Hamas Senang Trump Cabut Rencana AS Usir Warga Gaza
Kamis, 13 Maret 2025 - 14:34 WIB
loading...
Anggota Brigade Al-Qassam dan seorang sandera Israel terlihat saat penyerahan tiga sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional di kamp pengungsi al-Nuseirat, Gaza tengah, pada 22 Februari 2025. Foto/Rizek Abdeljawad/Xinhua
A
A
A
GAZA - Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tampaknya menarik diri dari usulannya memindahkan lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza secara permanen.
Pernyataan pejabat Hamas itu muncul setelah Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa "tidak ada yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza" sebagai tanggapan atas pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri (PM) Irlandia Taoiseach Micheal Martin.
"Jika pernyataan Presiden AS Trump merupakan penarikan diri dari gagasan untuk memindahkan warga Jalur Gaza, maka pernyataan itu disambut baik," ujar Qassem.
"Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan pendudukan Israel melaksanakan semua ketentuan perjanjian gencatan senjata," papar dia.
Trump mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Timur Tengah dan sekitarnya bulan lalu ketika dia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan menyarankan agar penduduk Palestina di wilayah yang dilanda perang itu dipindahkan secara permanen untuk tinggal di negara-negara tetangga.
Pembalikan sikap Trump terjadi setelah para menteri luar negeri Arab bertemu Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff di Qatar pada hari Rabu untuk membahas rekonstruksi Gaza.
Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Qatar, para menteri luar negeri dari Qatar, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina hadir dalam pertemuan tersebut.
“Para menteri luar negeri Arab membahas rencana rekonstruksi Gaza, yang disetujui pada KTT Liga Arab yang diadakan di Kairo pada tanggal 4 Maret 2025,” ungkap kementerian tersebut.
“Mereka juga setuju dengan utusan AS untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana ini sebagai dasar bagi upaya rekonstruksi di sektor tersebut,” papar kementerian itu.
Pada hari Sabtu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 orang secara resmi mengadopsi rencana untuk Gaza yang diajukan Liga Arab pada pertemuan darurat di Arab Saudi.
Prakarsa yang dipelopori Mesir tersebut muncul sebagai usulan untuk membangun kembali Jalur Gaza di bawah pemerintahan Otoritas Palestina mendatang sebagai tanggapan atas ancaman Trump mengambil alih Gaza dan mengosongkan wilayah tersebut dari penduduknya.
Putaran baru pembicaraan tentang gencatan senjata di Gaza juga dimulai di Qatar pada hari Selasa, dengan Witkoff dikirim ke Doha untuk mediasi.
“Para menteri Arab menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki, menekankan perlunya upaya sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan solusi dua negara, memastikan terpenuhinya aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan,” papar pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar.
Pada hari Minggu, Taher al-Nono, penasihat politik untuk pimpinan Hamas, mengonfirmasi pembicaraan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington di ibu kota Qatar yang difokuskan pada pembebasan seorang warga negara ganda Amerika-Israel yang ditahan kelompok bersenjata di Gaza.
Al-Nono mengatakan pertemuan antara para pemimpin Hamas dan negosiator sandera AS, Adam Boehler, juga membahas cara melihat implementasi perjanjian gencatan senjata bertahap antara Hamas dan Israel yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza.
Pembahasan langsung antara Boehler dan Hamas melanggar kebijakan Washington yang telah berlaku selama puluhan tahun untuk tidak bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang dicap AS sebagai "organisasi teroris".
Delegasi Hamas juga telah bertemu selama dua hari terakhir dengan para mediator Mesir dan menegaskan kembali kesiapannya merundingkan tahap berikutnya dari gencatan senjata dengan Israel, sementara Israel mengirim negosiator ke Doha pada hari Senin untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata.
Tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza yang berlangsung selama 42 hari berakhir awal bulan ini tanpa persetujuan dari Israel pada tahap-tahap selanjutnya yang dimaksudkan untuk mengamankan akhir yang langgeng dari perangnya di Gaza.
Israel kemudian memberlakukan blokade penuh terhadap Gaza, yang telah memasuki hari ke-12 dan mencakup pencegahan masuknya makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ke wilayah tersebut dalam apa yang digambarkan sebagai tindakan hukuman kolektif dan “bantuan kemanusiaan sebagai senjata” Israel untuk menekan Hamas.
