Pejabat Arab Saudi Balas Netanyahu: Pindahkan Saja Israel ke Alaska
Minggu, 09 Februari 2025 - 06:00 WIB
loading...
Anggota Dewan Syura Kerajaan Arab Saudi Yousef bin Trad Al-Saadoun membalas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan mengusulkan agar Israel dipindahkan saja ke Alaska. Foto/SPA
A
A
A
RIYADH - Seorang anggota Dewan Syura Kerajaan Arab Saudi yang berpengaruh, Yousef bin Trad Al-Saadoun, merespons saran sinis Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi.
Dia membalas dengan mengusulkan agar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan saja warga Israel di Alaska dan kemudian ke Greenland setelah mencaploknya.
Dalam tulisannya di surat kabar Okaz pada hari Jumat, Al-Saadoun mengkritik pendekatan Trump terhadap kebijakan Timur Tengah, dengan menyatakan bahwa keputusan yang gegabah berasal dari mengabaikan saran pakar dan mengabaikan dialog.
Baca Juga: Netanyahu Ngotot Negara Palestina Dibangun di Arab Saudi: Mereka Punya Banyak Lahan
Dia memperingatkan bahwa Zionis dan sekutu mereka akan gagal memanipulasi kepemimpinan Arab Saudi melalui tekanan media dan manuver politik.
Menyindir pemerintahan Trump, Al-Saadoun mengatakan: "Kebijakan luar negeri resmi Amerika Serikat akan mengupayakan pendudukan ilegal atas tanah kedaulatan dan pembersihan etnis penduduknya, yang merupakan pendekatan Israel dan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.”
“Siapa pun yang mengikuti jejak kemunculan dan kelanjutan Israel jelas menyadari bahwa rencana ini tentu saja dirumuskan dan disetujui oleh entitas Zionis, dan diserahkan kepada sekutu mereka untuk dibaca dari podium Gedung Putih,” paparnya.
"Zionis dan pendukung mereka harus menyadari betul bahwa mereka tidak akan dapat memikat kepemimpinan dan pemerintah Saudi ke dalam perangkap manuver media dan tekanan politik palsu,” imbuh dia, yang dikutip Middle East Eye, Minggu (9/2/2025).
Dewan Syura Kerajaan Arab Saudi adalah majelis konsultatif yang memberi nasihat kepada raja tentang masalah legislatif dan kebijakan tetapi tidak memiliki kewenangan legislatif. Anggotanya ditunjuk oleh raja dan membahas undang-undang, rencana ekonomi, dan kebijakan sosial.
Pada hari Kamis, Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel: "Saudi dapat mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana."
Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa mereka hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalur yang jelas menuju pendirian Negara Palestina.
Pejabat Palestina dan Mesir telah mengutuk saran Netanyahu untuk mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi, menyebutnya sebagai serangan terhadap kedaulatan kerajaan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam usulan tersebut sebagai "rasis dan antiperdamaian”, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi.
Hussein Al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan pernyataan Netanyahu mengabaikan hukum dan konvensi internasional.
“Negara Palestina hanya akan berdiri di tanah Palestina,” tegasnya.
Mesir juga mengecam saran Netanyahu, dengan menyebutnya sebagai saran tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima. Kementerian Luar Negerinya menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu melanggar kedaulatan Arab Saudi dan melanggar hukum internasional serta Piagam PBB.
Arab Saudi telah berulang kali menyatakan bahwa normalisasi dengan Israel bergantung pada pembentukan Negara Palestina.
Dia membalas dengan mengusulkan agar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan saja warga Israel di Alaska dan kemudian ke Greenland setelah mencaploknya.
Dalam tulisannya di surat kabar Okaz pada hari Jumat, Al-Saadoun mengkritik pendekatan Trump terhadap kebijakan Timur Tengah, dengan menyatakan bahwa keputusan yang gegabah berasal dari mengabaikan saran pakar dan mengabaikan dialog.
Baca Juga: Netanyahu Ngotot Negara Palestina Dibangun di Arab Saudi: Mereka Punya Banyak Lahan
Dia memperingatkan bahwa Zionis dan sekutu mereka akan gagal memanipulasi kepemimpinan Arab Saudi melalui tekanan media dan manuver politik.
Menyindir pemerintahan Trump, Al-Saadoun mengatakan: "Kebijakan luar negeri resmi Amerika Serikat akan mengupayakan pendudukan ilegal atas tanah kedaulatan dan pembersihan etnis penduduknya, yang merupakan pendekatan Israel dan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.”
“Siapa pun yang mengikuti jejak kemunculan dan kelanjutan Israel jelas menyadari bahwa rencana ini tentu saja dirumuskan dan disetujui oleh entitas Zionis, dan diserahkan kepada sekutu mereka untuk dibaca dari podium Gedung Putih,” paparnya.
"Zionis dan pendukung mereka harus menyadari betul bahwa mereka tidak akan dapat memikat kepemimpinan dan pemerintah Saudi ke dalam perangkap manuver media dan tekanan politik palsu,” imbuh dia, yang dikutip Middle East Eye, Minggu (9/2/2025).
Dewan Syura Kerajaan Arab Saudi adalah majelis konsultatif yang memberi nasihat kepada raja tentang masalah legislatif dan kebijakan tetapi tidak memiliki kewenangan legislatif. Anggotanya ditunjuk oleh raja dan membahas undang-undang, rencana ekonomi, dan kebijakan sosial.
Saran Netanyahu agar Negara Palestina Didirikan di Arab Saudi
Pada hari Kamis, Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 Israel: "Saudi dapat mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana."
Pernyataan itu muncul setelah Riyadh menegaskan kembali bahwa mereka hanya akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika ada jalur yang jelas menuju pendirian Negara Palestina.
Pejabat Palestina dan Mesir telah mengutuk saran Netanyahu untuk mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi, menyebutnya sebagai serangan terhadap kedaulatan kerajaan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam usulan tersebut sebagai "rasis dan antiperdamaian”, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan stabilitas Arab Saudi.
Hussein Al-Sheikh, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan pernyataan Netanyahu mengabaikan hukum dan konvensi internasional.
“Negara Palestina hanya akan berdiri di tanah Palestina,” tegasnya.
Mesir juga mengecam saran Netanyahu, dengan menyebutnya sebagai saran tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diterima. Kementerian Luar Negerinya menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu melanggar kedaulatan Arab Saudi dan melanggar hukum internasional serta Piagam PBB.
Arab Saudi telah berulang kali menyatakan bahwa normalisasi dengan Israel bergantung pada pembentukan Negara Palestina.
(mas)
Lihat Juga :
