Diancam Trump, Milisi yang didukung Iran di Irak Siap Lucuti Senjata
Senin, 07 April 2025 - 19:26 WIB
loading...
A
A
A
Kelompok Perlawanan, pilar utama jaringan pasukan proksi regional Iran, telah mengklaim bertanggung jawab atas puluhan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap Israel dan pasukan AS di Irak dan Suriah sejak genosida Gaza meletus sekitar 18 bulan lalu.
Farhad Alaaeldin, penasihat urusan luar negeri Al-Sudani, mengatakan kepada Reuters dalam menanggapi pertanyaan tentang pembicaraan perlucutan senjata bahwa perdana menteri berkomitmen memastikan semua senjata di Irak berada di bawah kendali negara melalui "dialog konstruktif dengan berbagai aktor nasional".
Kedua pejabat keamanan Irak tersebut mengatakan Al-Sudani mendesak perlucutan senjata oleh semua milisi dalam Perlawanan Islam di Irak, yang menyatakan kesetiaan mereka kepada Garda Revolusi Iran atau Pasukan Quds, bukan kepada Baghdad.
Beberapa kelompok telah banyak mengevakuasi markas mereka dan mengurangi kehadiran mereka di kota-kota besar, termasuk Mosul dan Anbar, sejak pertengahan Januari karena takut terkena serangan udara, menurut para pejabat dan komandan.
Banyak dari kelompok terakhir juga telah meningkatkan langkah-langkah keamanan mereka sendiri selama waktu itu, dengan lebih sering mengganti telepon seluler, kendaraan, dan tempat tinggal mereka.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan mereka terus mendesak Baghdad mengendalikan milisi. "Pasukan ini harus menanggapi panglima tertinggi Irak dan bukan Iran," papar Deplu AS.
Seorang pejabat Amerika, yang berbicara dengan syarat anonim, memperingatkan ada beberapa kejadian di masa lalu ketika milisi menghentikan serangan mereka karena tekanan AS, dan skeptis pelucutan senjata apa pun akan bersifat jangka panjang.
IRGC menolak berkomentar, sementara Kementerian Luar Negeri Iran dan Israel tidak menanggapi pertanyaan.
Menurut Shahbandar, pemerintah Irak belum menyelesaikan kesepakatan dengan para pemimpin militan, dengan mekanisme pelucutan senjata yang masih dalam pembahasan.
“Opsi yang dipertimbangkan termasuk mengubah kelompok-kelompok tersebut menjadi partai politik dan mengintegrasikan mereka ke dalam angkatan bersenjata Irak,” ujar dia.
Meskipun nasib dari setiap proses pelucutan senjata masih belum pasti, diskusi tersebut tetap menandai pertama kalinya milisi siap menyerah pada tekanan Barat yang sudah lama ada untuk melakukan demiliterisasi.
Pergeseran ini terjadi pada saat yang genting bagi "Poros Perlawanan" regional Teheran yang telah didirikannya dengan biaya besar selama beberapa dekade untuk menentang Israel dan pengaruh AS.
Farhad Alaaeldin, penasihat urusan luar negeri Al-Sudani, mengatakan kepada Reuters dalam menanggapi pertanyaan tentang pembicaraan perlucutan senjata bahwa perdana menteri berkomitmen memastikan semua senjata di Irak berada di bawah kendali negara melalui "dialog konstruktif dengan berbagai aktor nasional".
Kedua pejabat keamanan Irak tersebut mengatakan Al-Sudani mendesak perlucutan senjata oleh semua milisi dalam Perlawanan Islam di Irak, yang menyatakan kesetiaan mereka kepada Garda Revolusi Iran atau Pasukan Quds, bukan kepada Baghdad.
Beberapa kelompok telah banyak mengevakuasi markas mereka dan mengurangi kehadiran mereka di kota-kota besar, termasuk Mosul dan Anbar, sejak pertengahan Januari karena takut terkena serangan udara, menurut para pejabat dan komandan.
Banyak dari kelompok terakhir juga telah meningkatkan langkah-langkah keamanan mereka sendiri selama waktu itu, dengan lebih sering mengganti telepon seluler, kendaraan, dan tempat tinggal mereka.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan mereka terus mendesak Baghdad mengendalikan milisi. "Pasukan ini harus menanggapi panglima tertinggi Irak dan bukan Iran," papar Deplu AS.
Seorang pejabat Amerika, yang berbicara dengan syarat anonim, memperingatkan ada beberapa kejadian di masa lalu ketika milisi menghentikan serangan mereka karena tekanan AS, dan skeptis pelucutan senjata apa pun akan bersifat jangka panjang.
IRGC menolak berkomentar, sementara Kementerian Luar Negeri Iran dan Israel tidak menanggapi pertanyaan.
Menurut Shahbandar, pemerintah Irak belum menyelesaikan kesepakatan dengan para pemimpin militan, dengan mekanisme pelucutan senjata yang masih dalam pembahasan.
“Opsi yang dipertimbangkan termasuk mengubah kelompok-kelompok tersebut menjadi partai politik dan mengintegrasikan mereka ke dalam angkatan bersenjata Irak,” ujar dia.
Meskipun nasib dari setiap proses pelucutan senjata masih belum pasti, diskusi tersebut tetap menandai pertama kalinya milisi siap menyerah pada tekanan Barat yang sudah lama ada untuk melakukan demiliterisasi.
Pergeseran ini terjadi pada saat yang genting bagi "Poros Perlawanan" regional Teheran yang telah didirikannya dengan biaya besar selama beberapa dekade untuk menentang Israel dan pengaruh AS.
Lihat Juga :
