Seluruh Kedutaan Besar AS Diminta Kurangi Staf 10%
Jum'at, 14 Februari 2025 - 21:45 WIB
loading...
Kedubes AS di Kolombia. Foto/anadolu
A
A
A
WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) memerintahkan kedutaan besar (kedubes) di seluruh dunia untuk bersiap menghadapi pengurangan staf.
ABC News dan Reuters melaporkan perintah itu pada hari Kamis (13/2/2025), mengutip sejumlah sumber.
“Beberapa misi diplomatik telah diinstruksikan mempertimbangkan pengurangan staf yang dipekerjakan di AS dan lokal sebesar 10%,” tulis Reuters, mengutip sumber yang dekat dengan masalah tersebut.
“Pejabat senior kedutaan dilaporkan telah diminta menyusun daftar lengkap semua karyawan, termasuk staf tetap, tidak tetap, dan sementara,” sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada ABC News.
Perintah yang dilaporkan itu dikeluarkan sesaat sebelum Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berjudul "Satu Suara untuk Hubungan Luar Negeri Amerika," yang mengamanatkan staf Departemen Luar Negeri harus selaras dengan tujuan kebijakan luar negeri pemerintahannya.
Perintah tersebut menekankan perlunya Menteri Luar Negeri mempertahankan "tenaga kerja patriot yang luar biasa" dan mencakup ketentuan untuk mereformasi Dinas Luar Negeri melalui revisi staf dan perubahan pada Manual dan Buku Pegangan Urusan Luar Negeri.
Sejalan dengan upaya pemangkasan biaya, pemerintahan Trump juga mempertimbangkan menutup beberapa konsulat dan kantor diplomatik AS di seluruh dunia, demikian dilaporkan NBC News pada hari Rabu.
Konsulat AS di Eropa, Kanada, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik termasuk di antara yang sedang ditinjau, menurut laporan media tersebut.
Para pejabat dilaporkan telah diminta menilai relevansi fasilitas-fasilitas ini dengan agenda America First Trump, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan diplomatik dan potensi kegiatan pemerintah tambahan seperti kontak militer dan pengumpulan intelijen.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari inisiatif Presiden Trump yang lebih luas untuk membentuk kembali tenaga kerja federal.
Dia telah mengusulkan pengurangan 10% pegawai pemerintah, dalam upaya merampingkan operasi dan mengurangi biaya.
Pemerintah AS telah memulai PHK besar-besaran terhadap pekerja masa percobaan, yang berdampak pada hampir semua orang yang belum memperoleh perlindungan pegawai negeri.
Selain itu, pemerintah telah meluncurkan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dipimpin miliarder Elon Musk, untuk merampingkan operasi federal dengan target memangkas pengeluaran sebesar USD2 triliun dari anggaran federal.
Musk mengakui mencapai tujuan ini merupakan hal yang sulit, sambil mengisyaratkan upaya tersebut dapat menghasilkan penghematan sebesar USD1 triliun.
Sebagai bagian dari langkah-langkah penghematan biaya, DOGE telah menerapkan pengurangan yang signifikan, termasuk pembubaran Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB), serta memberlakukan pembatasan ketat pada hibah National Institutes of Health (NIH) sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menghilangkan pemborosan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi pemerintah.
Baca juga: Trump ingin Rusia Kembali ke G8, Tuding Biden Picu Perang Ukraina
ABC News dan Reuters melaporkan perintah itu pada hari Kamis (13/2/2025), mengutip sejumlah sumber.
“Beberapa misi diplomatik telah diinstruksikan mempertimbangkan pengurangan staf yang dipekerjakan di AS dan lokal sebesar 10%,” tulis Reuters, mengutip sumber yang dekat dengan masalah tersebut.
“Pejabat senior kedutaan dilaporkan telah diminta menyusun daftar lengkap semua karyawan, termasuk staf tetap, tidak tetap, dan sementara,” sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada ABC News.
Perintah yang dilaporkan itu dikeluarkan sesaat sebelum Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berjudul "Satu Suara untuk Hubungan Luar Negeri Amerika," yang mengamanatkan staf Departemen Luar Negeri harus selaras dengan tujuan kebijakan luar negeri pemerintahannya.
Perintah tersebut menekankan perlunya Menteri Luar Negeri mempertahankan "tenaga kerja patriot yang luar biasa" dan mencakup ketentuan untuk mereformasi Dinas Luar Negeri melalui revisi staf dan perubahan pada Manual dan Buku Pegangan Urusan Luar Negeri.
Sejalan dengan upaya pemangkasan biaya, pemerintahan Trump juga mempertimbangkan menutup beberapa konsulat dan kantor diplomatik AS di seluruh dunia, demikian dilaporkan NBC News pada hari Rabu.
Konsulat AS di Eropa, Kanada, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik termasuk di antara yang sedang ditinjau, menurut laporan media tersebut.
Para pejabat dilaporkan telah diminta menilai relevansi fasilitas-fasilitas ini dengan agenda America First Trump, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebutuhan diplomatik dan potensi kegiatan pemerintah tambahan seperti kontak militer dan pengumpulan intelijen.
Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari inisiatif Presiden Trump yang lebih luas untuk membentuk kembali tenaga kerja federal.
Dia telah mengusulkan pengurangan 10% pegawai pemerintah, dalam upaya merampingkan operasi dan mengurangi biaya.
Pemerintah AS telah memulai PHK besar-besaran terhadap pekerja masa percobaan, yang berdampak pada hampir semua orang yang belum memperoleh perlindungan pegawai negeri.
Selain itu, pemerintah telah meluncurkan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dipimpin miliarder Elon Musk, untuk merampingkan operasi federal dengan target memangkas pengeluaran sebesar USD2 triliun dari anggaran federal.
Musk mengakui mencapai tujuan ini merupakan hal yang sulit, sambil mengisyaratkan upaya tersebut dapat menghasilkan penghematan sebesar USD1 triliun.
Sebagai bagian dari langkah-langkah penghematan biaya, DOGE telah menerapkan pengurangan yang signifikan, termasuk pembubaran Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB), serta memberlakukan pembatasan ketat pada hibah National Institutes of Health (NIH) sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menghilangkan pemborosan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi pemerintah.
Baca juga: Trump ingin Rusia Kembali ke G8, Tuding Biden Picu Perang Ukraina
(sya)
Lihat Juga :