Baca juga: Hamas Kecam Israel Gunakan Bantuan sebagai Kartu Pemerasan Politik
Pernyataan pejabat Hamas itu muncul setelah Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa "tidak ada yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza" sebagai tanggapan atas pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri (PM) Irlandia Taoiseach Micheal Martin.
"Jika pernyataan Presiden AS Trump merupakan penarikan diri dari gagasan untuk memindahkan warga Jalur Gaza, maka pernyataan itu disambut baik," ujar Qassem.
"Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan pendudukan Israel melaksanakan semua ketentuan perjanjian gencatan senjata," papar dia.
Trump mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Timur Tengah dan sekitarnya bulan lalu ketika dia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan menyarankan agar penduduk Palestina di wilayah yang dilanda perang itu dipindahkan secara permanen untuk tinggal di negara-negara tetangga.
Pembalikan sikap Trump terjadi setelah para menteri luar negeri Arab bertemu Utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff di Qatar pada hari Rabu untuk membahas rekonstruksi Gaza.
Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Qatar, para menteri luar negeri dari Qatar, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina hadir dalam pertemuan tersebut.
“Para menteri luar negeri Arab membahas rencana rekonstruksi Gaza, yang disetujui pada KTT Liga Arab yang diadakan di Kairo pada tanggal 4 Maret 2025,” ungkap kementerian tersebut.
“Mereka juga setuju dengan utusan AS untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana ini sebagai dasar bagi upaya rekonstruksi di sektor tersebut,” papar kementerian itu.
Pada hari Sabtu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 orang secara resmi mengadopsi rencana untuk Gaza yang diajukan Liga Arab pada pertemuan darurat di Arab Saudi.
Prakarsa yang dipelopori Mesir tersebut muncul sebagai usulan untuk membangun kembali Jalur Gaza di bawah pemerintahan Otoritas Palestina mendatang sebagai tanggapan atas ancaman Trump mengambil alih Gaza dan mengosongkan wilayah tersebut dari penduduknya.
Perundingan Gencatan Senjata Gaza
Putaran baru pembicaraan tentang gencatan senjata di Gaza juga dimulai di Qatar pada hari Selasa, dengan Witkoff dikirim ke Doha untuk mediasi.
“Para menteri Arab menekankan pentingnya mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki, menekankan perlunya upaya sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian yang adil dan menyeluruh berdasarkan solusi dua negara, memastikan terpenuhinya aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan,” papar pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar.
Pada hari Minggu, Taher al-Nono, penasihat politik untuk pimpinan Hamas, mengonfirmasi pembicaraan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Washington di ibu kota Qatar yang difokuskan pada pembebasan seorang warga negara ganda Amerika-Israel yang ditahan kelompok bersenjata di Gaza.
Al-Nono mengatakan pertemuan antara para pemimpin Hamas dan negosiator sandera AS, Adam Boehler, juga membahas cara melihat implementasi perjanjian gencatan senjata bertahap antara Hamas dan Israel yang bertujuan mengakhiri perang di Gaza.
Pembahasan langsung antara Boehler dan Hamas melanggar kebijakan Washington yang telah berlaku selama puluhan tahun untuk tidak bernegosiasi dengan kelompok-kelompok yang dicap AS sebagai "organisasi teroris".
Delegasi Hamas juga telah bertemu selama dua hari terakhir dengan para mediator Mesir dan menegaskan kembali kesiapannya merundingkan tahap berikutnya dari gencatan senjata dengan Israel, sementara Israel mengirim negosiator ke Doha pada hari Senin untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata.
Tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza yang berlangsung selama 42 hari berakhir awal bulan ini tanpa persetujuan dari Israel pada tahap-tahap selanjutnya yang dimaksudkan untuk mengamankan akhir yang langgeng dari perangnya di Gaza.
Israel kemudian memberlakukan blokade penuh terhadap Gaza, yang telah memasuki hari ke-12 dan mencakup pencegahan masuknya makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ke wilayah tersebut dalam apa yang digambarkan sebagai tindakan hukuman kolektif dan “bantuan kemanusiaan sebagai senjata” Israel untuk menekan Hamas.
Baca juga: Hamas Kecam Israel Gunakan Bantuan sebagai Kartu Pemerasan Politik
(sya)
Lihat Juga :
