Tuding Ukraina Pernah Bantai Warga Polandia, Donal Tusk Tolak Kiev Bergabung dengan Uni Eropa

MOSKOW - Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengancam akan memblokir tawaran Ukraina untuk bergabung dengan UE kecuali jika negara itu tunduk pada tuntutan Warsawa terkait pembantaian Volyn era PD II, pembunuhan massal warga Polandia oleh kaum nasionalis Ukraina.

Tusk membuat janji tersebut menyusul skandal politik besar yang mengguncang Polandia setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba yang membawa bencana, yang membuat beberapa pernyataan yang sangat kontroversial tentang sejarah warga Polandia dan Ukraina.

“Warga Ukraina, dengan segala rasa hormat dan dukungan kami atas upaya militer mereka, harus menyadari bahwa bergabung dengan UE juga berarti bergabung dengan budaya politik dan sejarah. Jadi, hingga Ukraina menghormati standar-standar ini, Ukraina tidak akan menjadi anggota keluarga Eropa,” kata Tusk, dilansir RT.

PM mengecam pernyataan yang dibuat oleh Kuleba, dan menggambarkan penilaiannya terhadap pernyataan kontroversial itu sebagai “sangat negatif.” “Ukraina, dengan satu atau lain cara, harus memenuhi harapan Polandia,” tegas Tusk.



Kuleba menyampaikan pernyataannya yang tidak bijaksana itu pada hari Rabu saat berpidato di kota Olsztyn di Polandia utara. Sambil berjanji tidak akan menentang penggalian makam untuk membantu memahami pembantaian Volyn, diplomat itu mendesak kedua negara untuk “menyerahkan sejarah kepada para sejarawan” dan tidak menggali “hal-hal buruk yang dilakukan orang Polandia kepada orang Ukraina dan orang Ukraina kepada orang Polandia.”

Setidaknya 60.000 warga etnis Polandia terbunuh antara tahun 1943 dan 1944 di wilayah bersejarah Volhynia dan Galicia Timur, yang saat ini menjadi bagian Ukraina, oleh militan dari Tentara Pemberontak Ukraina (UPA) dan Organisasi Nasionalis Ukraina (OUN).

Beberapa sejarawan memperkirakan jumlah korban bahkan lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa pembantaian itu menelan korban hingga 120.000 jiwa. Sementara Warsawa telah mengakui pembantaian itu sebagai genosida terhadap warga Polandia, Ukraina modern telah merayakan para pelaku di baliknya sebagai "pejuang kebebasan" dan "pahlawan nasional."

Kuleba juga menyerukan Operasi Vistula tahun 1947, yaitu pemindahan paksa warga Ukraina dari Polandia tenggara ke wilayah barat negara itu. Tindakan kontroversial itu ditujukan untuk menghancurkan tempat persembunyian UPA setempat, karena pemindahan itu menghilangkan dukungan penduduk setempat. Sekitar 140.000 orang dideportasi selama operasi tersebut dan tersebar di wilayah barat negara tersebut.

Menteri luar negeri yang berkunjung mengatakan Kiev memiliki tuntutan tersendiri terhadap otoritas Polandia, seperti menghormati "kenangan warga Ukraina" yang telah diusir paksa dari wilayah Ukraina. Pernyataan tersebut mendapat sambutan yang sangat buruk di negara tuan rumah, karena beberapa pihak menganggapnya sebagai isyarat samar-samar tentang potensi tuntutan teritorial.

Kementerian Luar Negeri Ukraina harus turun tangan, bersikeras bahwa atasannya tidak pernah bermaksud seperti itu, hanya menggambarkan wilayah tempat "komunitas Ukraina yang kompak" telah tinggal sebelum deportasi sebagai "wilayah Ukraina."