Media Asing Serang Keras Jokowi: Raja Jawa Kobarkan Darurat Demokrasi Indonesia

“Dia adalah seorang pengusaha kecil. Anak-anaknya, katanya, tidak memiliki ambisi politik. Memenangkan pemilihan umum yang ketat atas Prabowo Subianto, seorang pensiunan jenderal yang bombastis dan mantan menantu Suharto, dia menolak untuk memberikan kursi kabinet sebagai imbalan atas dukungan di badan legislatif dari sepuluh partai politik Indonesia, dengan berjanji untuk menunjuk pemerintahan teknokrat. Enam partai menanggapi dengan membahas pemakzulan Jokowi bahkan sebelum dia menginjakkan kaki di istana presiden,” imbuh ulasan media asing itu, mengenang janji-janji Jokowi di periode pertama berkuasa.

“Pengalaman itu tampaknya telah menghantui Jokowi. Setelah menjabat, pemerintahannya memanipulasi perpecahan dalam partai-partai oposisi untuk mengangkat komite eksekutif yang mendukungnya. Pada tahun 2016, dia telah menyambut mereka ke dalam koalisi dan kabinetnya, dan berbagi hasil kemenangan dengan mereka melalui perusahaan-perusahaan milik negara. Setelah mengalahkan Prabowo lagi pada tahun 2019, dia mengejutkan rakyat Indonesia dengan mengangkatnya sebagai menteri pertahanan. Dia juga membawa partai Gerindra pimpinan Prabowo ke dalam kabinet, yang selanjutnya memperluas koalisinya menjadi delapan partai dan 74% kursi legislatif,” lanjut ulasan tersebut.

Approval ratings Jokowi secara konsisten tetap berada di kisaran 75%, meskipun otoriterismenya meningkat, menurut The Economist.

“Selama pandemi, dia mempertimbangkan gagasan untuk memperpanjang masa jabatannya melalui deklarasi darurat, atau mengubah konstitusi agar dia dapat mencalonkan diri untuk ketiga kalinya. Namun, para pemimpin partai politik menolak gagasan tersebut, dan Jokowi mengubah haluan. Dalam pemilihan presiden awal tahun ini, dia mendukung Prabowo, yang memilih Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, sebagai wakil presidennya. Mereka akan mulai menjabat pada tanggal 20 Oktober,” imbuh The Economist.

Masih menurut media asing tersebut, sejauh ini, kemitraan antara kedua keluarga tersebut terjalin erat. Namun, ada beberapa keretakan. Gerindra adalah partai pertama yang menarik diri dari negosiasi revisi UU Pilkada.

“Dan Bapak Prabowo, dalam referensi tidak langsung kepada Jokowi, mengatakan pada tanggal 25 Agustus bahwa; ‘ada yang haus kekuasaan tanpa akhir’. Itu adalah tanda yang jarang dari rasa tidak berterima kasih dari Bapak Prabowo, dan tanda lain lagi bahwa keseimbangan kekuasaan di antara mereka sedang mengalami ketegangan,” sindir The Economist.

Sementara itu, Presiden Jokowi telah membantah cawe-cawe urusan Pilkada dengan dalih dirinya bukan ketua partai politik.