5 Kontroversi Thaksin Shinawatra, Eks PM Thailand yang Jadi Dewan Penasihat Danantara

2. Skandal Perang Melawan Narkoba

Pada tahun 2003, Thaksin meluncurkan "perang melawan narkoba", sebuah kampanye yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran narkoba di Thailand.

Namun, kebijakan ini mengundang kecaman internasional dan domestik karena melibatkan pembunuhan di luar proses hukum.

Banyak laporan yang mengungkapkan bahwa lebih dari 2.500 orang tewas selama kampanye tersebut, dengan banyak dari mereka yang tidak memiliki bukti keterlibatan dalam perdagangan narkoba.

Human Rights Watch mengkritik kebijakan ini karena dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Selain itu, kebijakan ini dilihat sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang dipimpin Thaksin.

Dia dianggap menargetkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan politik dan sosial tertentu. Dampak negatif dari skandal ini adalah menurunnya dukungan terhadap Thaksin di kalangan berbagai organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia.

3. Pernah Kabur ke Luar Negeri

Pada September 2006, Thaksin digulingkan melalui sebuah kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin.

Setelah kudeta, Thaksin melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari berbagai dakwaan hukum, termasuk tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kudeta ini tidak hanya merusak citra politik Thaksin, tetapi juga memperburuk ketegangan politik di Thailand.

Pendukung Thaksin, yang dikenal dengan sebutan "Red Shirts", memprotes keras tindakan militer tersebut, sementara oposisi yang disebut "Yellow Shirts" mendukung langkah militer tersebut.

Kaburnya Thaksin ke luar negeri menambah kontroversi yang melingkupi kepemimpinannya, dengan banyak pihak yang merasa bahwa dia telah melarikan diri dari tanggung jawab hukum.