Siapa Michel Barnier? PM Baru Prancis yang Dikenal Anti-Uni Eropa dan Ingin Mewujudkan Frexit

PARIS - Hampir dua bulan setelah pemilihan parlemen dadakan mengubah Emmanuel Macron dan aliansinya menjadi minoritas di Majelis Nasional, Presiden Prancis telah menunjuk seorang politisi sayap kanan Eurosceptic sebagai perdana menterinya.

Siapa Michel Barnier? PM Baru Prancis yang Dikenal Anti-Uni Eropa dan Ingin Mewujudkan Frexit

Calon Macron, Michel Barnier, adalah anggota Les Republicains (Partai Republik), yang hanya memiliki 39 wakil dari 577 kursi Majelis Nasional di Paris dan akan membutuhkan dukungan dari pemimpin sayap kanan Marine Le Pen dan partainya, Rassemblement National.

Kebetulan, Barnier yang berusia 73 tahun adalah perdana menteri tertua dari 26 perdana menteri di Republik Kelima Prancis modern, menggantikan Gabriel Attal, yang berusia 34 tahun, adalah yang termuda saat ia menjabat delapan bulan lalu.

Aliansi sayap kiri negara itu dan kelompok terbesar di parlemen dengan 193 kursi – Front Populer Baru (NFP) – sangat marah atas penolakan Macron.

Jean-Luc Melenchon, pemimpin France Unbowed (LFI) – kelompok terkemuka di NFP – menggambarkan keputusan Macron sebagai “perampokan” pemilu, dengan mengatakan bahwa perdana menteri berikutnya akan menjadi “anggota partai yang berada di posisi terakhir” dalam pemilu bulan Juli.

Seperti yang diduga, aliansi sayap kiri telah memutuskan untuk tidak mendukung kabinet Barnier. "Ini sekarang pada dasarnya adalah pemerintahan Macron-Le Pen,” kata Melenchon.

Macron telah menyerukan pemilu dadakan setelah partainya kalah telak dalam pemilihan parlemen Uni Eropa pada bulan Juni.

Ironisnya, Barnier menentang pemimpin partainya, Eric Ciotti, yang telah menjanjikan dukungan kepada Marine Le Pen menjelang pemilu dan bergabung dengan blok yang dipimpin Rassemblement National.

Secara keseluruhan, Ciotti telah memimpin Partai Republik meskipun ada perbedaan pendapat dalam partai tersebut. Partai Republik yang terpecah telah menjadi bagian dari pemerintahan koalisi Macron hingga baru-baru ini.

Partai sentris Macron dan Barnier memegang 213 kursi di parlemen, sementara Rassemblement National dan sekutunya memiliki 142 kursi.

Untuk mencapai angka mayoritas ajaib 289, Barnier dan Macron membutuhkan persetujuan Le Pen.

Macron bertemu Le Pen dan Jordan Bardella, kepala resmi RN, minggu lalu dalam sebuah langkah yang jelas untuk mencari dukungan bagi Barnier dan calon lainnya.

Le Pen awalnya mengisyaratkan bahwa Barnier, seorang tokoh anti-migran, memenuhi beberapa persyaratan partai. Setidaknya dia "menghormati kekuatan politik yang berbeda" seperti partai sayap kanannya, katanya.

Pemerintahan Barnier yang didukung sayap kanan di bawah Macron, yang telah lama menggambarkan dirinya sebagai penghalang terakhir terhadap kebangkitan Le Pen, tampak kontradiktif bahkan untuk batas-batas politik Macron yang kabur, yang telah membentuk aliansi pemilihan dengan NFP sayap kiri pada putaran kedua pemilihan bulan Juli untuk menghalangi naiknya RN ke tampuk kekuasaan.

Masih harus dilihat bagaimana Barnier akan berhasil membentuk pemerintahan dengan dukungan dari anggota yang terbagi tajam menjadi tiga blok politik besar di parlemen.

Monsieur Brexit atau Frexit?

Barnier, seorang politikus kawakan yang menjabat dalam berbagai kapasitas, termasuk sebagai menteri luar negeri, pertanian, dan lingkungan hidup di banyak pemerintahan, dikenal sebagai Monsieur Brexit dalam politik Eropa berkat perannya dalam proses negosiasi yang alot dengan Inggris.

Sebagai negosiator utama Brussels, Barnier dikenal sebagai pembela kuat lembaga-lembaga UE terhadap politisi nasionalis Brexit Inggris seperti Boris Johnson, yang menang melawan 'kubu tetap' tetapi kehilangan kepemimpinan di akhir permainan politiknya tahun lalu.

Pada tahun 2021, politisi pro-UE berubah menjadi semacam nasionalis Prancis ketika Barnier memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden sebagai kandidat Partai Republik melawan Macron.

Ia menganjurkan keunggulan kedaulatan Prancis atas UE, menawarkan untuk mengembangkan kebijakan imigrasi non-UE. Ia juga menentang kekuasaan Pengadilan Keadilan Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atas negara Prancis.

Semua sikap ini terdengar seperti politisi dengan hati Euroskeptis, yang menimbulkan begitu banyak kebencian tidak hanya dari Inggris, yang telah lama diceramahi oleh Barnier tentang integritas UE dan nilai-nilai superiornya tetapi juga dari Prancis, salah satu negara pendiri proyek integrasi Eropa.

Jean Quatremer, seorang jurnalis terkemuka Prancis, mengkritiknya karena menganjurkan semacam "Frexit yang tidak berani menyebut namanya sama saja dengan bunuh diri politik, mengingat 'merek' Eropa-nya adalah nilai jualnya."

Melansir TRT World, Frexit adalah Brexit versi Prancis, sebuah sikap yang juga dianut Le Pen dan sekutunya.

“Setelah bermimpi menjadi Jacques Delors yang baru, ia berakhir sebagai Boris Johnson,” tulis jurnalis Prancis itu untuk menggambarkan perjalanan politik Barnier, yang tidak bisa mendapatkan nominasi partainya untuk pemilihan presiden pada tahun 2021. Delors adalah politikus Prancis terkenal yang menjabat sebagai presiden Komisi Eropa selama satu dekade sejak pertengahan 1980-an.

“Michel Barnier adalah orang munafik terbesar yang pernah lahir,” kata Nigel Farage, politikus nasionalis Inggris, yang merupakan penentang keras UE dan pemimpin Partai Kemerdekaan Inggris yang populis.

Barnier, penulis My Secret Brexit Diary, mengutip argumen pendukung pro-keluar untuk membela dirinya, dengan mengatakan bahwa warga negara Inggris memilih Brexit karena mereka menentang globalisasi, menentang “Eropa yang tidak cukup melindungi mereka, melawan Eropa yang telah melakukan deregulasi dan deindustrialisasi.”

“Alasan yang sama mengapa begitu banyak pemilih Prancis di Marseille dan Picardy memilih Jean-Luc Melenchon dan Marine Le Pen. Kita harus memperhatikan hal ini,” imbuhnya.

Sekarang ia harus mengarungi perairan Prancis yang penuh badai – terjebak di antara Melenchon, suara utama kaum kiri radikal, dan Le Pen, pemimpin lama kaum kanan ekstrem, untuk mendapatkan dukungan dari parlemen yang terbagi guna memperoleh persetujuan bagi kabinetnya.