AS: Mohammed bin Salman Bersikeras Harus Ada Negara Palestina sebelum Normalisasi dengan Israel

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bersikeras Negara Palestina harus ada sebagai bagian dari kesepakatan apa pun untuk normalisasi hubungan dengan Israel.

Itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang menambahkan bahwa penekanan pemimpin Arab Saudi tersebut adalah kunci stabilitas jangka panjang di Timur Tengah dan yang akan menjamin keamanan Israel.

Blinken mengatakan bahwa gencatan senjata Gaza diperlukan terlebih dahulu. Namun setelah itu, fokusnya harus pada stabilitas jangka panjang kawasan tersebut, yang akan mencakup keamanan Israel.



"Dan, tentu saja, kuncinya adalah normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi," katanya dalam wawancara dengan Foreign Affairs yang diterbitkan pada hari Rabu, sambil menyatakan harapan bahwa pemerintahan Donald Trump yang akan datang akan menyelesaikan kesepakatan tersebut.

"Namun agar itu terjadi, kita membutuhkan ketenangan di Gaza—dan itu jelas dari Saudi—tetapi kita juga membutuhkan jalur yang kredibel menuju Negara Palestina," kata Blinken.

Meskipun ada beberapa laporan selama tahun lalu, termasuk minggu ini, bahwa Arab Saudi bersedia melonggarkan tuntutannya dengan imbalan normalisasi, Riyadh telah berulang kali konsisten dalam pendiriannya yang menuntut pendirian Negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Diperkirakan lebih dari 40.000 warga Palestina telah tewas akibat pemboman Israel sejak Oktober tahun lalu, ketika militer Israel mulai mengebom Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Israel juga secara rutin memblokir bantuan kemanusiaan agar tidak masuk ke daerah kantong Palestina itu, yang berpuncak pada peringatan baru-baru ini dari AS bahwa jika lebih banyak bantuan tidak masuk, AS dapat mengambil tindakan khusus sebagai tanggapan.

Washington dan pemerintahan Biden sebagian besar dikritik karena gagal mengekang respons Israel terhadap serangan 7 Oktober dan mencegah apa yang disebut banyak orang sebagai genosida terhadap rakyat Palestina.

“Sejauh Arab Saudi bersikeras pada hal itu sebelum 7 Oktober, sekarang mereka semakin yakin. Dan saya mendengar ini langsung dari MBS, dari Mohammed bin Salman, tentang pandangannya tentang perlunya memiliki jalur yang jelas dan kredibel menuju sebuah negara [Palestina],” kata Blinken.

Dia menambahkan bahwa 70 persen penduduk Arab Saudi lebih muda dari sang putra mahkota.

“Mereka telah melihat apa yang terjadi sejak 7 Oktober di Gaza. Mereka terpukul dengan ini. Penduduk di sekitar wilayah terpukul dengan ini. Jadi, saya pikir ada keuntungannya,” kata Blinken.

Namun demikian, Blinken mengatakan Israel belum siap untuk berdiskusi tentang Negara Palestina, dengan merujuk pada serangan Hamas 7 Oktober 2023.

Blinken juga menyoroti trauma yang dialami warga Palestina selama setahun terakhir. “Namun ketika konflik di Gaza berakhir, ketika orang-orang mampu mengambil sedikit jarak dan melihat jangka panjang dan bagaimana mereka dapat menjamin keamanan mereka dengan sebaik-baiknya, saya pikir jalur ini akan menjadi lebih kredibel lagi,” katanya.

Ketika ditanya apakah ada situasi yang memungkinkan solusi satu negara, Blinken menunjuk ke 7 juta warga Israel dan 5 juta warga Palestina.

“Keduanya tidak akan ke mana-mana. Dan saya pikir jika Anda melihat kemungkinan bagaimana mereka hidup berdampingan, bukannya melawan, Anda tetap akan kembali ke dua negara, dan warga Palestina berhak atas penentuan nasib sendiri dan negara mereka sendiri," paparnya.

Menurut Blinken, meskipun Israel tidak bisa menerima berdirinya Negara Palestina karena perlawanan, ada peluang kuat untuk memiliki jalur yang terikat waktu dan berdasarkan kondisi menuju terciptanya Negara Palestina.

“Warga Palestina harus tahu bahwa akan ada realisasi negara dalam kurun waktu tertentu. Warga Israel harus tahu bahwa itu hanya dapat terjadi jika kondisi tertentu terpenuhi yang benar-benar menjamin keamanan Israel,” kata diplomat tertinggi AS tersebut.