Soal Rusia Inginkan Pangkalan Militer Indonesia, PM Australia Dituduh Memberi Respons Licik
Senin, 28 April 2025 - 12:56 WIB
loading...
Oposisi Australia menuduh PM Anthony Albanese memberikan respons licik atas pertanyaan mengenai laporan bahwa Rusia ingin operasikan pangkalan di Biak, Indonesia. Foto/Simple Flying
A
A
A
SYDNEY - Koalisi oposisi Australia menuduh Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese memberikan "respons licik" atas pertanyaan mengenai laporan bahwa Rusia ingin operasikan pangkalan militer di Biak, Indonesia.
Oposisi menuntut pengarahan segera dari PM Albanese setelah pihak berwenang dilaporkan mengetahui masalah tersebut sejak Maret.
Siapa yang tahu apa dan kapan tentang permintaan tersebut telah muncul sebagai perubahan yang tak terduga dalam kampanye pemilihan federal, dengan Perdana Menteri dan menteri kabinet tetap malu-malu ketika ditanya secara terbuka.
Baca Juga: Spesifikasi Tupolev Tu-95, Pesawat Pengebom Nuklir Rusia yang Disebut Akan Dikerahkan ke Indonesia
Laporan ini awalnya muncul dari majalah pertahanan Janes, menyebutkan bahwa Rusia meminta kepada Indonesia untuk mengoperasikan pangkalan udara Biak untuk menempatkan pesawat-pesawat militernya, termasuk pesawat pengebom berkemampuan nuklir Tupolev Tu-95.
Indonesia telah menegaskan tidak ada permintaan seperti itu dari Rusia. Terlebih, konsitusi Indonesia melarang pasukan asing beroperasi di dalam negeri.
Mengutip laporan news.com.au, kesalahan dari pemimpin oposisi Peter Dutton awal bulan ini adalah ketika dia secara keliru mengatakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah secara terbuka mengonfirmasi permintaan Rusia dan faktanya tidak.
Kesalahan Dutton itu mengungkapkan bahwa oposisi Australia tampaknya tidak tahu banyak tentang masalah ini.
Juru bicara pertahanan dan urusan luar negeri koalisi oposisi, Andrew Hastie dan David Coleman, pada hari Senin (28/4/2025) mengatakan bahwa mereka tidak diberi tahu apa-apa.
"Pemerintah telah menolak untuk memberikan pengarahan kepada oposisi tentang masalah ini, yang merupakan inti dari keamanan nasional Australia," kata Andrew Hastie dan David Coleman dalam pernyataan bersama.
“Setiap upaya Rusia untuk mendapatkan akses ke lapangan udara yang hanya berjarak 1.300 km dari Darwin jelas merupakan masalah yang sangat memprihatinkan," lanjut mereka.
“Alih-alih memberikan pengarahan, pemerintah telah memberikan serangkaian tanggapan yang mengelak, menipu, dan licik.”
Mereka mengatakan Menteri Pertahanan Richard Marles telah memberi tahu mereka bahwa pihak oposisi akan mendapatkan pengarahan. "Tetapi kemudian mengubah pendiriannya dan mengatakan tidak akan ada pengarahan yang diberikan," papar mereka.
"Pengarahan harus segera diberikan kepada pihak oposisi—dengan cara yang sama seperti pemerintah sebelumnya memberikan pengarahan tentang masalah keamanan nasional kepada pihak oposisi, termasuk selama kampanye pemilihan terakhir," kata seorang anggota Parlemen senior kubu koalisi oposisi.
"Pemerintah sengaja berusaha menyesatkan dan mengaburkan agar tidak berterus terang tentang pengetahuan yang dimilikinya—dan tindakan apa yang diambilnya—terkait dengan usulan Rusia," ujarnya.
"Jelas bahwa Perdana Menteri menyembunyikan sesuatu."
Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, PM Albanese kembali menolak untuk mengungkapkan apa yang diketahuinya dan kapan tentang permintaan Rusia.
Dia malah menuduh Dutton telah berbicara kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
“Apa yang dilakukan orang dewasa dalam intelijen adalah menerimanya dan tidak...menyampaikannya melalui media,” kata Albanese.
“Apa yang kita ketahui tentang pentingnya transparansi, apa yang kita ketahui adalah, maaf, tetapi orang dewasa, orang dewasa, dalam hal intelijen, bertindak seperti orang dewasa," ujarnya.
