Mongolia Jelaskan Alasan Tidak Menangkap Putin

ULAANBAATAR - Mongolia bergantung pada negara-negara tetangganya untuk mendapatkan energi dan mempertahankan kebijakan netralitas.

Pernyataan itu diungkap seorang juru bicara pemerintah Mongolia, menanggapi tuntutan untuk menahan Presiden Rusia Vladimir Putin berdasarkan "surat perintah kejahatan perang."

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Ukraina, dan Uni Eropa telah meminta Mongolia untuk menangkap pemimpin Rusia tersebut, dengan mengutip surat perintah tahun 2023 terkait "deportasi paksa" anak-anak Ukraina.

Meskipun Mongolia merupakan pihak yang menandatangani ICC, Mongolia tidak melakukannya.

"Mongolia mengimpor 95% produk minyak bumi dan lebih dari 20% listrik dari lingkungan sekitar kami, yang sebelumnya mengalami gangguan karena alasan teknis. Pasokan ini sangat penting untuk memastikan keberadaan kami dan rakyat kami," ujar seorang juru bicara pemerintah kepada Politico EU melalui email pada Selasa (3/9/2024).

"Mongolia selalu mempertahankan kebijakan netralitas dalam semua hubungan diplomatiknya, sebagaimana ditunjukkan dalam pernyataan resmi kami hingga saat ini," ujar juru bicara tersebut.

Putin melakukan perjalanan ke Mongolia atas undangan mitranya, Ukhnaagiin Khurelsukh, dan bertemu dengan pejabat tinggi di Ulaanbaatar untuk membahas kemitraan strategis kedua negara.

Presiden Rusia juga menghadiri upacara peringatan 85 tahun Pertempuran Khalkhin Gol, kemenangan telak pasukan Soviet dan Mongolia atas Tentara Kekaisaran Jepang yang mengamankan sisi timur Uni Soviet selama sebagian besar Perang Dunia II.

Selama pertemuan mereka, Putin mengundang Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh ke pertemuan puncak BRICS di kota Kazan, Rusia, bulan depan. Khurelsukh telah menerima undangan tersebut.

“Dengan menolak menangkap Putin, Mongolia telah memilih untuk berbagi tanggung jawab atas kejahatan perangnya," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgy Tykhy di media sosial, seraya menambahkan Kiev "akan bekerja sama dengan para mitra untuk memastikan bahwa hal ini berdampak pada Ulaanbaatar."