AS Larang Impor Seafood dari Kapal China Terkait Dugaan Kerja Paksa
Rabu, 11 Juni 2025 - 10:34 WIB
loading...
A
A
A
Kapal DWF beroperasi jauh dari perairan teritorial China, sering kali di wilayah laut lepas yang kurang diatur atau di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara berkembang.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pengawas maritim telah berulang kali mengkritik praktik lingkungan dan ketenagakerjaan armada tersebut, dengan menunjuk pada pola penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, dan eksploitasi tenaga kerja.
Meski China telah berulang kali membantah tuduhan tentang pelanggaran sistematis di atas kapal penangkap ikannya, bukti yang semakin banyak telah mendorong beberapa negara untuk mengambil tindakan.
AS, yang memanfaatkan kerangka hukumnya berdasarkan Undang-Undang Tarif tahun 1930, telah muncul sebagai pelopor dalam menargetkan impor yang tercemar oleh kerja paksa.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, CBP berwenang untuk menerbitkan WRO jika ada bukti yang “masuk akal walau tidak konklusif” bahwa barang tersebut dibuat dengan menggunakan kerja paksa. Barang-barang tersebut kemudian dilarang masuk ke AS, kecuali importir dapat membuktikan sebaliknya.
Industri makanan laut, khususnya, telah menjadi titik fokus bagi upaya penegakan hukum CBP.
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga tersebut telah mengeluarkan perintah serupa terhadap perusahaan dan kapal yang berbasis di Taiwan, Malaysia, dan Thailand.
Kerentanan industri terhadap pelanggaran berasal dari tantangan operasionalnya yang unik, yakni pelayaran panjang di daerah terpencil, pengawasan yang buruk, perlindungan tenaga kerja yang terbatas, dan ketergantungan pada buruh migran yang sering kali merasa terisolasi dan tidak berdaya saat berada di laut.
Para pendukung hak-hak buruh dan perdagangan etis menyambut baik langkah terbaru CBP, memujinya sebagai langkah penting dalam memerangi pelanggaran ketenagakerjaan global.
“Kerja paksa dalam industri makanan laut adalah krisis kemanusiaan yang tersembunyi di depan mata,” kata seorang aktivis dari LSM yang berpusat di Washington yang berfokus pada hak-hak buruh.
“Tindakan seperti ini mengirimkan pesan yang jelas kepada perusahaan dan pemerintah bahwa keterlibatan tidak akan ditoleransi,” lanjutnya.
Pasar makanan laut AS adalah salah satu yang terbesar di dunia, dan konsumen Amerika semakin menuntut transparansi dalam praktik pengadaan.
Beberapa analis industri mengatakan bahwa pembatasan impor seperti yang diberlakukan pada Long Xing 629 tidak hanya dibenarkan secara moral tetapi juga dapat mengkatalisasi perbaikan di seluruh sektor.
Dengan menegakkan perintah tersebut, CBP memberikan tekanan pada pemasok asing dan importir domestik untuk mengadopsi praktik uji tuntas yang lebih baik dan memastikan rantai pasokan yang bersih dan etis.
Namun, kompleksitas perdagangan internasional berarti bahwa menegakkan kebijakan tersebut tetap menantang.
Rantai pasokan global terkenal tidak transparan, terutama di sektor makanan laut, di mana hasil tangkapan sering melewati banyak perantara dan pusat pemrosesan sebelum sampai ke konsumen.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia dan pengawas maritim telah berulang kali mengkritik praktik lingkungan dan ketenagakerjaan armada tersebut, dengan menunjuk pada pola penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, dan eksploitasi tenaga kerja.
Meski China telah berulang kali membantah tuduhan tentang pelanggaran sistematis di atas kapal penangkap ikannya, bukti yang semakin banyak telah mendorong beberapa negara untuk mengambil tindakan.
AS, yang memanfaatkan kerangka hukumnya berdasarkan Undang-Undang Tarif tahun 1930, telah muncul sebagai pelopor dalam menargetkan impor yang tercemar oleh kerja paksa.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, CBP berwenang untuk menerbitkan WRO jika ada bukti yang “masuk akal walau tidak konklusif” bahwa barang tersebut dibuat dengan menggunakan kerja paksa. Barang-barang tersebut kemudian dilarang masuk ke AS, kecuali importir dapat membuktikan sebaliknya.
Industri makanan laut, khususnya, telah menjadi titik fokus bagi upaya penegakan hukum CBP.
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga tersebut telah mengeluarkan perintah serupa terhadap perusahaan dan kapal yang berbasis di Taiwan, Malaysia, dan Thailand.
Dugaan Praktik Kerja Paksa
Kerentanan industri terhadap pelanggaran berasal dari tantangan operasionalnya yang unik, yakni pelayaran panjang di daerah terpencil, pengawasan yang buruk, perlindungan tenaga kerja yang terbatas, dan ketergantungan pada buruh migran yang sering kali merasa terisolasi dan tidak berdaya saat berada di laut.
Para pendukung hak-hak buruh dan perdagangan etis menyambut baik langkah terbaru CBP, memujinya sebagai langkah penting dalam memerangi pelanggaran ketenagakerjaan global.
“Kerja paksa dalam industri makanan laut adalah krisis kemanusiaan yang tersembunyi di depan mata,” kata seorang aktivis dari LSM yang berpusat di Washington yang berfokus pada hak-hak buruh.
“Tindakan seperti ini mengirimkan pesan yang jelas kepada perusahaan dan pemerintah bahwa keterlibatan tidak akan ditoleransi,” lanjutnya.
Pasar makanan laut AS adalah salah satu yang terbesar di dunia, dan konsumen Amerika semakin menuntut transparansi dalam praktik pengadaan.
Beberapa analis industri mengatakan bahwa pembatasan impor seperti yang diberlakukan pada Long Xing 629 tidak hanya dibenarkan secara moral tetapi juga dapat mengkatalisasi perbaikan di seluruh sektor.
Dengan menegakkan perintah tersebut, CBP memberikan tekanan pada pemasok asing dan importir domestik untuk mengadopsi praktik uji tuntas yang lebih baik dan memastikan rantai pasokan yang bersih dan etis.
Namun, kompleksitas perdagangan internasional berarti bahwa menegakkan kebijakan tersebut tetap menantang.
Bantahan China
Rantai pasokan global terkenal tidak transparan, terutama di sektor makanan laut, di mana hasil tangkapan sering melewati banyak perantara dan pusat pemrosesan sebelum sampai ke konsumen.
Lihat Juga :
