Ekonomi Israel Akan Hancur Jika Paksakan Perang Melawan Iran

TEL AVIV - Pada akhir September, saat perang Israel yang berlangsung hampir setahun meluas dan peringkat kreditnya diturunkan lagi, menteri keuangan negara itu, Bezalel Smotrich, mengatakan bahwa, meskipun ekonomi Israel sedang tertekan, negara itu tangguh.

“Ekonomi Israel menanggung beban perang terpanjang dan termahal dalam sejarah negara itu,” kata Smotrich pada 28 September, sehari setelah serangan udara Israel menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di ibu kota Lebanon, Beirut, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa ketegangan dengan kelompok militan itu akan berubah menjadi konflik besar-besaran. “Ekonomi Israel adalah ekonomi yang kuat yang bahkan saat ini menarik investasi.”

Hampir setahun setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober, Israel terus maju di berbagai bidang: melancarkan serangan darat terhadap Hizbullah di Lebanon, melakukan serangan udara di Gaza dan Beirut, dan mengancam akan membalas serangan rudal balistik Iran awal minggu ini. Seiring meluasnya konflik ke wilayah yang lebih luas, biaya ekonomi juga akan meningkat, baik bagi Israel maupun negara-negara lain di Timur Tengah.

"Jika eskalasi baru-baru ini berubah menjadi perang yang lebih lama dan lebih intens, ini akan berdampak lebih besar pada aktivitas dan pertumbuhan ekonomi (di Israel)," kata Karnit Flug, mantan gubernur bank sentral Israel, kepada CNN pada tanggal 1 Oktober.

Ekonomi Israel Akan Hancur Jika Paksakan Perang Melawan Iran

1. Perang Akan Menimbulkan Krisis Ekonomi

Perang telah memperburuk situasi di Gaza secara signifikan, mendorongnya ke dalam krisis ekonomi dan kemanusiaan sejak lama, dan Tepi Barat "mengalami penurunan ekonomi yang cepat dan mengkhawatirkan," kata Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sebuah laporan bulan lalu.

Sementara itu, ekonomi Lebanon dapat berkontraksi hingga 5% tahun ini karena serangan lintas batas antara Hizbullah dan Israel, menurut BMI, sebuah firma riset pasar milik Fitch Solutions.

Ekonomi Israel dapat menyusut lebih dari itu, berdasarkan perkiraan kasus terburuk oleh Institut Studi Keamanan Nasional di Universitas Tel Aviv.

Bahkan dalam skenario yang lebih baik, para peneliti juga melihat produk domestik bruto per kapita Israel — yang dalam beberapa tahun terakhir melampaui Inggris — turun tahun ini, karena populasi Israel tumbuh lebih cepat daripada ekonomi dan standar hidup menurun.

2. Ekonomi Israel Hanya Tumbus 1%

Sebelum serangan 7 Oktober dan perang Israel-Hamas berikutnya, Dana Moneter Internasional memperkirakan bahwa ekonomi Israel akan tumbuh sebesar 3,4% tahun ini. Sekarang, proyeksi para ekonom berkisar antara 1% hingga 1,9%. Pertumbuhan tahun depan juga diperkirakan akan lebih lemah dari perkiraan sebelumnya.

Namun, bank sentral Israel tidak dalam posisi untuk memangkas suku bunga untuk menghidupkan kembali ekonomi karena inflasi meningkat, didorong oleh kenaikan upah dan melonjaknya belanja pemerintah untuk mendanai perang.

3. Kehancuran Ekonomi Jangka Panjang

Bank Israel memperkirakan pada bulan Mei bahwa biaya yang timbul akibat perang akan mencapai 250 miliar shekel (USD66 miliar) hingga akhir tahun depan, termasuk pengeluaran militer dan biaya sipil, seperti biaya perumahan bagi ribuan warga Israel yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di utara dan selatan. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 12% dari PDB Israel.

Biaya tersebut tampaknya akan terus meningkat karena pertempuran yang lebih sengit dengan Iran dan proksinya, termasuk Hizbullah di Lebanon, menambah tagihan pertahanan pemerintah dan menunda kembalinya warga Israel ke rumah mereka di utara negara tersebut. Israel melancarkan serangan darat ke Lebanon selatan yang menargetkan Hizbullah pada tanggal 30 September.

Smotrich, menteri keuangan, yakin bahwa ekonomi Israel akan bangkit kembali setelah perang berakhir, tetapi para ekonom khawatir kerusakan akan berlangsung lama setelah konflik tersebut.

Flug, mantan gubernur Bank Israel dan sekarang wakil presiden penelitian di Institut Demokrasi Israel, mengatakan ada risiko pemerintah Israel memangkas investasi untuk membebaskan sumber daya pertahanan. "Itu akan mengurangi potensi pertumbuhan (ekonomi) ke depannya," katanya.

