Masih Disubsidi Negara, Padahal Keluarga Kerajaan Inggris Raih Rp470 Miliar dari Bisnis Properti

LONDON - Raja Charles III dan putranya, Pangeran William, memiliki kontrak dengan layanan publik yang didanai pembayar pajak Inggris, badan amal, dan pemerintah. Mereka memperoleh jutaan dolar setiap tahun.

Sunday Times melaporkan, keluarga kerajaan Inggris juga mendapatkan apa yang disebut hibah kedaulatan yang diterima keluarga kerajaan dari pemerintah. Pada tahun 2023 saja, "wilayah kekuasaan pribadi" Charles dan William masing-masing mengumpulkan £27,4 juta (lebih dari USD35 juta atau Rp551 miliar) dan £23,6 juta (USD30 juta atau Rp470 miliar) untuk keluarga kerajaan Inggris.

Itu terungkap dalam investigas surat kabar tersebut sebagai bagian dari investigasi bersama dengan program Dispatches Channel 4.

Sabtu lalu, surat kabar tersebut mengatakan bahwa mereka menggunakan alamat kerajaan untuk mengungkap kontrak bisnis mereka dan menemukan bagaimana anggota keluarga kerajaan menghasilkan uang "melalui serangkaian sewa komersial dan pungutan feodal di tanah yang sebagian besar disita oleh raja-raja abad pertengahan."

Dijuluki "Duchy Files," investigasi tersebut mengklaim telah menemukan bahwa Raja Charles dan Pangeran William "menagih hak untuk menyeberangi sungai, menurunkan kargo ke pantai, memasang kabel di bawah pantai mereka, mengoperasikan sekolah dan lembaga amal, dan bahkan menggali kuburan."



“Mereka memperoleh pendapatan dari jembatan tol, feri, pipa pembuangan limbah, gereja, balai desa, pub, tempat penyulingan, jaringan pipa gas, tambatan perahu, tambang terbuka dan bawah tanah, tempat parkir mobil, rumah sewa, dan turbin angin,” klaim The Times.

Sekitar 5.410 kepemilikan tanah dan properti dimiliki oleh keluarga kerajaan, klaim investigasi tersebut.

Misalnya, kesepakatan dengan yayasan NHS dilaporkan akan membayar keluarga Raja Inggris sebesar £11 juta (USD14 juta) selama 15 tahun untuk menyewa gudang ambulans.

Pangeran William menerima £1,5 juta (USD1,9 juta) setahun dari Kementerian Kehakiman karena menggunakan Penjara Dartmoor, klaim The Times. Korps Udara Angkatan Darat, juga mengenakan biaya kepada militer "atas hak untuk berlatih" di lahan seluas 67.500 hektar di Dartmoor. Jumlah yang diperolehnya belum diungkapkan.