Proposal Nuklir Trump Izinkan Iran Memperkaya Uranium

TEHERAN - Amerika Serikat (AS) akan mengizinkan Iran memperkaya Uranium pada level rendah untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya sebagai bagian dari kesepakatan nuklir, menurut proposal yang diberikan kepada Iran dari pemerintahan Donald Trump. Axios melaporkan hal itu pada Senin (2/6/2025).

Laporan tersebut dapat meyakinkan para pendukung kesepakatan, mengingat desakan Iran bahwa mereka mempertahankan hak untuk memperkaya Uranium pada level tertentu, tetapi kemungkinan akan mendapat kritik pedas dari Israel dan sekutunya di Kongres AS.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menganjurkan serangan militer pendahuluan terhadap Iran.

Israel mengatakan satu-satunya kesepakatan nuklir yang diinginkannya mirip dengan yang disetujui mantan Pemimpin Libya Muammar Gaddafi pada tahun 2003, yang mengakibatkan penghancuran total infrastruktur nuklir Libya.

Trump mengatakan pekan lalu bahwa ia memperingatkan Netanyahu untuk tidak melancarkan serangan pendahuluan terhadap Iran.

Tetapi ia juga mengatakan pada hari Jumat bahwa ia menginginkan kesepakatan di mana "kita dapat meledakkan apa pun yang kita inginkan, tetapi tidak ada yang terbunuh."

Usulannya merupakan kemunduran serius dari pembicaraan semacam itu.

Usulan itu akan memungkinkan Iran memperkaya uranium hingga 3% di dalam wilayahnya untuk mempertahankan program nuklir sipil. Angka tersebut jauh di bawah level 60% yang berlaku saat ini, menurut Axios.

Angka tersebut mendekati level pengayaan 3,67% yang disetujui pemerintahan Barack Obama dengan Iran sebagai bagian dari kesepakatan nuklir 2015.

Apa yang Kita Ketahui

Pemerintahan Trump sebelumnya secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pada tahun 2018.

Jika usulan tersebut berlaku seperti yang dilaporkan Axios, itu akan menandai konsesi besar oleh pemerintahan Trump, yang menyatakan garis merahnya sendiri pada kesepakatan tersebut adalah mencegah Iran memperkaya uranium.

"Program pengayaan tidak akan pernah ada lagi di negara Iran. Itu garis merah kami. Tidak ada pengayaan," ujar utusan AS Steve Witkoff mengatakan kepada Breitbart News pada bulan Mei.

Seperti perjanjian Obama, Iran akan dibatasi untuk melakukan pengayaan pada ambang batas 3% untuk jangka waktu tertentu. JCPOA memberlakukan batas waktu 15 tahun pada batas pengayaan Iran.

Usulan Trump membiarkan batas waktu tersebut terbuka untuk putaran negosiasi berikutnya.

AS dan Iran telah mengadakan lima putaran pembicaraan sejauh ini. Negosiasi tersebut sebagian besar dimediasi oleh Oman, tetapi Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah bertemu langsung.

Usulan Trump yang dilaporkan Axios juga tampaknya menggemakan kesepakatan 2015 di bidang lain.

Iran tidak akan diizinkan membangun fasilitas pengayaan baru dan harus "membongkar infrastruktur penting untuk konversi dan pemrosesan uranium", Axios melaporkan.

Bahasa tersebut mirip dengan kesepakatan nuklir 2015, yang mengamanatkan Iran membongkar dan memindahkan dua pertiga sentrifusnya.

Usulan Trump menyerukan Iran membuat fasilitas pengayaan bawah tanahnya "tidak beroperasi" untuk jangka waktu yang akan dinegosiasikan para pihak.

Kesepakatan 2015 mencegah pengayaan di fasilitas bawah tanah Fordow hingga 2031. Witkoff mengirimkan proposal AS ke Iran pada hari Sabtu.

Konsorsium Pengayaan

Menurut Axios, hal itu sangat bergantung pada "sistem yang kuat untuk pemantauan dan verifikasi" oleh Badan Tenaga Atom Internasional.

Satu perbedaan utama antara kesepakatan 2015 dan proposal Trump adalah kesepakatan tersebut membayangkan konsorsium pengayaan regional yang mencakup Iran.

Beberapa laporan mengatakan Arab Saudi dan UEA, dua mitra utama AS, dapat bergabung dengan Iran sebagai bagian dari konsorsium tersebut.

Negara-negara Teluk dengan keras menentang kesepakatan nuklir 2015, karena mereka terkunci dalam perebutan proksi dengan Iran di seluruh wilayah.

Namun, Riyadh dan Abu Dhabi telah menjalin pemulihan hubungan dengan Republik Islam tersebut selama beberapa tahun terakhir.

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan setelah kunjungan Trump ke Riyadh pada bulan Mei bahwa kerajaan tersebut "sepenuhnya mendukung" perundingan nuklir.

Gedung Putih tidak mengonfirmasi maupun membantah laporan Axios. Iran belum mengomentarinya.

Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan dalam konferensi pers bahwa Teheran tengah mencari klarifikasi mengenai keringanan sanksi yang melemahkan sebagai bagian dari kesepakatan.

"Kami ingin menjamin sanksi dicabut secara efektif," ujar dia. "Sejauh ini, pihak Amerika belum ingin mengklarifikasi masalah ini."

Dewan redaksi Wall Street Journal menerbitkan artikel pada hari Minggu yang mengatakan pemerintahan Trump telah menghentikan semua aktivitas sanksi baru terhadap Iran.

Baca juga: Putin Dipermalukan dengan Serangan Pearl Harbor Rusia, Berikut 3 Penyebabnya