Perang Teknologi Berimbas Buruk pada Mahasiswa China di Belanda
Kamis, 05 September 2024 - 17:15 WIB
loading...
A
A
A
Pada Juni tahun sebelumnya, pemerintah Belanda mengumumkan rencana menyusun undang-undang guna membatasi penerimaan mahasiswa China ke program teknologi yang sensitif, termasuk pertahanan dan semikonduktor.
Jika diberlakukan, peraturan itu akan berlaku bagi mahasiswa doktoral China dan mereka yang berasal dari luar Uni Eropa.
Rancangan undang-undang tersebut terhenti di Parlemen. Menteri Pendidikan Belanda Eppo Bruins menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil "pendekatan yang cermat" untuk menghindari dampak terhadap mahasiswa China yang berbakat.
Seorang profesor di Universitas Eindhoven mengatakan kepada Bloomberg bahwa perekrutan mahasiswa China menjadi lebih sulit, dengan banyak yang berjuang untuk mendapatkan magang satu tahun karena perusahaan chip Belanda semakin enggan mempekerjakan mereka.
Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, Smits dari Universitas Eindhoven mengungkapkan bahwa dubes AS untuk Belanda menyarankan agar berhati-hati dengan mahasiswa China. Meski demikian, AS terus mengeluarkan berbagai visa bagi mahasiswa China untuk universitas-universitas Amerika.
Pada tahun 2019, FBI dilaporkan mendesak setidaknya 10 universitas AS untuk memantau mahasiswa dan akademisi China secara ketat.
FBI juga merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap peneliti China dan menghindari pendanaan proyek dari perusahaan teknologi China seperti Huawei. Akibatnya, lebih banyak universitas AS telah membatasi akses mahasiswa China ke teknologi sensitif.
Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell menyoroti kekurangan mahasiswa AS di bidang STEM selama pidatonya di Council on Foreign Relations bulan lalu. Dia menyarankan untuk merekrut lebih banyak mahasiswa internasional dari India untuk disiplin ilmu ini daripada China.
Campbell mengusulkan bahwa meski AS harus menyambut mahasiswa China, mereka harus fokus pada humaniora dan ilmu sosial ketimbang fisika partikel.
Menurut Statista.com, 23,2 persen dari 290.000 mahasiswa China di AS selama 2022-2023 mempelajari matematika dan ilmu komputer, dengan yang lain di bidang teknik (16,8 persen), bisnis/manajemen (13,4 persen), ilmu sosial (11,2 persen), dan fisika/ilmu hayati (9,8 persen).
Jika diberlakukan, peraturan itu akan berlaku bagi mahasiswa doktoral China dan mereka yang berasal dari luar Uni Eropa.
Rancangan undang-undang tersebut terhenti di Parlemen. Menteri Pendidikan Belanda Eppo Bruins menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil "pendekatan yang cermat" untuk menghindari dampak terhadap mahasiswa China yang berbakat.
Seorang profesor di Universitas Eindhoven mengatakan kepada Bloomberg bahwa perekrutan mahasiswa China menjadi lebih sulit, dengan banyak yang berjuang untuk mendapatkan magang satu tahun karena perusahaan chip Belanda semakin enggan mempekerjakan mereka.
Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, Smits dari Universitas Eindhoven mengungkapkan bahwa dubes AS untuk Belanda menyarankan agar berhati-hati dengan mahasiswa China. Meski demikian, AS terus mengeluarkan berbagai visa bagi mahasiswa China untuk universitas-universitas Amerika.
Pada tahun 2019, FBI dilaporkan mendesak setidaknya 10 universitas AS untuk memantau mahasiswa dan akademisi China secara ketat.
FBI juga merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap peneliti China dan menghindari pendanaan proyek dari perusahaan teknologi China seperti Huawei. Akibatnya, lebih banyak universitas AS telah membatasi akses mahasiswa China ke teknologi sensitif.
Wakil Menteri Luar Negeri Kurt Campbell menyoroti kekurangan mahasiswa AS di bidang STEM selama pidatonya di Council on Foreign Relations bulan lalu. Dia menyarankan untuk merekrut lebih banyak mahasiswa internasional dari India untuk disiplin ilmu ini daripada China.
Campbell mengusulkan bahwa meski AS harus menyambut mahasiswa China, mereka harus fokus pada humaniora dan ilmu sosial ketimbang fisika partikel.
Menurut Statista.com, 23,2 persen dari 290.000 mahasiswa China di AS selama 2022-2023 mempelajari matematika dan ilmu komputer, dengan yang lain di bidang teknik (16,8 persen), bisnis/manajemen (13,4 persen), ilmu sosial (11,2 persen), dan fisika/ilmu hayati (9,8 persen).
(mas)
Lihat Juga :
