3 Fakta Malta Akan Mengakui Palestina sebagai Sebuah Negara

GAZA - Perdana Menteri Malta Robert Abela mengumumkan bahwa Malta akan mengakui Negara Palestina bulan Juni mendatang.

Melansir Malta Today, pengumuman itu disampaikan selama acara politik di mana Abela mengangkat masalah lokal dan global, dengan fokus khusus pada krisis kemanusiaan di Gaza.

3 Fakta Malta Akan Mengakui Palestina sebagai Sebuah Negara

1. Tidak Bisa Menutup Mata Tragedi Kemanusiaan

"Kita tidak bisa menutup mata terhadap tragedi kemanusiaan ini yang semakin memburuk setiap hari," kata Abela seperti dikutip oleh surat kabar itu mengacu pada pemboman brutal Israel di Gaza, yang menewaskan hampir 54.000 warga Palestina, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dilansir Anadolu.

Abela mengatakan langkah itu merupakan tanggung jawab moral dan bahwa Palestina akan diakui setelah konferensi pada tanggal 20 Juni.

Perdana menteri itu juga terkejut dengan kematian tragis sembilan anak dokter anak Palestina Alaa Al-Najjar pada hari Sabtu ketika pasukan Israel mengebom rumah mereka di Khan Younis, Gaza selatan, yang menyebabkan suaminya yang seorang dokter terluka parah dan hanya menyisakan satu dari anak-anak mereka untuk berduka.

"Malta siap menyambut Alaa Al-Najjar dan keluarganya di negara tersebut," kata Abela.

Baca Juga: Golden Dome, Bukti Ketakutan AS pada Perang Dunia III

2. Berulang Kali Kutuk Israel

PM Malta mengutuk keras apa yang disebutnya sebagai serangan "biadab" Israel di Jalur Gaza.

Robert Abela mencatat bahwa serangan hebat Senin malam di Gaza menewaskan lebih dari 300 orang, termasuk anak-anak dan wanita.

"Atas nama @maltagov saya mengutuk keras serangan biadab ini," tulisnya di X.

Abela menambahkan: "Saya tidak bisa cukup menekankan penderitaan Malta untuk perdamaian, di Gaza, Ukraina & sekitarnya."

Israel menyetujui gencatan senjata dengan kelompok Palestina Hamas sejak 19 Januari, dan kedua belah pihak sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang gencatan senjata ke tahap kedua sebelum Tel Aviv tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran di tengah bulan suci puasa umat Islam yang sedang berlangsung, Ramadan.

Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 48.500 warga Palestina sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak, dan meninggalkan Gaza dalam reruntuhan.

3. Mengambil Momentum pada Konferensi PBB

Partai politik sentris Momentum mengecam pemerintah Malta karena menunda pengakuan resmi Palestina, menuntut tindakan segera alih-alih menunggu hingga tanggal yang diusulkan pada bulan Juni.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Minggu, ketua Momentum Arnold Cassola mengkritik keras Perdana Menteri Robert Abela dan Menteri Luar Negeri Ian Borg menyusul komentar Borg saat tampil di Andrew Azzopardi di RTK103. Borg mengisyaratkan bahwa Malta, bersama dengan negara-negara lain, mungkin akan mengakui Negara Palestina pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juni.

Malta mungkin akan mengakui Palestina dalam pertemuan PBB bulan depan, kata Ian Borg

Cassola menuduh pemerintah sengaja menunda pengakuan untuk menyesuaikannya dengan jadwal diplomatik, alih-alih menanggapi krisis kemanusiaan yang mendesak yang terjadi di Gaza. Ia merujuk pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang baru-baru ini didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan perang, dengan menyatakan:

"Ini adalah waktu yang tepat. Netanyahu akan diberi waktu empat minggu untuk mengusir semua warga Palestina dari Gaza. Setelah wilayah itu menjadi gurun dan diduduki, maka Abela dan yang lainnya akan maju untuk mengakui Palestina."

Cassola lebih lanjut mengkritik pemerintah karena menarik diri dari pengakuan bersama yang direncanakan sebelumnya dengan Spanyol, Irlandia, dan Norwegia pada Mei 2024. "Malta seharusnya bertindak bulan lalu, tetapi Abela menarik diri pada saat-saat terakhir," katanya.

Menggambarkan pendekatan saat ini sebagai "memalukan", Cassola menuduh para pemimpin Malta memberi Netanyahu lebih banyak waktu untuk memperkuat kendali atas Gaza sambil bersembunyi di balik teknis hukum.

“Mereka memberinya semua waktu yang dibutuhkannya untuk mengubah fakta di lapangan dan kemudian bernegosiasi berdasarkan siapa yang masuk dan siapa yang keluar,” katanya, merujuk pada frasa “min hu ġewwa, ġewwa… min hu barra, barra” (siapa yang di dalam, tetap di dalam… siapa yang di luar, tetap di luar).

Ia menyimpulkan dengan menyerukan kembalinya kepemimpinan moral:

“Malta tidak membutuhkan pemimpin politik yang diatur oleh legalisme murahan. Yang kita butuhkan adalah perilaku etis dalam politik — segera.”

Pernyataan Momentum menambah kritik yang meningkat terhadap penanganan pemerintah atas pengakuan Palestina, karena tekanan meningkat di dalam negeri dan internasional untuk pengakuan diplomatik segera.