Vietnam Bakal Pecat 100.000 Pegawai Pemerintah untuk Hemat Anggaran, Indonesia Berani Tiru?

HANOI - Vietnam berencana memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22 untuk menghemat miliaran dolar anggaran pemerintah, meniru langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan "diet" anggaran namun tidak dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga seperti yang akan dilakukan Vietnam dan AS.

Dari pemangkasan lembaga dan kementerian yang direncanakan Vietnam, 100.000 pegawai akan diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Kedati demikian, belum ada kejelasan tentang bagaimana target yang jauh lebih besar itu akan tercapai.

Upaya tersebut—yang akan diajukan ke Parlemen dalam beberapa hari mendatang—menimbulkan keresahan di negara komunis yang selama ini menganggap bekerja untuk negara berarti pekerjaan seumur hidup.

Baca Juga: Trump: Elon Musk Ungkap Korupsi Bernilai Miliaran Dolar di Pentagon

Pemimpin tertinggi Vietnam To Lam, yang setengah tahun lalu menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis setelah kematian pendahulunya, mengatakan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi "tempat berlindung yang aman bagi pejabat yang lemah".

"Jika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, terkadang kita harus minum obat pahit dan menahan rasa sakit untuk mengangkat tumor," kata Lam pada Desember lalu.

Reformasi tersebut, yang digambarkan sebagai "revolusi" oleh para pejabat senior, akan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22. Media, pegawai negeri, polisi, dan militer semuanya akan menghadapi pemangkasan jumlah personel.

Hampir 2 juta orang bekerja di sektor publik pada tahun 2022, dan satu dari lima pekerjaan ini akan hilang dalam lima tahun ke depan, menurut pemerintah Vietnam, yang dilansir AFP, Selasa (11/2/2025).

Beberapa orang telah diberi tahu, seperti Thanh, nama samaran untuk melindungi identitasnya, yang mengatakan kepada AFP bahwa kariernya selama 12 tahun sebagai produser televisi pemerintah telah "dihentikan secara agresif" bulan lalu.

Saluran berita yang dikendalikan negara tempat dia bekerja ditutup, satu dari lima penyiar telah diberhentikan, dan ayah dua anak itu diberi pemberitahuan dua minggu sebelumnya.

"Sangat menyakitkan untuk dibicarakan," kata pria berusia 42 tahun itu, yang beralih menjadi sopir taksi.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada tahun 2024, Vietnam—pusat manufaktur global yang sangat bergantung pada ekspor—menargetkan pertumbuhan delapan persen tahun ini.

Namun, kecemasan meningkat atas potensi kerentanan negara itu terhadap tarif di bawah pemerintahan Trump yang baru.

Birokrasi yang membengkak juga dianggap sebagai penghambat pertumbuhan, seperti halnya kampanye antikorupsi yang telah memperlambat transaksi sehari-hari.

Vietnam bertujuan untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan melompat ke jajaran negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

"Mereka benar-benar ingin mencapai tujuan tersebut," kata Nguyen Hong Hai, pakar di Fulbright Vietnamese Scholar di American University, Washington DC.

"Ini tentang (menunjukkan) legitimasi partai, kekuatan partai."

Pihak berwenang mengatakan penghematan dari pemotongan belanja dapat mencapai USD4,5 miliar (113 triliun dong) selama lima tahun ke depan, meskipun ada biaya lebih dari USD5 miliar untuk paket pensiun dan pesangon.

Namun, Vu Quynh Huong, seorang pegawai negeri, mengatakan bahwa dia khawatir bahwa staf yang paling cakap—yang akan memiliki pilihan untuk bekerja di tempat lain—bisa jadi adalah mereka yang akan keluar.

"Saya sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini," kata pria berusia 51 tahun itu kepada AFP. "Saya dapat bekerja sebagai konsultan lepas atau untuk bisnis keluarga saya."

Upaya Antikorupsi

Merampingkan birokrasi telah menjadi kebijakan Partai Komunis selama hampir satu dekade, tetapi Lam mendorong skema tersebut dengan intensitas dan kecepatan.

Lam juga dengan antusias menjalankan kampanye antikorupsi yang telah melibatkan puluhan pemimpin bisnis dan tokoh senior pemerintah, termasuk dua presiden dan tiga wakil perdana menteri sejak 2021.

Para kritikus menuduhnya menargetkan para pesaingnya melalui tindakan tersebut, tetapi upaya tersebut terbukti populer di kalangan publik, dan para analis mengatakan Lam mungkin ingin memperkuat legitimasinya menjelang kongres Partai Komunis berikutnya pada awal 2026.

Namun, kekacauan tersebut mengancam reputasi stabilitas negara tersebut dan ada kekhawatiran reformasi birokrasi juga dapat menyebabkan kekacauan jangka pendek.

Vietnam berada di peringkat ke-83 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, dan pertanyaan juga muncul tentang pelaksanaan program tersebut.

Thanh mengatakan keputusan tentang pegawai mana yang akan dipertahankan, dan mana yang akan dipecat, "tidak didasarkan pada kemampuan staf".

"Dulu saya merasa bangga memberi tahu orang-orang tentang pekerjaan saya. Sekarang saya merasa seperti kehilangan kehormatan," katanya.