Siapa Hana-Rawhiti Kareariki Maipi-Clarke? Anggota DPR Selandia Baru yang Protes dengan Menari Haka

Berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Perjanjian Waitangi tahun 1840, yang menjelaskan hubungan antara pemerintah dan Maori, suku-suku dijamin hak-hak yang luas untuk mempertahankan tanah mereka dan melindungi kepentingan mereka sebagai imbalan atas penyerahan pemerintahan kepada Kerajaan Inggris. RUU yang diusulkan berupaya untuk menerapkan hak-hak ini secara universal kepada semua warga Selandia Baru.

RUU tersebut memiliki dukungan yang minim dan tidak mungkin disahkan menjadi undang-undang. Para kritikus berpendapat bahwa RUU tersebut berisiko memicu ketegangan rasial dan ketidakstabilan konstitusional, sementara ribuan warga Selandia Baru bepergian ke seluruh negeri minggu ini untuk memprotesnya.

Meskipun kurang populer, proposal tersebut lolos pemungutan suara pertamanya pada hari Kamis. Kemajuan RUU tersebut sebagian disebabkan oleh sistem politik Selandia Baru, yang terkadang memungkinkan partai-partai kecil untuk memberikan pengaruh yang ekstrem atas agenda legislatif.

RUU tersebut juga menunjukkan kegelisahan yang berkembang di antara beberapa warga Selandia Baru dengan kemajuan yang lebih cepat dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi janji-janji yang dibuat kepada Maori sejak penjajahan negara tersebut.