Donald Trump Resmi Teken Larangan Mahasiswa Asing Kuliah di Universitas Harvard
Kamis, 05 Juni 2025 - 11:07 WIB
loading...
Presiden AS Donald Trump resmi menekan perintah eksekutif yang melarang mahasiswa asing kuliah di Universitas Harvard. Foto/NDTV
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatanganiperintah eksekutif yang melarang visa internasional bagi mahasiswa baru di Universitas Harvard. Ini merupakan eskalasi terbaru dalam serangan sang presiden terhadap institusi Ivy League tersebut.
Dalam perintah eksekutif pada hari Rabu, Presiden Trump menulis bahwa menghadiri atau mengajar di salah satu institusi pendidikan AS adalah "hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kita, bukan jaminan".
"Hak istimewa itu tentu saja terkait dengan kepatuhan dan komitmen institusi tuan rumah untuk mematuhi hukum Federal," tulisnya.
Baca Juga: 87 Mahasiswa Indonesia Terancam Diusir dari Universitas Harvard, Ini Respons Kemlu
"Universitas Harvard telah gagal dalam hal ini, di antara banyak hal lainnya," imbuh Trump, yang dilansir AFP, Kamis (5/6/2025).
"Universitas tidak lagi menjadi pengelola yang dapat dipercaya bagi program mahasiswa internasional dan pengunjung pertukaran," paparnya.
“Menurut penilaian saya, tindakan Harvard telah menjadikannya tujuan yang tidak sesuai bagi mahasiswa dan peneliti asing. Hingga universitas tersebut membagikan informasi yang diminta Pemerintah Federal untuk menjaga keamanan nasional dan publik Amerika, demi kepentingan nasional, Harvard harus ditolak aksesnya oleh warga negara asing ke Harvard dengan dalih pertukaran pendidikan," sambung Trump.
Langkah tersebut diambil setelah Universitas Harvard menolak tuntutan Trump agar kampus tersebut tunduk pada pengawasan penerimaan mahasiswa dan perekrutan atas klaimnya bahwa universitas itu merupakan sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal yang “bangkit”.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem bulan lalu bergerak untuk memblokir Universitas Harvard dari menerima mahasiswa asing, tetapi hakim federal memblokir perintah tersebut untuk sementara.
Pemerintah juga telah memangkas sekitar USD3,2 miliar hibah dan kontrak federal yang menguntungkan Universitas Harvard dan berjanji untuk mengecualikan lembaga Cambridge, Massachusetts, dari pendanaan federal di masa mendatang.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Universitas Harvard mengatakan, "Pengumuman tersebut merupakan langkah pembalasan ilegal lainnya yang diambil oleh Pemerintah yang melanggar hak Amandemen Pertama Harvard."
“Harvard akan terus melindungi mahasiswa internasionalnya,” imbuh pernyataan tersebut.
Menteri pendidikan pemerintah Trump juga pada hari Rabu mengancam akan mencabut akreditasi Universitas Columbia—sebuah langkah yang akan menyebabkan universitas tersebut kehilangan akses ke semua pendanaan federal dan mencegah mahasiswa menerima hibah dan pinjaman federal untuk biaya kuliah.
Presiden Trump telah menargetkan institusi Ivy League di New York tersebut karena diduga mengabaikangangguanterhadap mahasiswa Yahudi, sehingga semua pendanaan federalnya ditangguhkan.
“Universitas Columbia menutup mata ketika mahasiswa Yahudi menghadapi pelecehan,” tulis Menteri Pendidikan AS Linda McMahon di X.
Dia menuduh kampus tersebut melanggar aturan yang melarang penerima dana federal melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal negara.
“Setelah serangan teror Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel, pimpinan Universitas Columbia bertindak dengan ketidakpedulian yang disengaja terhadap perundungan terhadap mahasiswa Yahudi di kampusnya,” kata McMahon dalam sebuah pernyataan.
