Trump Melarang Universitas Harvard Terima Mahasiswa Asing
Jum'at, 23 Mei 2025 - 21:30 WIB
loading...
A
A
A
“Harvard tidak dapat lagi menerima mahasiswa asing, dan mahasiswa asing yang ada harus pindah atau kehilangan status hukum mereka,” tulis Noem dalam surat kepada Presiden Harvard Alan Garber tertanggal 22 Mei.
Surat itu menegaskan, “Ini menjadi peringatan bagi semua universitas dan lembaga akademis di seluruh negeri.”
“Pemerintahan ini meminta Harvard bertanggung jawab atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Tiongkok di kampusnya,” ungkap surat itu.
Pencabutan sertifikasi SEVP Harvard dapat memengaruhi hampir 6.800 mahasiswa internasional yang saat ini terdaftar di kampus Cambridge, Massachusetts, yang mencakup sekitar 27% dari jumlah mahasiswa tahun 2024-2025.
“Merupakan hak istimewa, bukan hak asasi, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari pembayaran biaya kuliah yang lebih tinggi untuk membantu menambah dana abadi mereka yang bernilai miliaran dolar,” imbuh Noem.
Harvard telah mengecam keputusan tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum dan merupakan tindakan pembalasan politik.
Surat itu menegaskan, “Ini menjadi peringatan bagi semua universitas dan lembaga akademis di seluruh negeri.”
“Pemerintahan ini meminta Harvard bertanggung jawab atas tindakannya yang mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Tiongkok di kampusnya,” ungkap surat itu.
Pencabutan sertifikasi SEVP Harvard dapat memengaruhi hampir 6.800 mahasiswa internasional yang saat ini terdaftar di kampus Cambridge, Massachusetts, yang mencakup sekitar 27% dari jumlah mahasiswa tahun 2024-2025.
“Merupakan hak istimewa, bukan hak asasi, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari pembayaran biaya kuliah yang lebih tinggi untuk membantu menambah dana abadi mereka yang bernilai miliaran dolar,” imbuh Noem.
Harvard telah mengecam keputusan tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum dan merupakan tindakan pembalasan politik.
Lihat Juga :
