Trump akan Dihukum terkait Pemilihan Umum 2020 Jika Tidak Menang Pilpres 2024
Rabu, 15 Januari 2025 - 06:15 WIB
loading...
A
A
A
Trump juga menghitung dengan tepat bahwa dia dapat menghindari hukum dengan melakukan serangan balik politik yang spektakuler dan merebut kembali Gedung Putih.
Volume pertama laporan Smith dengan cermat menguraikan dugaan tindakan Trump, termasuk upayanya menekan pejabat negara bagian, mengumpulkan elektor alternatif, dan mendorong para pendukung memprotes hasil pemilu.
Smith menulis, "Yang penting, dia mengajukan klaim pemilu hanya kepada legislator dan eksekutif negara bagian yang memiliki afiliasi politik yang sama dan merupakan pendukung politiknya, dan hanya di negara bagian tempat dia kalah."
Laporan tersebut menggarisbawahi penyebaran klaim Trump yang terus-menerus "yang terbukti dan, dalam banyak kasus, jelas salah" tentang pemilu 2020.
Klaim-klaim ini menjadi dasar kampanye tekanannya dan berkontribusi pada serangan 6 Januari.
Sebagian besar bukti yang dikutip dalam laporan tersebut telah dipublikasikan sebelumnya. Namun, laporan tersebut menyertakan beberapa detail baru, seperti jaksa yang mempertimbangkan untuk mendakwa Trump dengan tuduhan menghasut serangan 6 Januari di Capitol berdasarkan hukum AS yang dikenal sebagai Insurrection Act.
Jaksa akhirnya menyimpulkan tuduhan tersebut menimbulkan risiko hukum dan tidak ada cukup bukti Trump bermaksud melakukan "serangkaian kekerasan" selama kerusuhan, upaya yang gagal oleh massa pendukungnya untuk menghentikan Kongres mensertifikasi pemilihan umum 2020.
Dakwaan tersebut mendakwa Trump berkonspirasi menghalangi sertifikasi pemilihan umum, menipu AS untuk mendapatkan hasil pemilihan umum yang akurat, dan merampas hak pilih pemilih AS.
Kantor Smith memutuskan tuduhan tersebut mungkin dapat dibenarkan terhadap beberapa konspirator yang dituduh membantu Trump melaksanakan rencana tersebut, tetapi laporan tersebut mengatakan jaksa tidak mencapai kesimpulan akhir.
Beberapa mantan pengacara Trump sebelumnya telah diidentifikasi sebagai konspirator yang dirujuk dalam dakwaan.
Volume pertama laporan Smith dengan cermat menguraikan dugaan tindakan Trump, termasuk upayanya menekan pejabat negara bagian, mengumpulkan elektor alternatif, dan mendorong para pendukung memprotes hasil pemilu.
Smith menulis, "Yang penting, dia mengajukan klaim pemilu hanya kepada legislator dan eksekutif negara bagian yang memiliki afiliasi politik yang sama dan merupakan pendukung politiknya, dan hanya di negara bagian tempat dia kalah."
Laporan tersebut menggarisbawahi penyebaran klaim Trump yang terus-menerus "yang terbukti dan, dalam banyak kasus, jelas salah" tentang pemilu 2020.
Klaim-klaim ini menjadi dasar kampanye tekanannya dan berkontribusi pada serangan 6 Januari.
Sebagian besar bukti yang dikutip dalam laporan tersebut telah dipublikasikan sebelumnya. Namun, laporan tersebut menyertakan beberapa detail baru, seperti jaksa yang mempertimbangkan untuk mendakwa Trump dengan tuduhan menghasut serangan 6 Januari di Capitol berdasarkan hukum AS yang dikenal sebagai Insurrection Act.
Jaksa akhirnya menyimpulkan tuduhan tersebut menimbulkan risiko hukum dan tidak ada cukup bukti Trump bermaksud melakukan "serangkaian kekerasan" selama kerusuhan, upaya yang gagal oleh massa pendukungnya untuk menghentikan Kongres mensertifikasi pemilihan umum 2020.
Dakwaan tersebut mendakwa Trump berkonspirasi menghalangi sertifikasi pemilihan umum, menipu AS untuk mendapatkan hasil pemilihan umum yang akurat, dan merampas hak pilih pemilih AS.
Kantor Smith memutuskan tuduhan tersebut mungkin dapat dibenarkan terhadap beberapa konspirator yang dituduh membantu Trump melaksanakan rencana tersebut, tetapi laporan tersebut mengatakan jaksa tidak mencapai kesimpulan akhir.
Beberapa mantan pengacara Trump sebelumnya telah diidentifikasi sebagai konspirator yang dirujuk dalam dakwaan.
Lihat Juga :