“Ini tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga melanggar hukum," paparnya.
Dalam pernyataan tersebut, Departemen Pendidikan AS mengatakan kantor hak sipilnya telah menghubungi badan akreditasi Columbia mengenai dugaan pelanggaran tersebut.
Dalam perintah eksekutif pada hari Rabu, Presiden Trump menulis bahwa menghadiri atau mengajar di salah satu institusi pendidikan AS adalah "hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kita, bukan jaminan".
"Hak istimewa itu tentu saja terkait dengan kepatuhan dan komitmen institusi tuan rumah untuk mematuhi hukum Federal," tulisnya.
Baca Juga: 87 Mahasiswa Indonesia Terancam Diusir dari Universitas Harvard, Ini Respons Kemlu
"Universitas Harvard telah gagal dalam hal ini, di antara banyak hal lainnya," imbuh Trump, yang dilansir AFP, Kamis (5/6/2025).
"Universitas tidak lagi menjadi pengelola yang dapat dipercaya bagi program mahasiswa internasional dan pengunjung pertukaran," paparnya.
“Menurut penilaian saya, tindakan Harvard telah menjadikannya tujuan yang tidak sesuai bagi mahasiswa dan peneliti asing. Hingga universitas tersebut membagikan informasi yang diminta Pemerintah Federal untuk menjaga keamanan nasional dan publik Amerika, demi kepentingan nasional, Harvard harus ditolak aksesnya oleh warga negara asing ke Harvard dengan dalih pertukaran pendidikan," sambung Trump.
Langkah tersebut diambil setelah Universitas Harvard menolak tuntutan Trump agar kampus tersebut tunduk pada pengawasan penerimaan mahasiswa dan perekrutan atas klaimnya bahwa universitas itu merupakan sarang anti-Semitisme dan ideologi liberal yang “bangkit”.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem bulan lalu bergerak untuk memblokir Universitas Harvard dari menerima mahasiswa asing, tetapi hakim federal memblokir perintah tersebut untuk sementara.
Pemerintah juga telah memangkas sekitar USD3,2 miliar hibah dan kontrak federal yang menguntungkan Universitas Harvard dan berjanji untuk mengecualikan lembaga Cambridge, Massachusetts, dari pendanaan federal di masa mendatang.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Universitas Harvard mengatakan, "Pengumuman tersebut merupakan langkah pembalasan ilegal lainnya yang diambil oleh Pemerintah yang melanggar hak Amandemen Pertama Harvard."
“Harvard akan terus melindungi mahasiswa internasionalnya,” imbuh pernyataan tersebut.
Menteri pendidikan pemerintah Trump juga pada hari Rabu mengancam akan mencabut akreditasi Universitas Columbia—sebuah langkah yang akan menyebabkan universitas tersebut kehilangan akses ke semua pendanaan federal dan mencegah mahasiswa menerima hibah dan pinjaman federal untuk biaya kuliah.
Presiden Trump telah menargetkan institusi Ivy League di New York tersebut karena diduga mengabaikangangguanterhadap mahasiswa Yahudi, sehingga semua pendanaan federalnya ditangguhkan.
“Universitas Columbia menutup mata ketika mahasiswa Yahudi menghadapi pelecehan,” tulis Menteri Pendidikan AS Linda McMahon di X.
Dia menuduh kampus tersebut melanggar aturan yang melarang penerima dana federal melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal negara.
“Setelah serangan teror Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel, pimpinan Universitas Columbia bertindak dengan ketidakpedulian yang disengaja terhadap perundungan terhadap mahasiswa Yahudi di kampusnya,” kata McMahon dalam sebuah pernyataan.
“Ini tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga melanggar hukum," paparnya.
Dalam pernyataan tersebut, Departemen Pendidikan AS mengatakan kantor hak sipilnya telah menghubungi badan akreditasi Columbia mengenai dugaan pelanggaran tersebut.
(mas)
Lihat Juga :
