Gulingkan Assad, AS Pertimbangkan Hapus HTS dari Daftar Kelompok Teroris
Rabu, 11 Desember 2024 - 11:44 WIB
loading...
Kelompok bersenjata anti-rezim merebut Hama tengah, Suriah pada 7 Desember 2024. Foto/Emin Sansar/Anadolu Agency
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang akan berakhir masa jabatannya tengah mengadakan diskusi mengenai apakah akan menghapus sebutan "teroris" asing dari (HTS).
Kabar itu diungkap NBC News, mengutip dua pejabat saat ini yang tidak disebutkan namanya dan seorang mantan pejabat senior.
“Langkah tersebut tengah dipertimbangkan dengan tujuan menciptakan jalur bagi dunia untuk berinteraksi dengan pemerintahan baru," ungkap mantan pejabat tersebut.
Kedua pejabat saat ini mengatakan diskusi masih dalam tahap awal, tetapi pemerintahan tersebut ingin mencabut sebutan tersebut "segera".
HTS, yang memimpin pemberontakan yang menggulingkan Bashar al-Assad pada hari Minggu, berevolusi dari cabang al-Qaeda, tetapi pemimpinnya Ahmed al-Sharaa, yang lebih dikenal sebagai al-Julani, memisahkan diri dari kelompok tersebut pada tahun 2016.
Menghapus sebutan "teroris" akan mencakup penghapusan hadiah USD10 juta yang diberikan untuk penangkapan al-Sharaa, menurut pejabat pemerintahan tersebut.
Al-Sharaa telah berusaha menjauhkan kelompok itu dari hubungan masa lalunya dengan al-Qaeda, menekankan dalam wawancara dengan CNN pekan lalu bahwa "Suriah akan beralih menjadi negara pemerintahan, institusi" jika pasukannya menggulingkan rezim al-Assad.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan menteri luar negeri tetap berhubungan dengan para pemimpin lain di kawasan itu, termasuk, yang terbaru, panggilan telepon dengan menteri luar negeri Yordania.
Alasan kontak-kontak ini adalah untuk membuat semua orang sepakat mengenai prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar pembentukan pemerintahan Suriah yang baru.
AS ingin mendapatkan persetujuan dari semua pihak lain di kawasan itu, tetapi pada saat yang sama, juru bicara itu mengatakan ini adalah proses yang harus didorong oleh warga Suriah sendiri.
Bahwa tidak ada negara di luar sana, termasuk AS, yang boleh mendikte warga Suriah mengenai bentuk pemerintahan apa yang harus mereka dirikan.
“Kami juga mendengar juru bicara itu membuat perbedaan antara mengakui negara dan pemerintah. AS mengakui negara Suriah, tetapi tidak mengakui pemerintah al-Assad. Dan pada tahap ini, AS tidak akan memberikan pengakuan kepada pemerintah yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham sampai pemerintah tersebut menjadi pemerintahan formal, yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang didukung AS dan didukung oleh negara-negara lain di kawasan tersebut,” ungkap laporan jurnalis Al Jazeera.
Laporan itu menambahkan, “Jadi, kita melihat posisi yang sangat jelas muncul dari AS. AS akan tetap berhubungan dengan semua pihak, AS akan mendorong prinsip-prinsip yang menurutnya harus menjadi dasar pembangunan Suriah, dan pada saat yang sama, AS terus menegaskan tidak akan ada keterlibatan langsung AS atau negara-negara tetangga dalam hal membangun sistem pemerintahan baru di Suriah.”
Baca juga: Israel Gencarkan Invasi ke Suriah, Pasukannya Hanya Berjarak 30 Mil dari Damaskus
Kabar itu diungkap NBC News, mengutip dua pejabat saat ini yang tidak disebutkan namanya dan seorang mantan pejabat senior.
“Langkah tersebut tengah dipertimbangkan dengan tujuan menciptakan jalur bagi dunia untuk berinteraksi dengan pemerintahan baru," ungkap mantan pejabat tersebut.
Kedua pejabat saat ini mengatakan diskusi masih dalam tahap awal, tetapi pemerintahan tersebut ingin mencabut sebutan tersebut "segera".
HTS, yang memimpin pemberontakan yang menggulingkan Bashar al-Assad pada hari Minggu, berevolusi dari cabang al-Qaeda, tetapi pemimpinnya Ahmed al-Sharaa, yang lebih dikenal sebagai al-Julani, memisahkan diri dari kelompok tersebut pada tahun 2016.
Menghapus sebutan "teroris" akan mencakup penghapusan hadiah USD10 juta yang diberikan untuk penangkapan al-Sharaa, menurut pejabat pemerintahan tersebut.
Al-Sharaa telah berusaha menjauhkan kelompok itu dari hubungan masa lalunya dengan al-Qaeda, menekankan dalam wawancara dengan CNN pekan lalu bahwa "Suriah akan beralih menjadi negara pemerintahan, institusi" jika pasukannya menggulingkan rezim al-Assad.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan menteri luar negeri tetap berhubungan dengan para pemimpin lain di kawasan itu, termasuk, yang terbaru, panggilan telepon dengan menteri luar negeri Yordania.
Alasan kontak-kontak ini adalah untuk membuat semua orang sepakat mengenai prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar pembentukan pemerintahan Suriah yang baru.
AS ingin mendapatkan persetujuan dari semua pihak lain di kawasan itu, tetapi pada saat yang sama, juru bicara itu mengatakan ini adalah proses yang harus didorong oleh warga Suriah sendiri.
Bahwa tidak ada negara di luar sana, termasuk AS, yang boleh mendikte warga Suriah mengenai bentuk pemerintahan apa yang harus mereka dirikan.
“Kami juga mendengar juru bicara itu membuat perbedaan antara mengakui negara dan pemerintah. AS mengakui negara Suriah, tetapi tidak mengakui pemerintah al-Assad. Dan pada tahap ini, AS tidak akan memberikan pengakuan kepada pemerintah yang dipimpin Hayat Tahrir al-Sham sampai pemerintah tersebut menjadi pemerintahan formal, yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang didukung AS dan didukung oleh negara-negara lain di kawasan tersebut,” ungkap laporan jurnalis Al Jazeera.
Laporan itu menambahkan, “Jadi, kita melihat posisi yang sangat jelas muncul dari AS. AS akan tetap berhubungan dengan semua pihak, AS akan mendorong prinsip-prinsip yang menurutnya harus menjadi dasar pembangunan Suriah, dan pada saat yang sama, AS terus menegaskan tidak akan ada keterlibatan langsung AS atau negara-negara tetangga dalam hal membangun sistem pemerintahan baru di Suriah.”
Baca juga: Israel Gencarkan Invasi ke Suriah, Pasukannya Hanya Berjarak 30 Mil dari Damaskus
(sya)
Lihat Juga :
