Warga Palestina di AS Sebut Blinken Berperan sebagai Menlu Israel
Jum'at, 23 Agustus 2024 - 18:01 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) bertemu Presiden Israel Isaac Herzog, di Tel Aviv, Israel, 19 Agustus 2024. Foto/Kevin Mohatt/AP
A
A
A
WASHINGTON - Komunitas Palestina di Amerika Serikat (AS) menuduh Menteri Luar Negeri (Menlu) Antony Blinken berperan sebagai menteri luar negeri Israel, dan bukan sebagai diplomat dan perwakilan utama Washington.
Situs berita Al-Resalah Net mengutip seorang anggota Jaringan Komunitas Palestina AS dan aktivis Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), Rahef Lafi Awadallah, yang mengatakan posisi pemerintahan Presiden AS Joe Biden adalah "konfirmasi kemitraan penuh dan menyeluruhnya dalam perang pemusnahan yang telah menargetkan rakyat Palestina di Jalur Gaza selama sebelas bulan berturut-turut, serta menargetkan Tepi Barat dan Yerusalem."
Awadallah menekankan, “Pemerintah AS menggunakan perundingan gencatan senjata hanya sebagai kartu elektoral, memajukan atau menundanya sesuai dengan apa yang mencapai kepentingannya dalam pemilu dan dalam jajak pendapat yang dilakukan lembaga-lembaga Amerika.”
Dia menjelaskan, baik Partai Republik maupun Demokrat sama-sama menaruh darah Palestina pada “pasar pemilu”, dan menggunakannya dalam persaingan “siapa yang akan memberikan kepuasan lebih kepada lobi Israel”.
Awadallah menekankan posisi ini mencerminkan realitas panggung politik Amerika, yang sama sekali mengabaikan prinsip dan nilai yang diserukan Amerika, dan hanya berpegang pada apa yang dapat meraih keberhasilan dalam pemilu presiden.
Situs berita Al-Resalah Net mengutip seorang anggota Jaringan Komunitas Palestina AS dan aktivis Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), Rahef Lafi Awadallah, yang mengatakan posisi pemerintahan Presiden AS Joe Biden adalah "konfirmasi kemitraan penuh dan menyeluruhnya dalam perang pemusnahan yang telah menargetkan rakyat Palestina di Jalur Gaza selama sebelas bulan berturut-turut, serta menargetkan Tepi Barat dan Yerusalem."
Awadallah menekankan, “Pemerintah AS menggunakan perundingan gencatan senjata hanya sebagai kartu elektoral, memajukan atau menundanya sesuai dengan apa yang mencapai kepentingannya dalam pemilu dan dalam jajak pendapat yang dilakukan lembaga-lembaga Amerika.”
Dia menjelaskan, baik Partai Republik maupun Demokrat sama-sama menaruh darah Palestina pada “pasar pemilu”, dan menggunakannya dalam persaingan “siapa yang akan memberikan kepuasan lebih kepada lobi Israel”.
Awadallah menekankan posisi ini mencerminkan realitas panggung politik Amerika, yang sama sekali mengabaikan prinsip dan nilai yang diserukan Amerika, dan hanya berpegang pada apa yang dapat meraih keberhasilan dalam pemilu presiden.
Lihat Juga :
