Terpilih sebagai PM Termuda di Negeri Gajah Putih, Paetongtarn Shinawatra: Saya Akan Membuat Negara Ini Maju
Sabtu, 17 Agustus 2024 - 18:08 WIB
loading...
A
A
A
“Siapa yang akan memerintah di Thailand dan untuk berapa lama adalah pertanyaan yang sering dijawab oleh lembaga pengawas yang tidak dipilih dan tidak bertanggung jawab, (seperti) Pemilu Komisi Thailand dan Mahkamah Konstitusi, atau kudeta militer,” katanya.
Pheu Thai dan para pendahulunya yang terkait dengan Thaksin telah memenangkan semua pemilihan nasional sejak 2001, dengan kebijakan populis inti yang berjanji untuk memecahkan masalah ekonomi dan menjembatani kesetaraan pendapatan, hingga kalah dari reformis Move Forward pada tahun 2023. Namun, partai tersebut diberi kesempatan untuk membentuk pemerintahan, setelah Move Forward diblokir untuk mengambil alih kekuasaan oleh Senat sebelumnya, badan yang ditunjuk militer.
Pheu Thai dikeluarkan dari koalisi oleh Pheu Thai, yang kemudian bergabung dengan partai-partai yang berafiliasi dengan pemerintahan militer yang sebelumnya menggulingkannya dalam kudeta.
Thaksin kembali ke Thailand tahun lalu setelah bertahun-tahun diasingkan pada hari yang sama ketika Srettha disetujui oleh majelis rendah dan tinggi, dalam apa yang ditafsirkan sebagai bagian dari tawar-menawar politik antara Pheu Thai dan para pesaing lama mereka dalam pembentukan konservatif untuk menghentikan Move Forward membentuk pemerintahan.
Senator diberi kewenangan khusus untuk memveto calon perdana menteri berdasarkan konstitusi yang diadopsi pada tahun 2017 di bawah pemerintahan militer. Namun, anggota Senat baru, yang dipilih melalui proses yang berbelit-belit bulan lalu, tidak memegang hak veto. Artinya, seorang kandidat hanya membutuhkan mayoritas dari majelis rendah.
Koalisi Pheu Thai dan para pesaing konservatif lamanya di bawah kepemimpinan Paetongtarn dapat memperkuat persatuan mereka karena Paetongtarn memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Srettha — garis langsung ke ayahnya yang berkuasa yang memiliki keputusan akhir — kata Napon Jatusripitak, seorang peneliti ilmu politik di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura.
“Dengan cara yang aneh, hal itu menciptakan rantai komando yang jelas dan mengekang faksionalisme,” katanya. “Paetongtarn akan diberikan yurisdiksi yang jelas tentang di mana ia dapat menjalankan kewenangannya sendiri dan di mana hal itu merupakan masalah antara ayahnya dan anggota koalisi.”
Pheu Thai dan para pendahulunya yang terkait dengan Thaksin telah memenangkan semua pemilihan nasional sejak 2001, dengan kebijakan populis inti yang berjanji untuk memecahkan masalah ekonomi dan menjembatani kesetaraan pendapatan, hingga kalah dari reformis Move Forward pada tahun 2023. Namun, partai tersebut diberi kesempatan untuk membentuk pemerintahan, setelah Move Forward diblokir untuk mengambil alih kekuasaan oleh Senat sebelumnya, badan yang ditunjuk militer.
Pheu Thai dikeluarkan dari koalisi oleh Pheu Thai, yang kemudian bergabung dengan partai-partai yang berafiliasi dengan pemerintahan militer yang sebelumnya menggulingkannya dalam kudeta.
Thaksin kembali ke Thailand tahun lalu setelah bertahun-tahun diasingkan pada hari yang sama ketika Srettha disetujui oleh majelis rendah dan tinggi, dalam apa yang ditafsirkan sebagai bagian dari tawar-menawar politik antara Pheu Thai dan para pesaing lama mereka dalam pembentukan konservatif untuk menghentikan Move Forward membentuk pemerintahan.
Senator diberi kewenangan khusus untuk memveto calon perdana menteri berdasarkan konstitusi yang diadopsi pada tahun 2017 di bawah pemerintahan militer. Namun, anggota Senat baru, yang dipilih melalui proses yang berbelit-belit bulan lalu, tidak memegang hak veto. Artinya, seorang kandidat hanya membutuhkan mayoritas dari majelis rendah.
Koalisi Pheu Thai dan para pesaing konservatif lamanya di bawah kepemimpinan Paetongtarn dapat memperkuat persatuan mereka karena Paetongtarn memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Srettha — garis langsung ke ayahnya yang berkuasa yang memiliki keputusan akhir — kata Napon Jatusripitak, seorang peneliti ilmu politik di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura.
“Dengan cara yang aneh, hal itu menciptakan rantai komando yang jelas dan mengekang faksionalisme,” katanya. “Paetongtarn akan diberikan yurisdiksi yang jelas tentang di mana ia dapat menjalankan kewenangannya sendiri dan di mana hal itu merupakan masalah antara ayahnya dan anggota koalisi.”
(ahm)
Lihat Juga :
