3 Alasan PM Netanyahu Meminta Raja Salman Mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi

GAZA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak syarat pembentukan negara Palestina sebagai ganti normalisasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Dia meminta Raja Arab Saudi Salman untuk mendirikan negara bagi warga Palestina di tanahnya.

3 Alasan PM Netanyahu Meminta Raja Salman Mendirikan Negara Palestina di Arab Saudi

1. Saudi Memiliki Wilayah yang Luas

Dalam wawancara dengan Channel 14 Israel, Netanyahu menanggapi pertanyaan tentang syarat Arab Saudi untuk mendirikan negara Palestina sebagai ganti normalisasi: "Saudi dapat mendirikan negara Palestina di Arab Saudi; mereka memiliki banyak tanah di sana."

Baca Juga: Para Sandera Israel Diwawancarai Pejuang Hamas untuk Dapat Sertifikat Pembebasan

2. Negara Palestina Adalah Ancaman bagi Israel

Netanyahu menyatakan bahwa negara Palestina adalah "ancaman keamanan bagi Israel", dengan menyatakan: "Khususnya bukan negara Palestina. Setelah 7 Oktober? Tahukah Anda apa itu? Ada negara Palestina. Namanya Gaza. Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan."

Netanyahu berkomentar: "Saya pikir perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya layak, saya pikir itu akan terjadi."

Ia mengklaim bahwa Riyadh tidak menetapkan pembentukan negara Palestina untuk normalisasi dengan Israel, meskipun Kementerian Luar Negeri Saudi, serta Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman, telah menyatakan pembentukan negara Palestina adalah syarat untuk normalisasi pada lebih dari satu kesempatan.

3. Israel Sudah Melakukan Negosiasi dengan Saudi selama 3 Tahun

Melansir Middle East Monitor, Netanyahu juga mengklaim dalam pernyataannya bahwa Israel telah melakukan negosiasi rahasia dengan Arab Saudi selama tiga tahun, menambahkan bahwa ia: "Tidak akan membuat perjanjian yang akan membahayakan Negara Israel."

Komentar tersebut muncul di tengah kunjungan Netanyahu ke Washington, DC, di mana ia muncul bersama mantan Presiden AS Donald Trump yang mengungkap rencana kontroversial untuk "mengambil alih" Gaza dan menggusur jutaan warga Palestina.

Rencana pembersihan etnis di Jalur Gaza, yang dikecam oleh para pemimpin internasional dan pakar hukum, mencakup pengusiran warga Palestina ke negara-negara tetangga dengan alasan pembangunan kembali.

Namun, Arab Saudi dengan cepat menepis komentar Netanyahu dalam pernyataan kementerian luar negeri yang dikeluarkan tak lama setelah wawancara tersebut yang menegaskan kembali bahwa normalisasi dengan Israel hanya akan mungkin terjadi jika negara Palestina merdeka didirikan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

"Yang Mulia menekankan bahwa sikap Arab Saudi terhadap kenegaraan Palestina tetap teguh dan tidak tergoyahkan," kata pernyataan itu.