China Diduga Gunakan Rumah Sakit Jiwa untuk Bungkam Kritikus Politik

Para pembangkang, aktivis, dan whistleblower di China sering dituduh menderita "psikosis politik" atau penyakit mental lain. Setelah dilembagakan, mereka menjadi sasaran pengobatan paksa, sengatan listrik, dan isolasi—metode yang dirancang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga menghancurkan semangat mereka.

Pemerintah China telah berulang kali membantah tuduhan pelecehan psikiatris, dengan menganggap klaim tersebut sebagai "propaganda Barat”. Namun, kesaksian terperinci dan laporan investigasi menggambarkan gambaran yang sangat berbeda.

Mempersenjatai Fasilitas Psikiatri

Organisasi-organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW) telah mengumpulkan bukti pelecehan yang meluas, termasuk kesaksian dari mantan tahanan yang menceritakan bahwa mereka dibius secara paksa dan dilarang berhubungan dengan dunia luar.

Mempersenjatai psikiatri untuk meredam oposisi pelecehan psikiatris di China memiliki beberapa tujuan bagi CCP.

Pertama, hal ini memungkinkan pemerintah untuk melewati jalur hukum dan menghindari pengadilan publik yang mungkin menarik perhatian internasional. Dengan melabeli para kritikus sebagai orang sakit mental, rezim China dapat membenarkan penahanan mereka sebagai tindakan kemanusiaan, bukan tindakan politik.

Kedua, penggunaan fasilitas psikiatri mengirimkan pesan mengerikan kepada masyarakat: perbedaan pendapat tidak akan ditoleransi, dan mereka yang menentang status quo berisiko kehilangan kebebasan dan kewarasan mereka.

Selain itu, stigma yang dikaitkan dengan penyakit mental dalam masyarakat China menambah lapisan kontrol lainnya. Dengan melabeli para pembangkang sebagai orang tidak stabil secara mental, CCP merusak kredibilitas mereka dan memastikan mereka dikucilkan dari masyarakat.

Keterasingan sosial ini semakin membuat orang lain enggan berbicara, menciptakan lingkungan di mana penyensoran diri menjadi norma.

Pengungkapan Li Yixue telah menghidupkan kembali seruan untuk tindakan internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia China.

Aktivis dan organisasi di seluruh dunia telah mendesak pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban China melalui sanksi dan tekanan diplomatik. Namun, tindakan yang berarti telah dibatasi, dan terhalang oleh pengaruh ekonomi dan kemitraan strategis China.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan global lainnya kadang-kadang membahas masalah pelecehan psikiatrik di China, tetapi upaya mereka menemui perlawanan. Posisi China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memberinya pengaruh signifikan untuk menangkis kritik.

Selain itu, banyak negara enggan membahayakan hubungan dagang dengan China, yang semakin mempersulit upaya mengatasi pelecehan ini.