Para peneliti di Institut Studi Keamanan Nasional juga pesimis.

Bahkan penarikan pasukan dari Gaza dan ketenangan di perbatasan dengan Lebanon akan membuat ekonomi Israel berada dalam posisi yang lebih lemah daripada sebelum perang, kata mereka dalam sebuah laporan pada bulan Agustus. "Israel diperkirakan akan menderita kerusakan ekonomi jangka panjang terlepas dari hasilnya," tulis mereka.

"Penurunan tingkat pertumbuhan yang diantisipasi dalam semua skenario dibandingkan dengan perkiraan ekonomi sebelum perang dan peningkatan anggaran pertahanan dapat memperburuk risiko resesi yang mengingatkan pada dekade yang hilang setelah Perang Yom Kippur.”

4. Belajar dari Pengalaman Perang 1973

Perang tahun 1973, yang juga dikenal sebagai perang Arab-Israel, yang dilancarkan oleh Mesir dan Suriah terhadap pasukan Israel di Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan, mengawali periode stagnasi ekonomi yang panjang di Israel, sebagian karena negara itu secara besar-besaran meningkatkan pengeluaran pertahanan.

Demikian pula, potensi kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran nonpertahanan — beberapa sudah diusulkan oleh Smotrich — untuk mendanai apa yang diharapkan banyak orang akan menjadi militer yang diperbesar secara permanen, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah tersebut, ditambah dengan melemahnya rasa aman, juga dapat memacu eksodus warga Israel yang berpendidikan tinggi, terutama pengusaha teknologi, Flug memperingatkan.

“Jumlahnya tidak harus sangat besar, karena sektor teknologi sangat bergantung pada beberapa ribu individu yang paling inovatif, kreatif, dan berjiwa wirausaha,” katanya tentang sektor yang menyumbang 20% dari hasil ekonomi Israel, dilansir CNN.

Kepergian besar-besaran para pembayar pajak berpenghasilan tinggi akan semakin merusak keuangan Israel, yang telah terpukul akibat perang. Pemerintah telah menunda penerbitan anggaran untuk tahun depan karena bergulat dengan tuntutan yang saling bersaing yang membuat sulit untuk menyeimbangkan pembukuannya.

Konflik tersebut telah menyebabkan defisit anggaran Israel — perbedaan antara pengeluaran dan pendapatan pemerintah, sebagian besar dari pajak — menjadi dua kali lipat menjadi 8% dari PDB, dari 4% sebelum perang.

Peminjaman pemerintah telah melonjak dan menjadi lebih mahal, karena investor menuntut pengembalian yang lebih tinggi untuk membeli obligasi Israel dan aset lainnya. Beberapa penurunan peringkat kredit Israel yang dilakukan oleh Fitch, Moody's, dan S&P kemungkinan akan semakin meningkatkan biaya pinjaman negara tersebut.

Pada akhir Agustus — sebulan sebelum Israel melancarkan serangan ke ibu kota Lebanon dan serangan darat terhadap Hizbullah di selatan negara itu — Institut Studi Keamanan Nasional memperkirakan bahwa hanya satu bulan "perang berintensitas tinggi" di Lebanon terhadap kelompok militan tersebut, dengan "serangan intensif" ke arah berlawanan yang merusak infrastruktur Israel, dapat menyebabkan defisit anggaran Israel melonjak hingga 15% dan PDB-nya menyusut hingga 10% tahun ini.

5. Menimbulkan Ketidakpastian

Untuk mengecilkan lubang fiskal, pemerintah tidak dapat mengandalkan aliran pendapatan pajak yang sehat dari berbagai bisnis, yang banyak di antaranya kolaps, sementara yang lain enggan berinvestasi sementara tidak jelas berapa lama perang akan berlangsung.

Coface BDi, sebuah perusahaan analisis bisnis besar di Israel, memperkirakan bahwa 60.000 perusahaan Israel akan tutup tahun ini, naik dari rata-rata tahunan sekitar 40.000. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan ini kecil, dengan hingga lima karyawan.

“Ketidakpastian itu buruk bagi ekonomi, buruk bagi investasi,” kata Avi Hasson, CEO Startup Nation Central, sebuah lembaga nirlaba yang mempromosikan industri teknologi Israel secara global.

Dalam laporan terbarunya, Hasson memperingatkan bahwa ketahanan luar biasa sektor teknologi Israel sejauh ini “tidak akan berkelanjutan” dalam menghadapi ketidakpastian yang diciptakan oleh konflik yang berkepanjangan dan kebijakan ekonomi pemerintah yang “merusak”.