“Mereka tidak terlibat dalam melihat setiap isu internasional sebagai peluang politik dalam negeri. Masalah utama di sini adalah bahwa Peter Dutton berbicara kepada Presiden Indonesia, itulah masalahnya di sini," imbuh PM Albanese.
Oposisi menuntut pengarahan segera dari PM Albanese setelah pihak berwenang dilaporkan mengetahui masalah tersebut sejak Maret.
Siapa yang tahu apa dan kapan tentang permintaan tersebut telah muncul sebagai perubahan yang tak terduga dalam kampanye pemilihan federal, dengan Perdana Menteri dan menteri kabinet tetap malu-malu ketika ditanya secara terbuka.
Baca Juga: Spesifikasi Tupolev Tu-95, Pesawat Pengebom Nuklir Rusia yang Disebut Akan Dikerahkan ke Indonesia
Laporan ini awalnya muncul dari majalah pertahanan Janes, menyebutkan bahwa Rusia meminta kepada Indonesia untuk mengoperasikan pangkalan udara Biak untuk menempatkan pesawat-pesawat militernya, termasuk pesawat pengebom berkemampuan nuklir Tupolev Tu-95.
Indonesia telah menegaskan tidak ada permintaan seperti itu dari Rusia. Terlebih, konsitusi Indonesia melarang pasukan asing beroperasi di dalam negeri.
Mengutip laporan news.com.au, kesalahan dari pemimpin oposisi Peter Dutton awal bulan ini adalah ketika dia secara keliru mengatakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah secara terbuka mengonfirmasi permintaan Rusia dan faktanya tidak.
Kesalahan Dutton itu mengungkapkan bahwa oposisi Australia tampaknya tidak tahu banyak tentang masalah ini.
Juru bicara pertahanan dan urusan luar negeri koalisi oposisi, Andrew Hastie dan David Coleman, pada hari Senin (28/4/2025) mengatakan bahwa mereka tidak diberi tahu apa-apa.
"Pemerintah telah menolak untuk memberikan pengarahan kepada oposisi tentang masalah ini, yang merupakan inti dari keamanan nasional Australia," kata Andrew Hastie dan David Coleman dalam pernyataan bersama.
“Setiap upaya Rusia untuk mendapatkan akses ke lapangan udara yang hanya berjarak 1.300 km dari Darwin jelas merupakan masalah yang sangat memprihatinkan," lanjut mereka.
“Alih-alih memberikan pengarahan, pemerintah telah memberikan serangkaian tanggapan yang mengelak, menipu, dan licik.”
Mereka mengatakan Menteri Pertahanan Richard Marles telah memberi tahu mereka bahwa pihak oposisi akan mendapatkan pengarahan. "Tetapi kemudian mengubah pendiriannya dan mengatakan tidak akan ada pengarahan yang diberikan," papar mereka.
"Pengarahan harus segera diberikan kepada pihak oposisi—dengan cara yang sama seperti pemerintah sebelumnya memberikan pengarahan tentang masalah keamanan nasional kepada pihak oposisi, termasuk selama kampanye pemilihan terakhir," kata seorang anggota Parlemen senior kubu koalisi oposisi.
"Pemerintah sengaja berusaha menyesatkan dan mengaburkan agar tidak berterus terang tentang pengetahuan yang dimilikinya—dan tindakan apa yang diambilnya—terkait dengan usulan Rusia," ujarnya.
"Jelas bahwa Perdana Menteri menyembunyikan sesuatu."
Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, PM Albanese kembali menolak untuk mengungkapkan apa yang diketahuinya dan kapan tentang permintaan Rusia.
Dia malah menuduh Dutton telah berbicara kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
“Apa yang dilakukan orang dewasa dalam intelijen adalah menerimanya dan tidak...menyampaikannya melalui media,” kata Albanese.
“Apa yang kita ketahui tentang pentingnya transparansi, apa yang kita ketahui adalah, maaf, tetapi orang dewasa, orang dewasa, dalam hal intelijen, bertindak seperti orang dewasa," ujarnya.
“Mereka tidak terlibat dalam melihat setiap isu internasional sebagai peluang politik dalam negeri. Masalah utama di sini adalah bahwa Peter Dutton berbicara kepada Presiden Indonesia, itulah masalahnya di sini," imbuh PM Albanese.
(mas)
Lihat Juga :
