konservatif untuk pengambilalihan militer,” Thitinan memperingatkan. “Risiko intervensi semacam itu telah meningkat secara nyata.”

Paetongtarn, yang juga menjabat sebagai menteri kebudayaan, menerima dukungan kerajaan hanya beberapa jam sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, yang memungkinkannya untuk terus berpartisipasi dalam rapat Kabinet dan memberikan pengaruh.

Namun, mayoritas tipis pemerintah, yaitu 261 berbanding 234, memberikan pengaruh yang tidak proporsional kepada mitra koalisi yang lebih kecil, yang semakin melemahkan kendali Pheu Thai atas pembuatan kebijakan.

Jika Paetongtarn akhirnya dicopot, perdana menteri baru harus dipilih dari daftar partai yang diajukan sebelum pemilu terakhir. Pemimpin Bhumjaithai termasuk di antara kandidat yang mungkin.

Untuk saat ini, Thailand masih berada dalam ketidakpastian politik, dengan keluarga Shinawatra yang terkepung, koalisi yang retak, dan lebih banyak protes yang membayangi.