Intel Rusia Ungkap Perusahaan Serbia Diam-diam Kirim Amunisi ke Ukraina
Jum'at, 30 Mei 2025 - 17:45 WIB
loading...
Tentara Serbia menggelar latihan militer. Foto/anadolu
A
A
A
MOSKOW - Badan Intelijen Luar Negeri Rusia (SVR) menuduh perusahaan-perusahaan pertahanan Serbia menggunakan dokumentasi palsu dan pihak ketiga untuk secara diam-diam mengirim peluru artileri, roket, dan amunisi senjata ringan ke Ukraina. Badan tersebut membuat tuduhan tersebut dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs webnya pada hari Rabu (28/5/2025), berjudul "Industri Pertahanan Serbia Berusaha Menembak Rusia dari Belakang."
"Menurut informasi yang diterima SVR, perusahaan pertahanan Serbia terus memasok amunisi ke Kiev, yang melanggar 'kenetralan' yang dinyatakan Beograd," bunyi pernyataan tersebut.
SVR mengklaim perusahaan Serbia telah menggunakan "sertifikat pengguna akhir palsu" untuk merutekan senjata melalui Polandia, Republik Ceko, Bulgaria, dan negara-negara NATO lainnya, serta negara-negara Afrika yang tidak disebutkan namanya.
Senjata-senjata ini, kata badan tersebut, kemudian muncul di Ukraina. Menurut SVR, 100.000 roket dan peluru howitzer, bersama dengan satu juta peluru senjata ringan, telah ditransfer dengan cara ini.
Produsen senjata besar Serbia, termasuk perusahaan milik negara Yugoimport-SDPR, diduga terlibat dalam skema tersebut.
"Menurut informasi yang diterima SVR, perusahaan pertahanan Serbia terus memasok amunisi ke Kiev, yang melanggar 'kenetralan' yang dinyatakan Beograd," bunyi pernyataan tersebut.
SVR mengklaim perusahaan Serbia telah menggunakan "sertifikat pengguna akhir palsu" untuk merutekan senjata melalui Polandia, Republik Ceko, Bulgaria, dan negara-negara NATO lainnya, serta negara-negara Afrika yang tidak disebutkan namanya.
Senjata-senjata ini, kata badan tersebut, kemudian muncul di Ukraina. Menurut SVR, 100.000 roket dan peluru howitzer, bersama dengan satu juta peluru senjata ringan, telah ditransfer dengan cara ini.
Produsen senjata besar Serbia, termasuk perusahaan milik negara Yugoimport-SDPR, diduga terlibat dalam skema tersebut.
Lihat Juga :
