Ini Analisis Nasib Timur Tengah Jika Pemberontak Suriah Gulingkan Rezim Assad

Nasib Perdamaian Assad dengan Negara-negara Islam Sunni

Kemajuan yang diraih pemberontak Suriah menandai ujian nyata pertama dari komitmen negara-negara Arab yang kuat untuk berdamai dengan Assad.

Pada puncak perang saudara Suriah, negara-negara Islam Sunni, termasuk kekuatan regional Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), memutuskan hubungan dengan rezim Assad yang bersekutu dengan Iran, bergerak untuk mengisolasinya dan memberikan dukungan mereka kepada kelompok-kelompok oposisi yang mencoba menggulingkannya, melihatnya sebagai kesempatan untuk mengekang pengaruh regional Teheran.

Namun Assad, yang dibantu oleh Rusia, Iran, dan Hizbullah Lebanon, selamat dan merebut kembali wilayah yang direbut pemberontak. Di bawah sanksi berat Amerika Serikat (AS), Suriah berubah menjadi apa yang oleh beberapa ahli disebut sebagai "negara narkoba”, yang memicu krisis narkoba di negara-negara tetangga.

Empat puluh tujuh juta pil amfetamin yang disembunyikan dalam pengiriman tepung disita oleh otoritas Arab Saudi di sebuah gudang setelah tiba melalui pelabuhan kering ibu kota; Riyadh, kata Kementerian Dalam Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Realitas baru Suriah mendorong negara-negara Arab untuk mengulurkan tangan kepada rezim Assad, dan selama beberapa tahun terakhir, Arab Saudi dan UEA telah memimpin upaya rehabilitasi regional dan internasionalnya. Pada tahun 2023, rezim Suriah diterima kembali ke Liga Arab.

Lebih dari satu dekade setelah mereka mendukung oposisi Suriah, negara-negara Teluk Arab, termasuk Arab Saudi dan UEA, sekarang berpihak pada Assad karena ia sekali lagi menghadapi pemberontakan.

“Pada tahun 2011, sejumlah besar negara dengan cepat berpandangan bahwa mereka akan lebih baik jika Assad jatuh dan mereka ingin menyingkirkannya tetapi Saudi, Emirat, dan negara-negara lain di kawasan itu melihat ini sekarang sebagai situasi yang menantang dan tidak stabil bagi mereka jika Assad jatuh pada titik ini,” kata Trita Parsi, wakil presiden eksekutif Quincy Institute yang berpusat di Washington DC.

Dalam pertemuan puncak tahunan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) akhir pekan lalu, para pemimpin Teluk Arab menyerukan pelestarian integritas teritorial Suriah, menyatakan penghormatan terhadap kedaulatannya, dan menolak campur tangan regional dalam urusan internalnya.

Sebaliknya, pernyataan setelah pertemuan puncak GCC 2011 menyerukan Assad untuk “segera menghentikan mesin pembunuh, mengakhiri pertumpahan darah, dan membebaskan tahanan.”

“Kita mungkin melihat bahwa banyak dari negara-negara ini ingin memanfaatkan situasi untuk meningkatkan posisi mereka sendiri di dalam Suriah, khususnya dengan Iran, tetapi itu mengharuskan Assad dilemahkan tetapi tetap bertahan—posisi yang sangat berbeda dari apa yang mereka miliki sebelumnya ketika mereka mengerahkan segalanya untuk menyingkirkannya sepenuhnya,” kata Parsi.

Iran telah menggunakan Suriah untuk memperluas pengaruh regionalnya melalui kelompok-kelompok proksi yang ditempatkan di negara tersebut. Republik Islam tersebut, bersama dengan proksinya yang paling tangguh, Hizbullah, telah terbukti berperan penting dalam mempertahankan kekuasaan Assad, dengan membantu pasukan pemerintah Suriah mendapatkan kembali wilayah yang hilang, sambil mengirimkan komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sendiri untuk memberi nasihat kepada militer Assad.

Setelah kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangannya ke Israel pada bulan Oktober tahun lalu, Hizbullah mulai saling tembak dengan Israel, yang memicu serangan balasan Israel yang mengakibatkan terbunuhnya petinggi kelompok tersebut dan melemahkan kemampuannya secara signifikan.

Akibatnya, Hizbullah menarik pasukannya keluar dari Suriah untuk fokus pada perangnya dengan Israel, yang membuat Assad terekspos, kata para pakar.

Di Suriah, Israel secara konsisten menargetkan personel Iran dan rute pasokan yang digunakan untuk mentransfer senjata ke proksinya.

Jatuhnya Aleppo dan kemungkinan kota-kota lain yang berbatasan dengan Lebanon dapat semakin mengganggu rute tersebut, yang menempatkan Iran dalam posisi yang sulit.

Minggu lalu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada outlet berita Qatar; Al Araby Al Jadeed, bahwa Teheran akan mempertimbangkan untuk mengirim pasukan ke Suriah jika diminta oleh rezim Assad.

Namun, meningkatkan perang di Suriah dapat merusak upaya Iran untuk mengejar diplomasi dengan negara-negara Barat dan Arab.

“Kehilangan Suriah akan menjadi pukulan besar bagi Iran,” kata Parsi.

“Investasi yang dilakukan Iran di Suriah sangat signifikan, ini merupakan jembatan darat penting menuju Lebanon, tetapi juga aliansi yang dimiliki Iran dengan rezim Assad telah berlangsung sepanjang sejarah Republik Islam,” ujarnya.”

Iran mungkin juga menggunakan proksinya di wilayah tersebut sebagai daya ungkit dalam pembicaraan potensial dengan pemerintahan Trump yang akan datang, kata Parsi.