Perusahaan Malaysia Biang Kabut Asap, Indonesia Dipersilakan Bertindak
Sabtu, 14 September 2019 - 17:07 WIB
Perusahaan Malaysia Biang Kabut Asap, Indonesia Dipersilakan Bertindak
A
A
A
KUALA LUMPUR - Pihak Kuala Lumpur mempersilakan otoritas berwenang Indonesia untuk menyelidiki dan menuntut perusahaan Malaysia yang berkontribusi pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan. Kebakaran itulah yang memicu kabut asap yang menyelimuti Indonesia, Singapura dan Malaysia.
Reaksi negara tetangga itu muncul setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar merinci lima perusahaan asing yang berkontribusi pada kebakaran hutan dan lahan. Empat perusahaan berlokasi di Kalimantan Barat dan satu lagi di Riau.
"PT Hutan Ketapang Industri (milik) Singapura di Ketapang, PT Sime Indo Agro (milik) Malaysia di Sanggau, PT Sukses Karya Sawit (milik) Malaysia di Ketapang, dan PT Rafi Kamajaya Abadi (milik Malaysia) di Melawi, ini yang disegel," kata Siti, kemarin.
Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia; Yeo Bee Yin, memasrahkan kepada Indonesia untuk bertindak.
"Keempat perusahaan (Malaysia), terserah pemerintah Indonesia untuk menyelidiki," kata Yeo Bee Yin, pada Sabtu (14/9/2019).
"Kami percaya bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan apa yang perlu untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap mereka yang terbukti melanggar hukum," ujarnya, dikutip Straits Times.
Dia menambahkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan penuh untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri. Empat dari 30 perusahaan yang disegel oleh Indonesia pada hari Jumat adalah anak perusahaan milik Sime Darby Malaysia, IOI Corporation, Kuala Lumpur Kepong Berhad ( KLK), dan TDM Berhad.
"ASEAN tidak memiliki UU kabut asap lintas batas ASEAN. Itu berarti penegakan hukum harus sesuai dengan negara (terkait)," ujar Yeo.
Sime Darby Malaysia dan IOI Corporation mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka belum menerima pemberitahuan bahwa perkebunan mereka di Indonesia, yang dioperasikan oleh anak perusahaan mereka, disegel.
Sementara itu, KLK mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu pagi yang mengonfirmasikan bahwa kebakaran memang terjadi di perkebunannya. Kebakaran itu memengaruhi 2,8 hektare dari 14.400 hektare perkebunannya.
"Hotspot (titik panas) ini berhasil padam pada hari yang sama," kata perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan. "Saat ini, 4,25 hektare yang mencakup area isolasi telah ditutup untuk penyelidikan yang sedang berlangsung."
Pada hari Sabtu sore, bagian utara Semenanjung Malaysia terbebas dari kabut asap singkat setelah angin barat laut membersihkan langit.
Jumlah hotspot di Kalimantan telah menurun menjadi 627 pada hari Sabtu, dari 859 titik sehari sebelumnya. Sedangkan hotspot di Sumatra turun menjadi 55 dari 115 titik.
Malaysia mencatat ada 11 hotspot, 10 di antaranya ada di Sabah dan Sarawak.
Yeo mengatakan pemerintah sekarang fokus pada area penyemaian awan di Selangor, jika kondisi awan memungkinkan. Tetapi dia mengingatkan bahwa tindakan seperti itu hanyalah "bantuan sementara dan itu hanya membantu sekala kecil".
"Kabut asap dapat dibersihkan melalui pemadaman api sehingga kita dapat dengan cepat menyelesaikan situasi kabut asap secepat mungkin," ujar Yeo.
Reaksi negara tetangga itu muncul setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar merinci lima perusahaan asing yang berkontribusi pada kebakaran hutan dan lahan. Empat perusahaan berlokasi di Kalimantan Barat dan satu lagi di Riau.
"PT Hutan Ketapang Industri (milik) Singapura di Ketapang, PT Sime Indo Agro (milik) Malaysia di Sanggau, PT Sukses Karya Sawit (milik) Malaysia di Ketapang, dan PT Rafi Kamajaya Abadi (milik Malaysia) di Melawi, ini yang disegel," kata Siti, kemarin.
Menteri Energi, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan, dan Perubahan Iklim Malaysia; Yeo Bee Yin, memasrahkan kepada Indonesia untuk bertindak.
"Keempat perusahaan (Malaysia), terserah pemerintah Indonesia untuk menyelidiki," kata Yeo Bee Yin, pada Sabtu (14/9/2019).
"Kami percaya bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan apa yang perlu untuk menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap mereka yang terbukti melanggar hukum," ujarnya, dikutip Straits Times.
Dia menambahkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan penuh untuk menegakkan hukum di wilayahnya sendiri. Empat dari 30 perusahaan yang disegel oleh Indonesia pada hari Jumat adalah anak perusahaan milik Sime Darby Malaysia, IOI Corporation, Kuala Lumpur Kepong Berhad ( KLK), dan TDM Berhad.
"ASEAN tidak memiliki UU kabut asap lintas batas ASEAN. Itu berarti penegakan hukum harus sesuai dengan negara (terkait)," ujar Yeo.
Sime Darby Malaysia dan IOI Corporation mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka belum menerima pemberitahuan bahwa perkebunan mereka di Indonesia, yang dioperasikan oleh anak perusahaan mereka, disegel.
Sementara itu, KLK mengeluarkan pernyataan pada hari Sabtu pagi yang mengonfirmasikan bahwa kebakaran memang terjadi di perkebunannya. Kebakaran itu memengaruhi 2,8 hektare dari 14.400 hektare perkebunannya.
"Hotspot (titik panas) ini berhasil padam pada hari yang sama," kata perusahaan tersebut dalam sebuah pernyataan. "Saat ini, 4,25 hektare yang mencakup area isolasi telah ditutup untuk penyelidikan yang sedang berlangsung."
Pada hari Sabtu sore, bagian utara Semenanjung Malaysia terbebas dari kabut asap singkat setelah angin barat laut membersihkan langit.
Jumlah hotspot di Kalimantan telah menurun menjadi 627 pada hari Sabtu, dari 859 titik sehari sebelumnya. Sedangkan hotspot di Sumatra turun menjadi 55 dari 115 titik.
Malaysia mencatat ada 11 hotspot, 10 di antaranya ada di Sabah dan Sarawak.
Yeo mengatakan pemerintah sekarang fokus pada area penyemaian awan di Selangor, jika kondisi awan memungkinkan. Tetapi dia mengingatkan bahwa tindakan seperti itu hanyalah "bantuan sementara dan itu hanya membantu sekala kecil".
"Kabut asap dapat dibersihkan melalui pemadaman api sehingga kita dapat dengan cepat menyelesaikan situasi kabut asap secepat mungkin," ujar Yeo.
(mas)
