Tak Seperti Indonesia, Vietnam Pangkas PPN Sebesar 2%, Kurangi Kementerian dan PNS
Jum'at, 20 Desember 2024 - 17:55 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, Keputusan 94/2023/ND-CP telah menerapkan pengurangan PPN sebesar 2% atas barang dan jasa yang dikenakan pajak PPN sebesar 10%, dengan pengecualian tertentu.
Keputusan tersebut mencakup daftar lengkap barang dan jasa yang dikecualikan dari pengurangan PPN sebesar 2%, yang merinci kode produk dan kode HS tertentu.
Tak hanya itu, Vietnam telah merilis rincian rencana induk untuk mengecilkan pemerintah dengan menggabungkan kementerian dan menghilangkan jumlah unit mereka sebesar “setidaknya 15%-20%” dalam upaya mengalihkan dana dari birokrasi ke proyek pembangunan.
“Tujuannya adalah memangkas jumlah pegawai negeri dan merampingkan operasi,” ungkap pernyataan di situs web pemerintah Vietnam.
“Restrukturisasi tersebut akan meningkatkan kualitas kader, pegawai negeri sipil, dan pegawai negara, sekaligus membuat manajemen negara lebih efisien dan efektif,” papar pernyataan itu.
Ketua Partai Komunis Vietnam To Lam, yang mempelopori rencana tersebut, mengatakan dalam rapat parlemen pada tanggal 31 Oktober bahwa sekitar 70% anggaran dikhususkan untuk gaji pegawai negeri dan pengeluaran rutin.
“Hal ini menyisakan sedikit uang untuk mendukung proyek pembangunan,” ujar dia.
Keputusan tersebut mencakup daftar lengkap barang dan jasa yang dikecualikan dari pengurangan PPN sebesar 2%, yang merinci kode produk dan kode HS tertentu.
Tak hanya itu, Vietnam telah merilis rincian rencana induk untuk mengecilkan pemerintah dengan menggabungkan kementerian dan menghilangkan jumlah unit mereka sebesar “setidaknya 15%-20%” dalam upaya mengalihkan dana dari birokrasi ke proyek pembangunan.
“Tujuannya adalah memangkas jumlah pegawai negeri dan merampingkan operasi,” ungkap pernyataan di situs web pemerintah Vietnam.
“Restrukturisasi tersebut akan meningkatkan kualitas kader, pegawai negeri sipil, dan pegawai negara, sekaligus membuat manajemen negara lebih efisien dan efektif,” papar pernyataan itu.
Ketua Partai Komunis Vietnam To Lam, yang mempelopori rencana tersebut, mengatakan dalam rapat parlemen pada tanggal 31 Oktober bahwa sekitar 70% anggaran dikhususkan untuk gaji pegawai negeri dan pengeluaran rutin.
“Hal ini menyisakan sedikit uang untuk mendukung proyek pembangunan,” ujar dia.
Lihat Juga :
